Allan Nairn, Sekali Lagi

303360_620

Allan Nairn/Tempo.co

Senin, 27 Oktober 2014. Seharusnya acara dimulai 45 menit lalu, atau tepatnya pada pukul 7 malam. Beberapa kali sang pembicara dihubungi lewat telepon. “Nyasar,” katanya. Alhasil panitia acara, Eva dan Udin, memutuskan keluar gedung menunggu kedatangannya. Benar saja, tak lama sebuah sepeda motor melaju ragu. Terlihat tukang ojek dan seorang penumpang bule celingukan mencari alamat.

“Allan!” teriak Eva.

Sontak sepeda motor itu berhenti, lalu memutar balik masuk ke kompleks ruko di sebelah Jalan Seha, Kebayoran Lama. Bule itu turun, membayar jasa ojek, dan menyapa para penunggunya.

“Maaf saya terlambat,” katanya dengan bahasa Indonesia lumayan lancar.

Hari itu Allan Nairn diundang datang dalam sebuah diskusi tertutup di kantor Yayasan Pantau, bertema, “Seberapa Bersih Kabinet Jokowi?”

Beberapa jam sebelumnya Nairn baru saja mengeluarkan sebuah artikel baru di blog pribadinya. Di sana ia menuliskan hasil wawancara eksklusif dengan mantan Kepala Badan Intelijen Negara, A.M. Hendropriyono. Menurut Nairn, kala itu Hendropriyono mengaku bertanggung jawab secara garis komando dalam kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir Said Thalib.

Karena itu, tema diskusi berubah jadi menyoal Hendropriyono dan dugaan keterlibatan kasus pelanggaran HAM di sekitarnya. Apalagi, Hendropriyono juga kerap dikaitkan dengan kasus pembantaian di Talangsari, Lampung, pada 1989, serta kasus kekerasan di Timor Timur pada 1999.

Setelah masuk ke ruang acara, Nairn meminta waktu untuk mengambil napas sejenak. Ia pun mengisi perut sebelum “naik panggung”. Sementara itu, panitia mematikan beberapa pendingin ruangan dan membuka jendela agar sirkulasi udara tetap lancar. Alasannya, Nairn alergi debu AC. Saat berbicara di bawah terpaan angin AC, ia bisa batuk-batuk tak terhenti.

Mendengar hal ini, tak terbayang rasanya Nairn telah meliput banyak zona rawan konflik di berbagai negara selama puluhan tahun. Sebagai jurnalis lepas, tulisannya pernah dimuat di berbagai media internasional, seperti The New York Times, The Washington Post, The Nation, dan The New Republic.

Nader

Nairn lahir di Morristown, New Jersey, Amerika Serikat, pada 1956. Dalam sebuah wawancara dengan TheHarbinger.org pada April 2000, Nairn menjelaskan bagaimana semua itu bermula. Di masa SMA, Nairn mendapat kesempatan bekerja untuk Ralph Nader, seorang pengacara, penulis dan aktivis lingkungan keturunan Lebanon. Pada kemudian hari, Nader juga dikenal sebagai politisi yang sempat beberapa kali mencalonkan diri sebagai presiden Amerika Serikat.

Setelah enam tahun bekerja untuk Nader, Nairn memutuskan merantau ke Puerto Rico, negara asal sang ibunda. Kala itu, ia menemukan fakta sedikitnya 10 persen lahan di sana merupakan basis militer Amerika Serikat.

Namun, titik balik Nairn terjadi pada 1980, ketika ia berusia 24 tahun. Ia mengadu nasib ke Guatemala ketika konflik sedang pecah antara militer dan warga sipil, terutama para pelajar dan aktivis gerakan kiri.

“Saya sungguh terkejut oleh kondisi saat itu. Saya telah melakukan riset sebelumnya, tapi menyaksikan orang-orang ditembak seperti itu setiap harinya sungguh membuat saya sangat depresi dan marah,” kata Nairn.

“Maka, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu, mengangkatnya sebagai isu penting di Amerika Serikat dengan melakukan investigasi terhadap peran Amerika Serikat. Saya sempat mewawancara para petinggi korporasi Amerika Serikat di sana. Merekalah yang menyokong pasukan pembunuh itu.”

Dari sana, Nairn mulai tertarik menyoal hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Menurutnya, telah lama Amerika Serikat menyokong perbekalan senjata dan melatih tentara Indonesia, khususnya di wilayah Timor Timur. Maka, Nairn datang langsung ke Dili pada 1991 untuk melakukan investigasi.

