Menengok Kebun Sawit di Bangka

Pada 25-28 April 2017, saya dinas luar kota ke Bangka untuk memenuhi undangan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit. Salah satu agendanya adalah mengunjungi kebun plasma kelapa sawit dan pabrik pengolahan crude palm oil (CPO) milik Kencana Agri – perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Singapura – di Tempilang, Bangka Barat.

Sepanjang 2016, Kencana Agri memproduksi 130 ribu ton CPO. Pada 2017, mereka optimis bisa meningkatkan jumlah produksi sekitar 15-20 persen setelah dampak dari fenomena iklim El Niño mulai hilang di akhir tahun lalu.









Kamera: iPhone 5s

Menjadi Cina di Indonesia

Ilustrasi: warga keturunan Cina bersembahyang di klenteng/loop.co.id

Situasi membara pada Mei 1998. Saat itu saya baru kelas 1 SD dan, sungguh, saya tak paham apa-apa. Saya hanya ingat bahwa pada satu malam, mama dengan terburu menarik saya ke luar rumah, di mana orang-orang telah berkerumun dan berlalu lalang dengan muka tegang. Kompleks tempat saya tinggal di Jakarta Barat memang mayoritas dihuni warga keturunan Cina, termasuk juga saya dan keluarga.

Situasinya tak keruan. Kerusuhan tengah merebak, dan banyak warga keturunan Cina jadi sasaran amuk massa–entah dirampok, dibunuh ataupun diperkosa–sebagai “tumbal reformasi”. Sial, papa saya kala itu terjebak di bandara, tak bisa ke mana-mana karena situasi sedang panas-panasnya. Alhasil, hanya ada mama di rumah bersama tiga anaknya.

Kami bersiaga di luar agar bisa segera kabur bila terjadi apa-apa. Masalahnya, tak ada satu pun orang rumah yang bisa menyetir mobil kecuali papa. Saya ingat, mama segera menemui saudara jauh yang kebetulan tinggal bertetangga dengan kami. Di sana, ada satu sepupu perempuan saya yang baru saja belajar mengemudi.

“Kamu bisa nyetir, kan?” tanya mama.

“Ya kalau kondisinya begini, sih, ya mau enggak mau bisa,” jawab sepupu saya sembari tersenyum gugup.

Untungnya tak ada apa-apa pada malam itu. Semua masuk kembali ke rumah, dan sejauh yang saya tahu, kerusuhan tak sampai menjalar masuk ke kompleks perumahan kami.

Sekali lagi, kala itu saya betul-betul tak paham dan hanya bisa bertanya kenapa?

Tumbuh besar sebagai minoritas membuat saya menyadari bahwa saya adalah liyan di tengah masyarakat. Sejak lahir hingga kuliah, total saya sekeluarga telah pindah rumah tujuh kali, dari Ciledug, Tangerang, ke Margahayu, Bekasi, hingga ke Kebayoran Lama, Jakarta. Namun, di mana pun saya tinggal, kondisinya tak jauh beda.

Sering sekali, terutama saat masa SD hingga SMA, saya mendapati berbagai celetukan bernada tak enak soal latar belakang ras saya, entah kala berjalan santai sepulang sekolah, atau sekadar bermain futsal di sekitar kompleks perumahan.

“Dasar Cina.”

“Woi, Ncek.”

“Lo kira lo keren, hah?”

Begitu kira-kira kata mereka. Dan biasanya, saya bakal otomatis naik pitam, walau sesungguhnya tak bisa berbuat banyak menanggapinya.

Suatu hari, saya pernah mengadukan hal ini pada papa saya. Tapi dia hanya tertawa kecil dan berkata, “Bilang aja sama mereka, ‘ncek’ itu artinya ‘paman’ tahu. Memangnya gue paman lo?”

Saya sangat tak puas dengan jawaban papa saat itu.

Mau tak mau, karena merasa segan dan tak diterima oleh orang-orang non-keturunan Cina, pergaulan saya kian hari kian sempit saja. Hingga SMA, 95 persen teman main saya adalah sesama warga keturunan Cina, dan kebencian akan mereka yang bukan “bagian dari kami” rasanya terus membesar saja.

Biasanya, saya dan kawanan saya punya panggilan terhadap mereka yang mengaku sebagai pribumi atau warga asli itu. Misalnya saja “huanna” yang berarti “orang asing”. Sering pula kami menyebut mereka sebagai “tiko” atau “fan gui” yang sesungguhnya saya sendiri kurang paham artinya. Namun, banyak yang bilang bahwa masing-masing kata itu bermakna “babi” dan “setan”.

Walau tak paham betul maknanya, kata itu begitu sering terucap. Bila dipikir-pikir, rasanya aneh juga. Bila ingin balik mencerca, kenapa harus menggunakan bahasa asing yang sulit dimengerti oleh mereka? Saya merasa ini jadi salah satu bentuk inferioritas saya dan kawan-kawan kala itu, yang berusaha ingin mencela tanpa mereka sadari sehingga secara tak langsung berusaha menghindari konfrontasi.

