Menengok Jurus Propaganda Era Pendudukan Jepang

Hanya tiga tahun waktu Jepang berkuasa di Indonesia (1942-1945). Namun, kehadirannya sempat membangkitkan dunia sandiwara serta menghasilkan banyak aktor dan penulis naskah mumpuni.

Bagi Jepang, sandiwara bukan hanya sarana hiburan, melainkan juga medium propaganda perang untuk meraih dukungan masyarakat, meningkatkan moral tentara, hingga pencarian modal dan bekal dalam usahanya menaklukkan Sekutu.

Itulah sekiranya yang dibahas Fandy Hutari dalam buku Sandiwara dan Perang: Propaganda di Panggung Sandiwara Modern Zaman Jepang. Buku ini diangkat dari skripsinya saat menjalani studi di jurusan sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, Bandung. Dalam prosesnya, ia mesti tenggelam di tengah tumpukan arsip tua dari berbagai perpustakaan dan pusat dokumentasi sastra untuk menjahit ulang perjalanan awal seni pertunjukan di Indonesia, khususnya Jakarta.

Ini menarik karena tak banyak orang memberi perhatian lebih pada sejarah seni dan bersusah payah menuangkannya dalam karya, khususnya di konteks era pendudukan Jepang. Selain itu, melalui buku ini kita bisa melihat sandiwara sebagai buah penanda zaman.

Sebuah produk seni memang kerap hadir dengan karakter khas yang mewakili semangat zamannya. Misal, lakon Hamlet karya William Shakespeare yang dianggap menunjukkan pertentangan antara pengaruh dua agama: Kristen Katolik dan Protestan. Ia dibuat pada rentang 1599-1601, di akhir era Renaissance yang kerap dianggap sebagai jembatan transisi antara abad pertengahan dan era modern di Eropa. Saat itu jugalah Luther dan kawan-kawan sedang mendorong terjadinya reformasi protestan. Luther mengkritik keras komersialisasi pengampunan dosa dalam doktrin Katolik.

Beda halnya dengan adaptasi Hamlet yang dipentaskan Bengkel Teater bentukan W.S. Rendra pada 1994. Di sana, sosok Hamlet jadi begitu tajam lidahnya dalam mengkritik penguasa. Saat itu tengah berlangsung era otoriter pemerintahan Orde Baru. Siapa berani menentang, niscaya akan dilibas begitu saja. Pada medio 1970an, Bengkel Teater pun sempat kesulitan mendapat izin tampil di muka umum karena kerap “menampar” wajah pemerintah lewat pementasannya. Maka, Hamlet pada 1994 adalah bentuk perlawanan terhadap pemerintahan yang semena-mena di zamannya.

Dalam Sandiwara dan Perang, dijelaskan soal taktik propaganda yang dijalankan Gunseikanbu (pemerintahan militer Jepang) tak lama setelah kedatangan mereka ke Indonesia pada Maret 1942. Lima bulan berselang, segera dibentuk Sendenbu, departemen propaganda yang mengatur ketat berbagai corong komunikasi dan medium kesenian Tanah Air, dari siaran radio, koran, usaha film dan distribusinya, hingga sandiwara. Film dan produk kebudayaan Barat lain juga urung ditampilkan di muka publik.

Pada Januari 1943, Sendenbu mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengawasi jalannya sandiwara di Jawa, khususnya Jakarta. Kelompok-kelompok yang rutin mengadakan pertunjukan wajib melaporkan diri. Setiap naskah yang akan dimainkan juga mesti diperiksa terlebih dahulu.

Hukuman berat menanti para pelanggar. Fandy mengambil contoh Tjak Doerasim, seniman ludruk asal Surabaya yang meninggal setelah disiksa aparat militer Jepang karena menambahkan kata-kata baru dalam pementasannya. Kalimat yang dipermasalahkan adalah, “Bekupon omahe doro, melu Nippon tambah sengsoro.” Itu kurang lebih artinya, “Bekupon adalah rumahnya burung dara, ikut Jepang tambah sengsara.”

Pada April 1943, dibentuk pula Keimin Bunka Shidosho yang berperan sebagai pusat kebudayaan yang menangani seluruh urusan kesenian. Di sana, Jasoeda memimpin bagian sandiwara dan tari. Dalam sambutannya di majalah Djawa Baroe, ia berujar:

“Tidak salah jika saya katakan bahwa sandiwara dan tari-menari itu dalam zaman peperangan modern ini adalah satu senjata yang tajam dalam melakukan ‘peperangan pikiran’. Bukankah rakyat terbanyak, yang tidak tahu membaca dan menulis itu, mudah mendapat penerangan dan pendidikan apabila semua ini dilakukan dengan perantaraan sandiwara?”