Pada 12 November 1991, Nairn bersama rekan jurnalis, Amy Goodman, menyaksikan langsung tragedi pembunuhan massal Santa Cruz. Kala itu para tentara menembaki ratusan aktivis pro kemerdekaan di Dili.

“Massa tak bersenjata dikepung oleh dinding pemakaman, tentara Indonesia berbaris dalam formasi, senapan M-16 mereka yang didapatkan dari Amerika Serikat telah siap, dan tanpa peringatan, tanpa provokasi, mereka menembaki kerumunan yang ada,” kata Goodman dalam artikelnya untuk Huffington Post pada Mei 2010.

Nairn dan Goodman ikut kena getahnya. Tentara memukuli mereka dengan menggunakan senapan yang sama. Tengkorak Nairn sampai retak.

“Kami selamat, tapi lebih dari 270 warga Timor Timur meninggal pada hari itu. Kami berhasil melarikan diri, dan membuat laporan soal pembunuhan massal itu,” ujar Goodman.

Nairn dilabeli sebagai “ancaman bagi keamanan nasional” dan dilarang masuk Timor Timur. Namun, dia berhasil masuk kembali beberapa kali secara ilegal dan hasil laporannya ikut meyakinkan Kongres Amerika Serikat menghentikan bantuan militer bagi Indonesia pada 1993.

Atas hal ini, kedua jurnalis itu menerima penghargaan Robert F. Kennedy Memorial First Prize untuk laporan radio mengenai Timor Timur pada 1993. Setahun berselang, Nairn juga berhasil mendapat George Polk Award untuk kategori peliputan majalah, serta meraih James Aronson Award atas tulisannya mengenai Haiti di The Nation.

Saat referendum Timor Timur pada 1999, Nairn datang kembali ke Tanah Air secara diam-diam. Namun ia tertangkap tentara. Tapi ia terus melaporkan keadaannya dengan menelepon Essential Information, lembaga non-profit berbasis di Washington bentukan Ralph Nader. Nairn pun melaporkan segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh tentara di sana.

Setelahnya, Nairn jarang muncul kembali di media internasional membahas Indonesia. Baru pada 2009, Democracy Now! memuat laporan terbaru Nairn soal kekerasan yang terjadi di Aceh pada waktu itu. Democracy Now! adalah sindikasi media non-profit bentukan Amy Goodman dan kawan-kawan sejak 1996.

Dalam laporannya itu, Nairn menyebut keterlibatan TNI dan Kopassus dalam kasus kekerasan terhadap aktivis Partai Aceh yang pro kemerdekaan. Sementara itu, Barack Obama yang baru terpilih jadi presiden Amerika Serikat pada 2009 juga disebut punya niatan menyokong kembali perbekalan senjata tentara Indonesia, khususnya bagi pasukan baret merah.

Prabowo

Nama Nairn baru meledak jadi perbincangan hangat media lokal Indonesia di masa jelang pemilihan presiden Juni 2014. Ia merilis hasil wawancara off the record dengan Prabowo Subianto yang dilakukan pada 2001.

Kala itu, Nairn menulis kembali di blog pribadinya banyak hal soal Prabowo. Menurutnya, Prabowo menilai Indonesia tidak siap menghadapi demokrasi. Prabowo juga ingin disebut sebagai diktator fasis dan punya kedekatan hubungan dengan militer, intelijen, serta pengusaha besar Amerika Serikat.

“Kalau ada sejarah jejak rekam jenderal yang paling jahat menyiksa orang sipil, membunuh orang sipil, itulah Prabowo. Prabowo adalah jenderal dengan rekor kejahatan terburuk. Ini serius sekali. Rakyat Indonesia harus memiliki akses terhadap informasi yang saya punya ini,” kata Nairn.

Nairn tidak membuka hasil wawancara itu pada pemilihan umum 2009. Alasannya, kala itu Prabowo maju sebagai calon wakil presiden bersama Megawati Soekarnoputri. Kemungkinannya untuk menang juga relatif lebih kecil dibanding saat maju sebagai presiden pada 2014.

Nairn merasa, inilah yang jadi alasan Hendropriyono bersedia melakukan wawancara ekslusif di rumahnya sendiri pada 16 Oktober 2014. Pada masa kampanye presiden hingga saat ini, Hendropriyono konsisten berada di kubu Joko Widodo.