Tak hanya di lingkup pertemanan, secara tak langsung keluarga besar pun ikut melanggengkan sekat-sekat sosial yang ada. Keluarga bisa geger bila ada salah satu sanak saudara yang menjalin hubungan dengan pribumi. Jangankan berpacaran, sekadar berteman saja bisa mendapat peringatan untuk berhati-hati.

Anehnya, saat masuk SMA saya mulai menemui teman-teman Cina yang takut untuk menjadi “terlalu Cina”. Bila ada seorang kawan yang rambutnya bergaya poni lempar dengan sedikit jabrik di atasnya, mengenakan kalung rantai atau celana panjang cutbray, pastilah ia akan dicela karena katanya terlihat seperti “Cina Kota” alias “Cinko”. Daerah Kota merujuk pada kawasan pecinan di sekitaran Glodok, Jakarta.

Mau tak mau, hal ini membuat saya tumbuh sebagai warga keturunan dengan lingkup pergaulan eksklusif, plus menyimpan perasaan inferior dan khawatir untuk menjadi terlalu Cina. Saya krisis identitas.

Semua baru berubah ketika saya masuk kuliah. Mengambil jurusan jurnalistik di sebuah kampus swasta, saya dihadapkan pada lingkup pergaulan yang jauh lebih beragam. Warga keturunan Cina di jurusan ini tidak dominan. Alhasil, saya perlahan mesti menyesuaikan diri.

Saya jadi berkawan akrab dengan teman dari berbagai latar belakang, entah yang berasal dari suku Jawa, Batak, Flores, Papua, dan sebagainya. Bertahun-tahun bersama mereka, mata saya jadi terbuka, bahwa dunia yang saya jalani sebelumnya begitu sempit dan penuh prasangka.

Pada April 2014, saya sempat mewawancarai Nosa Normanda dalam kapasitasnya saat itu sebagai dosen antropologi dan sosiologi Binus International. Ia menjelaskan, wajar bila seseorang memutuskan untuk berkumpul bersama kawanannya saja, apalagi di tengah kehidupan multikultur kota besar seperti Jakarta, untuk mencari rasa aman.

Namun, ketakutan untuk memperluas pergaulan, artinya semakin sedikit referensi kita akan kelompok lainnya, berpotensi memunculkan prasangka buruk yang berujung pada lahirnya beragam stereotip di tengah masyarakat.

“Semakin tidak ingin tahu semakin besar pula stereotipnya. Karena, ketakutan itu seperti ruang kosong di kepala kita yang kita isi terus dengan asumsi dan imaji. Seakan kita tahu banyak, padahal kita tak tahu apa-apa,” ujar Nosa.

Di sisi lain, mengutip kata-kata sosiolog Herbert Blumer, kelompok mayoritas pun kerap mengembangkan perasaan-perasaan penuh prasangka terhadap minoritas. Prasangka ini bisa mencakup perasaan bahwa diri mereka superior, perasaan bahwa minoritas adalah orang asing, perasaan wajar bila mereka mendapat berbagai fasilitas dan keistimewaan sosial, serta bahkan kekhawatiran bila minoritas bakal merebut berbagai keistimewaan yang mereka miliki sebagai kelompok dominan.

Ini mungkin dapat menjelaskan perlakuan diskriminatif kelompok dominan terhadap saya yang minoritas sedari kecil hingga remaja.

Lebih jauh, ada beberapa pilihan yang bisa diambil kelompok minoritas dalam hubungannya dengan mayoritas. Pertama, mengasimilasi diri mereka dengan mengenakan ciri-ciri yang menjadi atribut khas kelompok dominan. Saya rasa ini yang terjadi pada saya dan teman-teman semasa SMA kala kami khawatir untuk menjadi “terlalu Cina”.

Kedua, memisahkan diri dari masyarakat luas yang dominan dan mendiskriminasi minoritas. Ini pula yang terjadi pada saya sampai sebelum masuk kuliah.

Ketiga, melakukan pemberontakan frontal atau konfrontasi langsung. Yang satu ini tak pernah saya alami.

Mengetahui berbagai hal ini, saya mulai bisa melihat posisi saya di tengah masyarakat dengan lebih jelas. Terlebih lagi, salah satu perbincangan dengan dosen jurnalistik di masa kuliah, Raudy Gathmyr, cukup membuka mata saya.

Sebagai warga keturunan Arab, nyatanya Raudy juga kerap merasakan pengalaman pahit terkait rasisme sedari ia kecil. Hal ini jadi ironis karena garis keturunan keluarga Gathmyr sesungguhnya memiliki sejarah politik kental dan bahkan ikut serta dalam proses menuju kemerdekaan Indonesia.

Sebut saja Ali Gathmyr yang merupakan mantan pejuang dan perintis kemerdekaan asal Palembang, serta pernah menjabat sebagai Ketua DPRD pertama Sumatera Bagian Selatan (meliputi Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan) 1945-1955. Belum lagi adiknya, Abdullah Gathmyr, yang merupakan anggota parlemen Indonesia dari Partai Masyumi di masa awal kemerdekaan.