Pada 1944-1945, berbagai kelompok sandiwara kian gamblang menonjolkan kepentingan militer dalam tiap pertunjukannya. Hasil pendapatan mereka banyak disumbangkan untuk mendanai tentara PETA (Pembela Tanah Air). Naskah yang dimainkan pun kerap berisi pesan soal kerelaan berjuang, entah sebagai tentara ataupun romusha. Selain itu, masyarakat diajak untuk rela berbagi, entah hasil bumi sebagai perbekalan ataupun uang dan perhiasan sebagai modal perang Jepang.

Contohnya lakon Koeli dan Roomusya karya J. Hoetagaloeng yang sempat dimuat di majalah Djawa Baroe. Dalam sebuah adegan, terlihat tokoh bernama Soeprapto, seorang dokter romusha di Deli, sedang menjelaskan pada para romusha soal pentingnya peran mereka dalam perang. Soeprapto berujar, pekerjaan sebagai romusha sangatlah mulia, jauh bila dibandingkan kuli kontrak zaman Hindia Belanda yang kerap diperlakukan semena-mena. Padahal faktanya, menjadi romusha bahkan bisa dikatakan lebih tidak manusiawi.

Di sini, saya teringat propaganda masif pemerintah Orde Baru seusai tragedi 1965. Segala hal berbau Cina dilarang untuk ditampilkan di depan umum. Berbagai kisah beredar untuk menegaskan bahwa PKI itu tak bermoral dan tak ber-Tuhan, bahkan, disampaikan langsung pada murid sekolahan oleh para gurunya. Dan tentu, pemutaran wajib film Pengkhianatan G 30 S PKI setiap tahunnya. Bila saat pendudukan Jepang televisi telah marak, cara ini niscaya juga akan diterapkan.

Menariknya, segala usaha propaganda Jepang tersebut sesungguhnya tidak benar-benar tepat sasaran. Masyarakat miskin yang jadi sasaran utama “rayuan” untuk jadi tentara ataupun romusha disebut enggan untuk membeli tiket untuk menyaksikan sandiwara modern di gedung-gedung pertunjukan. Mereka lebih senang menonton ludruk atau ketoprak dengan biaya lebih murah.

Di sisi lain, kaum terpelajar telah menyadari betul tujuan dari berbagai pentas “pesanan” pemerintahan militer Jepang. Banyak dari mereka tak mengacuhkannya. Tren pembuatan naskah sandiwara sempat muncul di antara kaum ini, tapi karya mereka jarang dipentaskan. Kebanyakan, hanya untuk didiskusikan.

Membaca buku Sandiwara dan Perang akhirnya justru mendorong munculnya banyak pertanyaan baru. Bagaimanakah bentuk perjuangan para seniman yang tak “seiman” dengan pemerintahan militer Jepang saat fungsi kritik sosial teater dihilangkan sepenuhnya? Bagaimana nasib para seniman yang getol melakukan propaganda setelah Jepang pergi? Adakah sanksi sosial yang mesti mereka hadapi? Apa pengaruh praktik propaganda ini terhadap bentuk seni pertunjukan di awal kemerdekaan Indonesia?

Pembahasan yang ada dalam buku ini memang hanya berupa “uraian katalog”. Teknik penulisan ala skripsi juga kental terasa dengan begitu banyak repetisi data dan fakta yang membuatnya jadi terkesan mubazir.

Namun buat saya ini tetap buku penting yang membuka jalan dan membangkitkan rasa penasaran. Khususnya, bagi para pekerja teater yang tertarik untuk memahami konteks sejarah proses awal berkesenian di Indonesia. Lantas, kita bisa menarik relevansinya dengan masa kini.

Sejak 1947 dunia sandiwara mengalami kemunduran pesat. Kepergian Jepang memberikan pukulan telak pada para pelaku seni. Mayoritas urung bertahan karena kesulitan menutup ongkos produksi. Dahulu, Jepang yang rutin mendanai. Bisa dikatakan, proses berkarya baru dapat berjalan konsisten bila ada pemodal besar di belakang, walau dengan embel-embel propaganda sekalipun.

Bukankah itu pula yang dialami dunia teater saat ini? Saat pemerintah absen, industri rokok hadir menyokong. Tentu dengan perang dan propaganda yang berbeda.

***

Judul buku: Sandiwara dan Perang: Propaganda di Panggung Sandiwara Modern Zaman Jepang
Penulis: Fandy Hutari
Editor: Maria Puspitasari
Isi: 222 halaman
Penerbit: Indie Book Corner, Februari 2015

 

NB: Tulisan ini pertama dimuat di media online Jakartabeat pada 1 Januari 2016.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s