Suara dari Ciliwung

IMG_3619

Anak-anak Kampung Pulo menghabiskan waktu sore melihat proses pembangunan jalan beton baru di pinggir sungai Ciliwung, Februari 2016/Viriya Paramita

Hampir pukul 2 siang. Irfan, Gugun dan beberapa kawan sedang berbincang di tengah lorong sempit di lantai 3 Rusunawa Jatinegara Barat. Wajah mereka terlihat lelah. Dari dekat, nada suara mereka lebih terdengar seperti gerutu. Gelas kopi dan asbak penuh puntung rokok terletak tak beraturan di atas lantai, menemani kilas balik kisah mereka sedari masih tinggal di Kampung Pulo hingga diusir paksa ke rusunawa tersebut enam bulan silam.

Kontras. Cuaca di luar terik, tapi suasana terlihat mendung di rusunawa tersebut. Sejak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusir 1.041 keluarga di Kampung Pulo pada 20 Agustus 2015, banyak warga terpaksa hidup dalam ketidakpastian, termasuk sekiranya 500 keluarga yang dipindahkan ke rusunawa. Mereka telah mencoba untuk beradaptasi, tapi situasinya lebih sulit dibanding yang kasatmata.

“Kami ini warga berekonomi lemah, pindah ke sini ya semakin lemah,” kata Irfan yang lahir di Kampung Pulo 42 tahun lalu.

Pada rentang tiga bulan pertama, para penghuni dapat tinggal secara cuma-cuma di rusunawa. Mulai Desember 2015, mereka wajib membayar uang sewa Rp 300 ribu per bulan. “Total bisa sampai Rp 800 ribu ditambah dengan biaya air dan listrik,” kata Gugun, 47 tahun, yang tinggal di Kampung Pulo sejak pertengahan 1990an. “Di Kampung Pulo, saya cuma harus mikirin biaya listrik, kira-kira Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu per bulan.”

Masalahnya, banyak penghuni yang telah kehilangan sumber pemasukan utamanya sehari-hari. Di Kampung Pulo dahulu, mereka bisa menjalankan usaha di rumah sendiri, entah membuka warung atau menjajakan makanan. Kini, pihak manajemen hanya mengizinkan mereka untuk berdagang di lantai 2 gedung rusunawa. Orang-orang berlomba mencari peruntungan menjual barang yang sama. Otomatis, pemasukan berkurang jauh.

Gugun mesti tinggal di kamar berukuran 30 meter persegi di Rusunawa Jatinegara Barat bersama dua keluarga sekaligus. Sejak pindah ke sana, ia pun kesulitan mencari pemasukan tetap. Sebagai teknisi listrik lepasan, ia tak mampu mendapat orderan yang sama seperti kala tinggal di rumah lama dahulu.

“Itulah kenapa sebenarnya saya lebih pilih pulang kampung ke Bogor daripada harus tinggal di rusun, tapi saya enggak punya uang. Katanya, uang ganti rugi baru turun kalau normalisasi Sungai Ciliwung sudah beres 75 persen. Ganti ruginya setara 25 persen dari NJOP (nilai jual objek pajak),” kata Gugun.

Para penghuni rusunawa pun kian cemas karena jika tak mampu membayar uang sewa selama tiga bulan berturut-turut, mereka bakal diusir dari sana. Tenggatnya adalah akhir Februari 2016. “Makanya kami mau coba bikin paguyuban untuk solidaritas bila ada intimidasi atau kesewenang-wenangan,” ujar Irfan.

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama terlihat kukuh dengan rencananya merelokasi warga di sepanjang bantaran demi melancarkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung.

“Saya mau sikat semua bangunan liar. Di sungai, waduk, di semua lokasi. Penggusuran tahun ini akan menggila,” kata Ahok pada 26 Januari 2016.

IMG_3550

Seorang warga Kampung Pulo sedang mencuci baju di samping jalan beton baru di pinggir sungai Ciliwung, Februari 2016/Viriya Paramita

Memang benar, pada 12 Januari, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah kembali menjalankan aksinya. Mereka menghancurkan 94 rumah di bantaran Sungai Ciliwung yang termasuk ke dalam wilayah Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Sekiranya 150 keluarga terpaksa dipindahkan ke Rusunawa Cipinang Besar Selatan dan Rusunawa Pulo Gebang. Penggusuran ini tetap terjadi walau proses hukum tengah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta soal surat peringatan penggusuran yang sebelumnya diterima warga Bukit Duri. Seakan warga sama sekali tak punya posisi tawar untuk memperjuangkan nasibnya di Jakarta.