“Setelah lama berkontemplasi, akhirnya saya dan banyak anggota keluarga kami berkesimpulan bahwa rasisme pada dasarnya tidak akan pernah mati selama ada perbedaan. Itu akan terjadi kapan pun dan di mana pun, selama masih ada relasi mayoritas-minoritas di tengah masyarakat plural. Jadi, it’s taken for granted. Itu kelaziman dalam setiap kemajemukan–meski itu tidak lantas dianggap sebagai sesuatu yang baik,” ujar Raudy.

Jauh menengok ke belakang, diskriminasi terhadap warga keturunan Cina pun sesungguhnya telah terjadi sejak era kolonial Belanda. Diperkirakan, kebijakan “apartheid” Belanda-lah yang secara artifisial menciptakan “minoritas Cina” saat itu, walau warga keturunan ini telah tinggal di Indonesia secara turun-temurun dan sebagian bahkan bisa ditarik garis genealogisnya hingga 1600-an.

Setelahnya, kerap muncul ketegangan dengan warga pribumi hingga keturunan Cina pun sering dijadikan kambing hitam, khususnya bila tengah terjadi krisis nasional, sebut saja kekerasan pada 1947 jelang peristiwa Madiun 1948 hingga pembantaian massal pasa tragedi 1965 yang membuka jalan bagi berdirinya pemerintahan Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto.

Di era Orde Baru tersebut, Soeharto sempat menerapkan kebijakan asimilasi bagi warga keturunan Cina. Dalam buku Orang Indonesia Tionghoa: Mencari Identitas karangan Aimee Dawis (2010), dijelaskan bahwa saat itu segala bentuk kebudayaan yang berbau Cina dilarang untuk ditampilkan di depan umum.

Pemerintah menutup semua sekolah berbahasa Mandarin. Penggunaan bahasa itu di muka umum juga dicekal. Warga Cina pun diimbau untuk mengubah namanya dengan nama pribumi untuk menunjukkan komitmen pada negara. Akibatnya, kebanyakan orang Cina yang lahir setelah 1966 hanya berbicara, menulis, dan membaca dalam aksara latin dan bahasa Indonesia. Memang ada kelompok Cina totok yang masih mewariskan bahasa Mandarin pada anak-cucunya, tapi itu terbatas pada bahasa percakapan sehari-hari dan biasanya tak dilakukan di depan umum.

Walau menekan warga keturunan Cina dengan kebijakan asimilasi, di sisi lain Soeharto juga memberi ruang besar bagi mereka untuk bergerak di bidang ekonomi. Dawis bahkan mencatat, warga keturunan Cina setidaknya mengendalikan 70 persen sektor perekonomian, walau secara jumlah mereka hanya setara 3 persen dari total 240 juta penduduk Indonesia saat itu.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terang-terangan, dan hak istimewa yang diberikan pada para cukong akhirnya kerap memantik amarah pribumi. Ini menimbulkan kecemburuan sosial dan perlakuan diskriminatif dari pribumi, khususnya kelas menengah ke bawah, pada warga keturunan Cina. Ini pun menjelaskan “ledakan sosial” yang terjadi saat kerusuhan Mei 1998, kala orang-orang Cina tersebut jadi “target kolektif” massa.

Mempertimbangkan semua hal di atas, jadi wajar bila melihat gejolak sosial yang terjadi belakangan di sekitar pemilihan gubernur DKI Jakarta. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belakangan begitu banyak mendapat tekanan akibat dugaan penistaan agama.

Mendadak, semua jadi serba hitam-putih. Bila Anda mendukung Ahok, seakan sudah pasti Anda mengkhianati ajaran-ajaran Islam. Bila Anda adalah Muslim sejati, sudah sepatutnya Anda menuntut Ahok untuk dipenjara.

Namun sesungguhnya, posisi Ahok serba salah karena ia adalah keturunan Cina, sesederhana itu. Sejarah bangsa ini telah berbicara dengan sendirinya bahwa ia adalah “target kolektif” di tengah pusaran politik nasional.

Belum lagi melihat berbagai cara yang dilakukan masing-masing kubu untuk “membakar” suasana. Dahulu, Vladimir Lenin telah menjelaskan pada kita soal propaganda dan agitasi.

Menurut Lenin, propaganda merupakan penggunaan argumen-argumen filosofis, sejarah, dan ilmu pengetahuan dengan cara persuasif untuk memengaruhi kaum terdidik dan yang berpikiran sehat. Sementara itu, agitasi adalah penggunaan slogan-slogan emosional, parabel-parabel, dan kebenaran yang diungkap sebagian untuk memengaruhi kaum yang tidak terdidik, kaum yang agak terdidik dan yang tidak berpikiran sehat.

Teori Lenin tersebut jadi relevan dengan keseharian kita saat ini, kala debat filosofis jadi keseharian rutin dalam membela pasangan calon favorit jelang pemilihan gubernur. Di sisi lain, kebenaran hanya diungkap sebagian untuk memproduksi hoax dan agama telah jadi bahan bakar utama dalam beragitasi.

Sementara saya, minoritas keturunan Cina ini, hanya bisa bertanya tanpa henti, “Apa ruginya bila saya mati hari ini?”

NB: Artikel ini pertama terbit di Geo Times pada 14 Maret 2017.