“Setelah dia menerima saya masuk, Hendro memulai dengan mengatakan dia merasa ‘terhormat’ untuk menemui dan menerima saya, karena saya telah menyakiti Prabowo dalam masa kampanye,” kata Nairn dalam blognya.

“Saya membalas, saya pernah menyerang semua jenderal, termasuk dia sendiri. Hendropriyono bilang dia tahu soal hal itu, dan berkata bahwa bila dia tidak salah, saya telah menyerangnya, khususnya soalnya kasus Talangsari.”

Hendropriyono lalu membahas lebih lanjut soal kasus Talangsari. Menurutnya, wajar bila tentara menang melawan warga di sana yang kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak. Jumlah tentara lebih banyak, sementara warga melawan dengan menggunakan senjata tradisional seperti busur dan panah.

Nairn terkejut kala Hendropriyono berujar korban meninggal dalam kejadian itu sesungguhnya melakukan aksi bunuh diri. “Tiba-tiba mereka membakar pondok-pondok mereka sendiri. Itulah yang membuat begitu banyak orang meninggal dunia,” kata Hendropriyono, ditirukan Nairn.

Nairn tak percaya begitu saja. Ia berujar, ada banyak orang bersaksi bagi Komnas HAM bahwa sekira 200 warga di sana dibunuh oleh tentara. Namun Hendropriyono membalas, mereka semua adalah saksi yang dibayar oleh lembaga seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.

Saat Nairn melakukan verifikasi langsung pada rekan-rekan di KontraS, sontak mereka tertawa. “Seperti kita punya uang saja,” kata salah satu orang KontraS itu.

Nairn juga menjelaskan lebih jauh soal keterlibatan Hendropriyono dalam kasus pembunuhan Munir. Kala itu, As’ad Said Ali berperan sebagai Wakil Kepala BIN, atau orang nomor dua setelah Hendropriyono di lembaga itu.

“Ada bukti tentang peran As’ad yang sudah keluar dalam investigasi Polri dan tim pencari fakta kasus Munir,” kata Nairn. “Dia orang nomor 2 di BIN, langsung di bawah Hendro, dan Hendro mengaku pada saya bahwa dia ada tanggung jawab komando dalam pembunuhan Munir.”

Nada bicara Hendropriyono meninggi kala Nairn menanyakan, kenapa ia tidak datang memenuhi panggilan Komnas HAM dan tim pencari fakta soal dugaan keterlibatannya dalam beberapa kasus pelanggaran HAM.

“Kalau mereka mau bicara sama saya, mereka datang ke sini, ke rumah saya. Saya tidak akan datang ke tempat mereka,” kata Hendropriyono, seperti ditirukan Nairn.

Nairn tak mau pembicaraan berputar terlalu jauh. Ia lalu menanyakan soal kesediaan Hendropriyono datang ke pengadilan kasus Talangsari. Bila benar tak bersalah, di sana Hendropriyono bisa memberikan bukti dan argumennya sendiri.

“Saya akan menghadapinya,” kata Hendropriyono. “Karena setelah apa yang sudah saya lakukan, biar bagaimana pun saya bukan binatang. Saya adalah manusia.”

Bila Hendropriyono benar mengatakan hal ini dan bersedia menempuh jalur hukum resmi, rasanya ini adalah kesempatan baik bagi pemerintahan baru Jokowi. Banyak kasus pelanggaran HAM di negara ini yang tersendat penyelesaiannya hingga kita tak punya preseden atau sebuah pijakan awal.

Nairn juga mengucapkan hal senada. Tujuannya sejak awal datang ke berbagai negara seperti Guatemala dan Indonesia sudah jelas. Ia muak dengan segala aksi pembunuhan massal yang dilakukan orang-orang berkuasa di sana. Terlebih lagi, mereka mendapat sokongan dari Amerika Serikat, negara asal Nairn.

“Saya ingin orang kuat berhenti bunuh orang sipil, di Indonesia dan terutama Amerika Serikat,” kata Nairn.

Selama ini ia memang selalu begitu. Berkunjung dari satu negara ke negara lain, menyaksikan konflik, dan melaporkannya pada publik. Banyak ancaman menyertai sepanjang perjalanan, tapi Nairn tidak pernah merasa takut.

 

NB: Tulisan ini pertama dimuat di media online GeoTimes.co.id pada 3 November 2014.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s