Masalah utama bagi para warga tersebut adalah mereka tak memiliki sertifikat tanah. Kebanyakan hanya memiliki surat tagihan pajak Eigendom Verponding yang diterbitkan oleh pemerintahan di zaman penjajahan Belanda. Banyak warga kesulitan mengurus pembaharuan surat-surat tanahnya karena terpentok persoalan birokrasi dan biaya. “Ahok bilang mau ganti rugi kalau kita punya sertifikat, tapi siapa yang punya?” kata Gugun.

Selain itu, konflik internal yang terjadi di tengah warga pun kian memperuncing situasi. Tokoh masyarakat Kampung Pulo, Habib Soleh, berujar bahwa beberapa provokator mencoba menyebar isu miring mengenai dirinya dan Sandyawan Sumardi, Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka yang selama ini kerap mendampingi warga bantaran Sungai Ciliwung. Itu terjadi sesaat setelah penggusuran pada Agustus tahun lalu. “Ada yang bilang saya pindah ke Kristen karena bergaul dengan Pak Sandy,” kata Habib.

Tak hanya itu, banyak media mengonstruksi warga Kampung Pulo dan Bukit Duri dalam pemberitaannya hanya sebagai kriminal yang telah membangun rumah di atas tanah negara. “Makanya ada beberapa orang di sini yang curiga dan kesal sama wartawan,” kata Sandyawan.

Padahal, Sandyawan dan para relawan Ciliwung Merdeka lainnya selama ini berusaha memperjuangkan hak-hak warga dan mendorong pemerintah untuk bersikap lebih manusiawi. “Seakan kami ini hanya warga yang berguna untuk peristiwa elektoral saja,” ujar Sandyawan.

Ciliwung Merdeka juga membantu warga setempat mengumpulkan berbagai dokumen sebagai bukti legal kepemilikan mereka atas tanah dan bangunan yang ada di Kampung Pulo dan Bukit Duri. Dokumen-dokumen itu mencakup sertifikat tanah, girik, Eigendom Verponding, akta jual beli ataupun hak guna bangunan.

Mereka pun sempat mendorong dialog antara warga dan Gubernur Jakarta Ahok pada masa sebelum dan setelah penggusuran paksa di Kampung Pulo. Mereka menawarkan sebuah desain pembangunan baru yang disebut Kampung Susun Berbasis Komunitas. Dalam perencanaannya, Kampung Pulo dapat dibangun secara vertikal sembari tetap menyisakan tempat untuk ruang terbuka hijau.

Jika pemukiman Kampung Pulo dapat ditata dengan baik, bukan tak mungkin ia mampu menarik datangnya wisatawan. Di sana terdapat beberapa situs sejarah. Misal, tiga makam keramat dengan usia berkisar antara 63 hingga 186 tahun. “Kampung Pulo sudah ada dari abad ke-17. Dulu, ini adalah kampong para pejuang kemerdekaan,” kata Habib yang lahir di Kampung Pulo pada 1958.

Selain itu, ada pula beberapa komunitas yang menawarkan jasa mengarungi Sungai Ciliwung, salah satunya Komunitas Ciliwung Condet di Jakarta Timur. Bila warga dan pemerintah bekerja sama untuk membersihkan sungai dan menjaganya dari polusi, aktivitas ini tentu dapat mendatangkan lebih banyak keuntungan bagi penduduk setempat.

IMG_3543

Getek di sungai Ciliwung/Viriya Paramita

Namun tetap saja, seluruh perencanaan dan perjuangan warga bantaran ini akan jadi sia-sia bila mereka terus dipandang sebagai sampah masyarakat. Pada akhirnya mereka hanya bisa menggerutu dengan wajah lelah dengan hanya ditemani oleh gelas kopi dan asbak penuh puntung rokok.

 

NB: Liputan untuk tulisan ini dilakukan dalam kapasitas sebagai calon reporter The Jakarta Post pada Februari 2016.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s