Wartawan dan Konsultan

Ilustrasi/Okezone

Bagi wartawan, berurusan dengan konsultan PR itu kerap serba salah. Wartawan butuh jasa mereka untuk menjembatani komunikasi dengan narasumber, tapi kadang juga muak bila mereka sudah mulai terlalu berusaha.

Sering sekali ada perwakilan dari konsultan PR yang menghubungi saya, entah via WhatsApp ataupun email, untuk menawarkan sesi wawancara eksklusif dengan petinggi perusahaan yang jadi klien mereka, entah perusahaan e-commerce, otomotif atau bahkan kosmetik. Tujuannya jelas, untuk menggencarkan promosi dan meningkatkan publikasi perusahaan terkait.

Biasanya saya akan meneruskan tawaran tersebut pada para editor di kantor, sebelum kemudian editor memutuskan untuk menerima atau mengabaikannya. Cukup sering editor menolak tawaran wawancara atau liputan yang dirasa tak ada nilai beritanya dan hanya akan membuat media jadi alat promosi gratis perusahaan. Kalau cuma mau ngiklan, ya hubungi saja bagian sales dan marketing kantor, bukan bagian redaksi.

Namun tetap saja, para konsultan PR itu akan menghubungi dengan gigihnya.

“Halo, Mas. Bagaimana nih, apa ada kabar dari editor soal interview yang kami tawarkan?”

“Untuk wawancara eksklusifnya apakah jadi, Mas?”

Dan sebagainya.

Sekali dua kali, biasanya masih akan saya ladeni. Saya akan jelaskan bahwa reporter tak berhak memutuskan apa-apa dan belum ada arahan dari editor. Tapi kalau terus-terusan dan jadi menyebalkan, saya akan diamkan. Begitu lebih efektif.

Yang lebih menyebalkan lagi adalah bila ada konsultan PR yang tak mengerti apa yang harus dilakukan, serta tak paham apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh wartawan.

Seorang perwakilan dari konsultan PR ternama pernah menghubungi saya via WhatsApp dan bertanya, “Release-nya belum di-published ya, Mas? Saya gak nemu nih soalnya, atau saya yang kelewat yaa. Hehe.”

Sontak, saya langsung emosi.

Namun, saya coba tetap berikan penjelasan baik-baik padanya. “Wah, kita enggak bisa main publish release gitu aja, Mas. Biasanya data dari release kita olah dulu jadi cerita yang menarik, baru bisa di-published.”

Tak lama, dia kembali bertanya, “Eh, Mas, emang biasanya butuh data apa aja sih, or buat interview juga kah?”

“Biasanya memang enggak semuanya kita publish, Mas. Tiap-tiap media kan punya kebijakan sendiri. Kalau data dari release itu dianggap menarik bagi sebuah media, ya kemungkinan untuk di-published-nya lebih besar. Hahaha,” jawab saya.

Sebulan berselang, orang yang sama kembali menghubungi saya.

“Mau nanya pendapat Mas sebagai jurnalis dong. Misal nih, Mas Viriya atau rekan-rekan jurnalis aku invite ke Bali di suatu acara tanggal 10 September, tapi tanggal 12-nya Lebaran dan tanggal 6-9 itu ada acara Galungan di sana, kira-kira rekan jurnalis bakal datang gak yaa, Mas?”

Saya cuma baca pesan darinya, lalu saya diamkan.

Belum lama ini, saya juga baru mengalami kejadian tidak enak saat diundang oleh perusahaan konsultan PR global, Edelman, untuk menghadiri acara peluncuran produk baru PT Shell Indonesia bernama Shell Fleet Card pada Kamis, 9 Maret 2017 di Hotel Dharmawangsa, Jakarta.

Sesaat setelah acara diskusi dan tanya-jawab singkat usai, para petinggi Shell keluar dari pintu di belakang panggung utama. Melihat hal itu, saya yang datang mewakili The Jakarta Post, Andy Dwijayanto dari Kontan, Anastasia Arvirianty dari Media Indonesia dan Thomas Sembiring dari Petromindo, segera beranjak dari kursi untuk mengejar para narasumber itu.

Masih banyak yang ingin kami tanyakan karena diskusi berlangsung sangat singkat dan hampir tak ada data menarik soal Shell yang bisa kami gali lebih jauh dari acara peluncuran produk baru itu. Kalau kami cuma beritakan soal produk itu, jadinya ya cuma promosi gratis untuk Shell. Kalau mau promosi, mending ngiklan saja sekalian di media terkait.

Kami berempat bermaksud keluar dari pintu samping. Namun, sudah ada beberapa perempuan berpakaian hitam yang menunggu di sana dan kemudian menahan laju kami. Kami duga mereka adalah perwakilan dari Edelman.

Kami dilarang untuk keluar. Mereka bilang, “Nanti dulu, belom boleh.” Kami bersikeras, hingga akhirnya beralasan ingin buang air kecil di luar. Akhirnya pintu dibukakan. Mereka memperbolehkan kami keluar dengan enggan sembari berujar, “Sebentar saja ya.”

