Jakarta Sepeninggal Jokowi

7229_basuki_tjahaja_purnama_ahok_menjadikan_dki_bapak_yang_baik

Basuki Tjahaja Purnama/Intisari-Online

Zhong Wan Xie lahir di Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 1966. Ia lahir dalam masa transisi di awal rezim Orde Baru. Kala itu kondisi serba sulit. Pemerintahan Soeharto menerapkan kebijakan asimilasi bagi seluruh warga keturunan Cina.

Sekolah berbahasa Mandarin ditutup. Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan budaya Cina dilarang beredar di ruang publik. Rasanya sulit membayangkan anak keturunan Cina akan berkarier sebagai pejabat pemerintahan di masa depan. Sama halnya dengan Zhong Wan Xie yang kemudian lebih dikenal sebagai Basuki Tjahaja Purnama. Awal 1970-an mendiang Indra Tjahaja Purnama mengantar anaknya, Basuki, ke Bandara Hanandjoedin di Tanjung Pandan. Kepada petugas keamanan, ia berkata lantang, “Jagain anak saya, ya. Nanti kalau besar dia akan jadi bupati.”

Sontak para petugas keamanan itu tertawa. “Semua orang bilang Papa kami gila karena celetukan itu,” kata Basuri Tjahaja Purnama, adik kandung Basuki, pada tabloid Nova di awal 2013.

Tak ada yang menyangka, lebih dari tiga dekade kemudian, pada 2005 Basuki memenangi Pemilihan Kepala Daerah Belitung Timur. Kariernya gemilang. Basuki, yang kerap disapa Ahok, dekat dan berani membela hak-hak warganya.

“Ahok sudah melaksanakan program terbaik ketika memimpin Kabupaten Belitung Timur dengan membebaskan biaya kesehatan seluruh warganya,” kata mendiang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengomentari kinerja Ahok.

Ahok pun makin dikenal ketika maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2012 bersama Joko Widodo, yang sebelumnya juga sukses memimpin Surakarta. Ketika menang dan bersama memimpin ibu kota negara, mereka juga dengan cepat merebut hati masyarakat.

Sosok Jokowi yang kalem dan kerap blusukan, berbanding terbalik dengan gaya Ahok yang tegas dan galak dalam membenahi administrasi serta birokrasi internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka berbeda, namun saling melengkapi.

“Duet maut” itu harus terpisah kala Jokowi maju sebagai calon presiden yang diusung PDI Perjuangan pada Pemilihan Presiden 2014. Banyak yang menyayangkan, bahkan ada yang mencerca. Sebagian kelompok Islam dan komunitas masyarakat Betawi menunjukkan tak setuju jika non-muslim keturunan Cina memimpin Jakarta.

“Itu sudah sejak awal. Sejak awal titik kelemahan saya soal agama. Intinya bukan soal saya galak. Bukan. Sekelompok orang nggak bisa terima dong ‘si kafir’ jadi gubernur di ibu kota, kan. Isunya adalah orang nggak mau pilih Jokowi karena nggak rela Ahok yang ‘kafir’ jadi Gubernur DKI. Aku tegasin saja isu SARA-nya itu,” kata Ahok pada Juni lalu.

Meski demikian, Ahok tetap maju jalan. Ia bahkan telah menyiapkan berbagai rencana yang akan dilaksanakan bila nanti Jokowi resmi menjadi presiden dan ia “naik pangkat” sebagai gubernur. Salah satunya, Ahok berencana merombak penempatan para pejabat di bawahnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Manggas Rudy Siahaan menjadi sasaran utama mutasi. Penggantinya pun akan dicari dari lingkungan Dinas Pekerjaan Umum. Namun bila kinerjanya masih di bawah ekspektasi, Ahok tak segan untuk menggantinya lagi.

“Sampai pertengahan 2015 saja saya akan ambil kepala dinas dari orang PU. Tapi sampai situ saja. Saya akan lihat kinerjanya,” ujar Ahok. “Supaya jangan sampai orang nilai saya suudzon sama dinas PU. Saya nggak yakin sama kinerja orang PU. Kalau memang sampai 2015 orang PU pengganti Manggas Rudi Siahaan juga buruk, kita akan ambil dari luar.”

Endang Widjajanti, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, juga menjadi sasaran mutasi. Itu terjadi karena banyak temuan miring dari Badan Pengawas Keuangan soal aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Nama-nama lain yang disebut Ahok akan digeser jabatannya adalah Krisdianto (Wali Kota Jakarta Timur), Saefullah (Wali Kota Jakarta Pusat, yang akan menjadi Sekretaris Daerah DKI), serta Heru Budi Hartono (Wali Kota Jakarta Utara) yang akan dinaikkan jabatannya.

“Mekanisme sesuai proses saja. Panggil Sekda, tentuin gimana gesernya sesuai golongan. Ya, jalan saja. Kemudian akan kirim surat kepada Menteri Dalam Negeri,” kata Ahok.

Lelang jabatan akan dilakukan untuk mengisi kekosongan, walau kriteria peserta seleksi belum resmi dijabarkan. “Itu harus seizin Presiden. Minimal dari orang dalam saya masih kasih kesempatan tahun ini. Tapi kalau tidak bagus, saya mau silang dari orang luar,” kata Ahok.