Lalu, kami segera berlari mengejar orang-orang Shell yang tengah melewati sebuah lorong di hotel tersebut. Para perwakilan Shell yang dimaksud adalah Wahyu Indrawanto (Direktur Retail), Ornuthai Na Chiangmai (GM of Commercial Fleet in Asia) dan Haviez Gautama (GM of External Relations).

Sesampainya kami di sebuah pintu untuk masuk ke lorong yang dimaksud, seorang pria berbadan besar menutup dan menahan pintu tersebut dengan tangannya. Kami coba mendorong pintu itu sembari berulang kali berteriak kesal. “Hey, tidak boleh ini menghalangi kerja jurnalistik!” Setelah beberapa saat, pria berbadan besar itu pergi mengejar para petinggi Shell yang telah mendahului. Namun, perannya menjaga pintu segera digantikan oleh pria lain, kali ini kurus dan berpakaian hitam.

Saat saya coba dorong pintunya kembali, pria kurus itu tiba-tiba berujar lantang, “Tangan saya patah nih! Tangan saya patah nih!” Malas dan muak, saya lepas tangan saya dari pintu. Namun, selama beberapa saat dia tetap saja mengucapkan hal yang sama, sebelum akhirnya melepas pegangannya dari pintu.

Tak pakai lama, kami kembali melanjutkan pengejaran. Di pintu lain, pria berbadan besar kembali menghadang. Katanya, orang-orang Shell harus segera pergi ke acara lain, walau nyatanya mereka justru makan-makan di dalam sebuah ruangan. Lalu, saya beralasan saja kalau saya hanya ingin memberi kartu nama kepada para narasumber itu. “Ya sudah. Sebentar, sebentar,” kata pria berbadan besar, sebelum berpaling dan memanggil Haviez.

Haviez, yang telah masuk ke ruang makan bersama rekan-rekannya yang lain, mendadak berbalik arah menghampiri saya, mengambil kartu nama yang saya sodorkan, kemudian masuk kembali ke dalam ruangan.

Kami kesal bukan kepalang dan segera menghardik si pria berbadan besar. Andy berujar, “Sudah berapa lama sih jadi PR ngurusin media?” Thomas berkata, “Ini pelecehan profesi wartawan tahu, enggak?!” Vivi bilang, “Enggak gitu dong caranya!” Saya berucap, “Cara kaya begini enggak etis!”

Namun, tetap saja kami tidak diizinkan masuk.

Di sini, yang benar-benar kami permasalahkan adalah perlakuan pihak penyelenggara acara yang sangat tidak ramah terhadap wartawan.

UU Pers No. 40/1999, terutama pada pasal IV ayat 1 dan 3, telah menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Untuk menjamin kemerdekaan pers, wartawan berhak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Selain itu, pasal 18 ayat 1 bahkan membahas soal ketentuan pidana akibat menghalang-halangi kegiatan pers. Disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan 3 dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Alhasil, kami menumpahkan kekesalan pada Sri Endah yang tak sengaja kami temui di lobi hotel. Sri pernah menjabat sebagai manajer relasi eksternal perusahaan. Ia meminta maaf dan berjanji akan menyampaikan unek-unek kami pada para petinggi Shell.

Lalu, Andy juga sempat menghubungi pihak Edelman untuk menanyakan perihal kejadian itu. Konsultan PR itu mengatakan belum tahu siapa pihak yang menahan agar pintu tidak dibuka. Namun, dikatakan bahwa Edelman bukan satu-satunya penyelenggara karena ada Event Organizer lain dari internal Shell.

Sehari setelah kejadian, pihak Edelman nyatanya mengirimkan email permintaan maaf pada para wartawan terkait, termasuk saya dan Andy.

“Melalui email ini, perkenankan saya mewakili perusahaan untuk menyampaikan permohonan maaf dan menyertakan pernyataan resmi perusahaan terkait kegiatan konferensi media yang berlangsung kemarin,” ujar Amalia Belmika, manajer Edelman Indonesia.

“Kami memastikan bahwa insiden serupa tidak akan terjadi lagi di masa mendatang.”

Tak lama setelah kejadian, Haviez pun menelepon kami berempat satu per satu untuk menyampaikan permintaan maafnya.

Lalu ia sempat berujar pada saya, “Apakah ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk menebus hal ini, Mas?”

“Tidak perlu. Coba lebih manusiawi saja lain kali kalau bikin acara,” balas saya.

Akhirnya, wartawan memang bukan Tuhan, tapi tolong pastikan juga bahwa kalian, para konsultan ternama itu, bukanlah setan.

Al-Asan

Ilustrasi/Merdeka.com (Arie Basuki)

Ada orang yang berhenti berusaha karena ia kehilangan alasan. Ada aksi yang urung terlaksana karena raibnya motivasi. Alhasil, reaksi yang sempat didamba hanya bisa terpekur di pojok utopia.

Tapi, alasan yang mana?

Manusia butuh makan, karena ia punya hidup sebagai alasan. Kita menolong mereka, karena mereka begitu mendamba belas kasihan. Anda memeluk dia, mungkin karena Anda ingin memilikinya.

Lalu bagaimana bila alasan yang ada tidak lagi relevan? Syahdan, Anda bakal enggan memeluk dia, kita tak lagi sudi menolong mereka, dan manusia tak peduli bila hidupnya harus selesai di sini.

Mungkin kita bisa belajar banyak dari Ratna, seorang ibu beranak dua yang tinggal di Jemur Wonosari, Surabaya. Ratna, layaknya warga miskin lainnya di Indonesia, hanyalah “figuran” yang kehadirannya kerap tak diperhitungkan dalam gejolak sosial ekonomi masyarakat.

Pemasukan hasil menjajakan dagangan warung dan gaji sang suami sebagai sekuriti tak pernah bisa benar-benar mencukupi. Utang sebesar 4 juta rupiah merupakan angka yang kelewat besar, dan melelahkan bagi Ratna dan keluarga yang sebelumnya baru menjual sepeda motor untuk melunasi pinjaman lainnya.

Ratna pun secara resmi telah memasuki lingkaran setan keluarga miskin di Indonesia. Pendidikan kurang, gaji rendah, hanya ada doa yang terucap berlebihan, bahkan kadang terasa memuakkan. Alasannya untuk hidup sesungguhnya tak sebesar alasannya untuk mati, setidaknya itu yang dipikirkan Ratna lebih dari setahun silam.

Jumat, 23 Maret 2012, Ratna yang saat itu berusia 35 tahun mengajak dua anaknya, Yusuf (8) dan Ardi (6) untuk bersama-sama menjemput ajal. Ketakutan lebih mudah dihadapi bila kita bersama melewati, mungkin begitu pikir Ratna.

Di saat warga tengah larut dalam suasana salat Jumat siang itu, Ratna justru sibuk melarutkan racun tikus dengan air putih di dalam sebuah gelas bening di kamar kosannya. Usai memaksa dua anaknya untuk menenggak racun oplosan tersebut, Ratna pun tak lupa menghabiskan bagiannya sendiri. Ratna tak sabar untuk mati, ia sudah terlampau siap dengan segudang alasan di belakang sebagai pembenaran.

Namun, tiba-tiba Ratna tertegun menyaksikan kedua anaknya muntah-muntah akibat efek racun. Ada yang berkecamuk dalam pikirannya. Ia sendiri sudah pucat pasi, dan maut bisa menjemput kapan saja dalam hitungan menit ke depan. Namun, mendadak akal sehatnya datang melabrak.

Dengan sempoyongan Ratna berlari ke kamar tetangga sebelah sembari membawa kartu jaminan kesehatan masyarakat. Ratna minta tolong anaknya diselamatkan. Panik, warga segera membawa Ratna dan anak-anaknya ke RSI Jemursari sebelum kemudian dirujuk ke RSU Dr. Soetomo. Di saat-saat akhir, Ratna meninggalkan ajal yang sebelumnya dipanggil dengan tangan terbuka.

Seorang ibu boleh punya seribu alasan untuk mati, tapi ia tak perlu alasan untuk mencintai dan melindungi anaknya sendiri. Ratna, hanya sempat terlupa karena cintanya tertumpuk alasan yang membawa pembenaran kematian.

Alasan adalah pembuka jalan, tapi bukan acuan kita dalam berproses ke depan. Karena saat semuanya terasa terlampau berat, mungkin kita hanya terlupa pada apa yang pernah kita cintai begitu rupa tanpa alasan membelakangi.

Seorang penulis ternama, Clive Staples Lewis, pernah berujar, “An explanation of cause is not a justification by reason.”

Mungkin ia bisa menuturkan hal tersebut karena ada hal-hal yang tak butuh alasan sebagai penjelasan kebenaran. Ada alasan yang berubah sebagai afirmasi, dan ada asan (asa atau harap) yang terbendung karenanya.

Jakarta, 23 Oktober 2013

Menyoal Cara Baca Kita Hari-hari Ini

Ilustrasi/PoCer.co

Ada masanya saat saya mampu menghabiskan novel Harry Potter and the Chamber of Secrets setebal 424 halaman dalam waktu sehari.

Saat itu saya masih di bangku Sekolah Dasar (SD). Bila tak salah, saya melahap sebagian besar isi novel tersebut di dalam mobil, di tengah perjalanan liburan keluarga ke luar kota – saya lupa ke mana dan persisnya kapan. Yang pasti, saya benar-benar keranjingan. Bahkan sesampainya di hotel transit, saya tetap lanjut membaca hingga lewat tengah malam karena begitu penasaran dengan akhir ceritanya.

Esoknya, mendadak saya menyesal karena merasa keasyikan yang ada berlalu terlalu cepat, dan saya pun mesti menunggu lama hingga kisah lanjutannya terbit dan terjemahannya keluar di Indonesia.

Sampai saat ini, seluruh kisah yang ada dalam buku itu masih begitu membekas, entah saat berbagai serangan misterius mulai terjadi di Hogwarts hingga membuat banyak korban “membatu”, kala Harry dan Ron terpaksa masuk ke hutan terlarang untuk mencari petunjuk pada laba-laba raksasa Aragog, atau ketika Harry sukses menghabisi Basilisk di kamar terlarang dengan bantuan Fawkes, burung phoenix milik Albus Dumbledore.