Ahok juga akan serius mengawal pembangunan berbagai sistem transportasi umum untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Salah satunya proyek monorel. Menurut Ahok, PT Jakarta Monorail selaku investor tidak menepati janji untuk memaparkan rancangan konstruksi monorel yang terus mengalami perubahan. Begitu juga perencanaan bisnis serta bukti perusahaan itu memiliki modal untuk membangun monorel.

Padahal, Ahok telah memberikan toleransi selama tiga bulan kepada PT Jakarta Monorail untuk menyelesaikan seluruh dokumen tersebut. Karena itu, ia memberikan tenggat hingga September–saat ia resmi menjabat gubernur–untuk menentukan nasib monorel. “September nggak bisa tunjukkan desain konstruksi dan duitnya, gua ‘sembelih’,” katanya.

Bila proyek monorel batal dijalankan, Ahok berencana menggantinya dengan light rail train atau kereta api ringan. “Udah gua kasih tahu Pak Jokowi soal itu. Ganti LRT,” katanya.

Pembangunan mass rapid transit juga masih terus berlangsung. Proyek yang dimulai sejak Agustus 2013 ini akan menghubungkan jalur timur-barat dari kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, hingga Balaraja, Tangerang, Banten. Di jalur utara-selatan, moda transportasi ini menghubungkan Kampung Bandan hingga Lebak Bulus.

Kendala justru datang dari pemerintah. Stadion Lebak Bulus akan dibongkar untuk berganti fungsi jadi stasiun MRT. Stadion tersebut akan dipindah ke kawasan Ulujami, Pesanggrahan. Namun, izin pembongkaran stadion tak kunjung keluar dari Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Sehari setelah pemilihan umum, Ahok pun menelepon Jokowi untuk membahas hal itu.

“Beliau juga bilang kalau menurut tafsiran undang-undang, jika itu dibongkar ataupun dijual baru kita minta izin ke Menpora. Kalau kita pindahin stadion, nggak ada pasal yang mengatur itu,” kata Ahok.

“Sebenarnya nggak perlu minta izin ke Menpora, kecuali kita bongkar seperti kasus lapangan Persija di Menteng. Ini kan mau kita pindahin dan pindahinnya lebih gede.”

Menyikapi hal itu, Ahok berseloroh kepada Jokowi, “Aku juga pesan, ‘Pak jangan diangkat jadi apa-apa lagi ya (Roy Suryo).”

Ahok memang tanpa tedeng aling-aling dalam tutur kata. Ia tak segan menohok orang-orang yang menghalangi di tengah jalan, walau caranya tetap sesuai dengan prosedur dan hukum.

Pembangunan kampung deret yang terhambat pelaksanaannya juga akan terus dilanjutkan. Bahkan, menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan memberikan sertifikat kepada warga yang menduduki tanah negara selama 15 tahun sesuai peraturan.

“Kalau tanah negara yang bukan jalur hijau langsung kita kasih sertifikat malah. Kan UU mengatakan kalau kamu lebih dari 15 tahun, kamu berhak mendapatkan tanah itu kalau nggak ada yang mengklaim,” katanya.

Prinsipnya, Ahok akan melakukan segalanya untuk membawa perubahan positif di Jakarta. “Saya mau bayar berapa pun untuk Jakarta yang lebih baru. Saya tidak peduli 2017 nanti terpilih lagi atau tidak. Yang penting Jakarta berubah,” tegasnya.

Setiap pihak diharapkan mau dan mampu bekerja sama untuk mendukung hal tersebut. Dalam prosesnya, Ahok tak sendiri. Seluruh pegawai pemerintah provinsi serta perangkat daerah seperti lurah dan camat pun diminta aktif mewujudkan Jakarta yang lebih baik.

Ahok bahkan mengimbau untuk dijatuhkan sanksi tegas bagi warga yang tak tertib menjaga kebersihan. Itu bisa dilakukan dengan menahan kartu tanda penduduk warga yang membuang sampah sembarangan. Selain itu, warga yang “bandel” akan dipersulit saat mengurus dokumen kependudukan.

“Saya ingin pastikan, wali kota saya, berani nggak? Camat saya berani nggak? RT/RW gimana? Makanya untuk RT/RW, mau saya digaji saja. Biar kayak pegawai. Bukan karena ia dipilih, jadinya kayak freelance begitu,” kata Ahok.

Gaya kepemimpinan Ahok memang berbeda dari Jokowi. Ia pun mengaku tak bisa blusukan berkeliling Jakarta setiap hari seperti Jokowi.

“Pak Jokowi bisa blusukan karena ada saya di sini. Kalau sekarang jadwal saya sudah full begini. Sekarang kalau saya blusukan ya tidak bisa,” ujar Ahok. “Nanti lihat lapangan waktu libur sajalah, Sabtu atau Minggu. Atau tengah malam, sekalian pulang.”

Meski demikian, bukan berarti pembangunan Jakarta akan berhenti setelah Jokowi naik ke kursi presiden. Seberat apa pun rintangan, Ahok akan terus melangkah. Kini kita bisa menertawakannya, tapi hasilnya mungkin baru terlihat beberapa tahun, bahkan beberapa dekade, lagi. Petugas keamanan Bandara Hanandjoedin pasti mengerti soal ini.

 

NB: Tulisan ini pertama dimuat di majalah Geo Times edisi 25 Agustus 2014.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s