Kala itu, membaca terasa begitu menyenangkan dan membawa candu.

Kini pun saya masih rajin membaca, tapi lebih karena tuntutan sebagai wartawan. Bahan bacaan saya kebanyakan berita, entah untuk mengulik latar belakang dan konteks besar sebuah isu agar lebih siap sebelum berangkat liputan, atau agar sekadar tak ketinggalan mengikuti sebuah topik hangat yang sedang ramai diperbincangkan.

Bacaan saya pun datang dari berbagai sumber yang dengan mudahnya bisa didapat lewat mesin pencari Google. Misal, saat mengerjakan sebuah tulisan saya bisa membuka belasan tab di browser, kemudian melompat dari satu laman ke laman lainnya, memindai dengan kilat tiap bacaan dan mencomot berbagai data dan fakta untuk memperkaya tulisan.

Perlahan, tanpa disadari, aktivitas membaca saya di luar tuntutan kerjaan jadi jauh berkurang. Sepanjang 2017 saja, saya belum sempat menghabiskan satu pun novel atau kumpulan cerita pendek, walau bertumpuk karya sastrawan ternama telah saya beli dan menunggu untuk dilahap di rumah.

Bukan berarti saya tak mencoba. Namun, seakan daya konsentrasi dan stamina baca saya telah terkikis begitu dalam.

Contoh, saya butuh waktu kurang lebih dua bulan untuk menghabiskan kumpulan cerita pendek berjudul Mati Baik-Baik, Kawan karya Martin Aleida setebal 211 halaman beberapa waktu silam. Rasanya sulit betul mencari waktu luang untuk melahapnya hingga tuntas. Sekalinya mulai membaca, perhatian saya pun mudah terpecah oleh banyak hal, dari sekadar mengecek pesan masuk di ponsel hingga godaan untuk menelusuri lini massa berbagai media sosial, entah Facebook ataupun Instagram.

Namun, hal ini tak berlaku untuk buku-buku dengan topik bahasan tertentu yang memang sedari awal menarik perhatian saya, misalnya soal sepak bola dan teater. Hanya butuh dua hari bagi saya untuk membaca otobiografi Sir Alex Ferguson, mantan pelatih klub sepak bola Manchester United, setebal kurang lebih 400 halaman. Saya juga cuma perlu beberapa hari untuk melahap habis buku Bertolak dari yang Ada, sebuah kumpulan esai untuk sastrawan dan sutradara teater legendaris Putu Wijaya, dengan tebal 688 halaman. Untuk kedua buku ini, saya justru meluang-luangkan waktu agar bisa segera menghabiskannya.

Singkat kata, lebih mudah bagi saya saat ini untuk mencerna bacaan yang relevan dengan minat saya, yang telah terpatri begitu dalam di memori jangka panjang alias tempat penyimpanan pengetahuan secara permanen di otak selama ini. Sementara itu, butuh waktu lebih lama bagi saya untuk menghabiskan bacaan dengan topik baru, terutama yang berada di luar minat utama saya.

Hal ini rasanya terkait erat dengan perubahan kebiasaan saya belakangan ini yang jadi lebih senang membaca sepintas di dunia maya dibanding melahap sebuah buku fisik selama berjam-jam lamanya.

Dalam studi berjudul “Is Google Making Us Stupid? The Impact of the Internet on Reading Behaviour” karya para peneliti dari Universitas Victoria di Selandia Baru, disebutkan bahwa pembaca buku fisik cenderung lebih baik dalam hal daya konsentrasi, pemahaman, penyerapan dan daya ingat dibanding para pembaca online.

Di sana dijelaskan bahwa sebuah informasi dapat dicerna manusia melalui tiga tahapan: memori sensoris, memori jangka pendek dan memori jangka panjang.

Bila sebuah informasi dapat dipahami, ia akan dengan mudah masuk ke memori jangka pendek atau memori kerja kita. Setelah setidaknya 10 menit, informasi itu baru dapat masuk ke memori jangka panjang hanya bila ia terorganisasi dengan baik dan melalui proses pengulangan konstan.

Masalahnya, saat membaca berbagai tulisan di media online, banyak orang cenderung membaca sepintas tulisan yang ada serta melewatkan atau tak mengacuhkan banyak kata dalam prosesnya.

Itu bisa terjadi karena beragam faktor, entah karena kita terlampau terburu akibat sempitnya waktu luang, atau stamina baca kita memang telah jadi begitu terbatas hingga akhirnya jadi mudah jenuh atau teralihkan perhatiannya dengan puluhan notifikasi dari ponsel pintar di depan mata. Alhasil, jelas saja informasi yang terserap masuk ke memori jangka pendek jadi tidak lengkap hingga ia urung menembus memori jangka panjang yang punya kapasitas penyimpanan informasi tak terbatas.

Ini pun menjelaskan kenapa saya belakangan jadi lebih mudah melupakan detail isi tulisan yang telah saya buat sendiri, terutama untuk topik-topik tertentu yang jarang bersentuhan dengan lingkup kerja utama saya.

Kini, saya adalah wartawan ekonomi yang sehari-hari ditugaskan menulis soal energi, entah terkait dengan isu pertambangan mineral, kelistrikan, serta minyak dan gas. Maka wajar bila saya kadung khatam soal revisi terakhir Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2010 yang membuka jalan untuk relaksasi larangan ekspor mineral untuk konsentrat tembaga, nikel berkadar rendah dan bauksit yang telah melalui proses pencucian. Saya sudah terlalu sering menulis soal itu hingga informasi yang ada telah terorganisasi dan terulang dengan konstan di otak saya.

Di sisi lain, beberapa kali saya juga mesti meliput isu-isu non-energi secara insidental. Suatu hari saya pernah menulis soal bisnis umrah di Indonesia dan berbagai ancaman penipuan di sekelilingnya. Saya yakin saat itu saya telah menuliskannya dengan cukup komprehensif. Namun tetap saja, bila sekarang ada yang bertanya soal angka kelonjakan peserta umrah dalam lima tahun terakhir, atau bahkan tentang perbedaan antara umrah dan ibadah haji, akan sulit bagi saya untuk menjawabnya dengan baik.

Satu-satunya cara untuk mengembalikan stamina baca adalah dengan membangun ulang kebiasaan membaca linear, saat kita melahap sebuah tulisan dari awal hingga akhir, bukan melompat-lompat dari satu bagian ke bagian lainnya tanpa benar-benar menyelesaikannya hingga tuntas.

Mantan dosen saya di kampus dahulu pernah bercerita bahwa ia rutin menyisihkan setidaknya satu jam sebelum tidur tiap malamnya untuk membaca. Lain lagi halnya dengan rekan kantor saya yang menghadiahi dirinya sendiri waktu beberapa jam dalam sehari saat akhir pekan khusus untuk membaca. Ia bahkan sengaja pergi ke tempat sepi yang kondusif baginya untuk menunaikan aktivitas tersebut.

Rasanya sederhana, tapi praktiknya tentu tak akan semudah itu. Apalagi mengingat badai notifikasi dari media sosial ataupun aplikasi pesan singkat yang kerap menyapa lewat ponsel pintar kita. Belum lagi tumpukan pekerjaan yang seakan terus mengintimidasi waktu luang kita sehari-hari.

Namun, mungkin itu harga yang setimpal untuk menemukan kembali candu dalam sebuah buku. Karena saya ingin kembali lagi jadi anak kecil naif itu yang pernah melahap habis kisah Harry Potter hanya dalam waktu semalam. Karena buku memang sudah sepatutnya bermakna seperti itu; menyihir kita untuk tersesat dan enggan kembali lagi.

NB: Artikel ini pertama terbit di PoCer.co pada 19 Februari 2017.

Anak Badung itu Bernama Freeport

Tambang Grasberg PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Mimika, Timika, Papua/Antara (M. Agung Rajasa)

Anda pernah satu sekolah dengan kawan super badung yang setiap hari kerjaannya cuma menceletuk di kelas, hampir tak pernah mengerjakan tugas, serta begitu gemar bolos tiap ada kesempatan, tapi tetap saja bisa naik kelas di akhir tahun ajaran karena orangtuanya kelewat kaya seakan punya tambang emas di mana-mana?

Kalau pernah, saya yakin Anda pasti sering dibuat kesal bukan main. Walau jarang berinteraksi langsung dengan yang dimaksud, tapi melihat tingkahnya dari jauh saja seharusnya bisa bikin kita habis kata-kata hingga cuma bisa geleng-geleng kepala.

Namun, di sisi lain, ada saat-saat tak terduga kala kita juga tanpa sengaja menikmati beragam banyolannya di kelas, ikut tertawa saat yang dimaksud mulai meledek guru atau bahkan mengerjai siswa tak bersalah yang kebetulan duduk tak jauh darinya.

Bahkan, kita juga tak bisa menolak bahagia saat bermain basket di lapangan yang baru saja dicat ulang dan makan enak di kantin yang baru saja dipugar karena hasil sumbangan tak seberapa dari orangtua yang dimaksud.

Serba salah? Iya.

Tapi, ya mau bagaimana lagi? Yang kaya yang punya kuasa, hingga seakan aturan dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Ini berbahaya karena ia tumbuh dari pemakluman dan akan berkembang jauh lebih ganas bila banyak orang telah sepakat bahwa itu hanyalah sebentuk kewajaran, sementara yang lainnya ikut mengangguk karena tak paham atau tak peduli.

Sekarang bayangkan bila sekolah diubah statusnya menjadi negara, yang mengatur tata kelola hidup kita sehari-hari melalui konstitusi, Undang-Undang (UU) serta berbagai peraturan turunannya.

Dalam konteks ini, apa bisa UU ditekuk berkali-kali demi kepentingan anak-anak badung? Ya jelas bisa.

Kasus teraktual terjadi di sektor mineral dan batubara, yang lagi-lagi melibatkan pemain lama yang sudah begitu termasyhur karena kelihaiannya meloloskan diri dari jeratan perundangan: PT Freeport Indonesia.

Sejak 1967, Freeport Indonesia telah mengoperasikan tambang Grasberg di Papua yang berstatus tambang emas terbesar dan tambang tembaga ketiga terbesar di Nusantara. Walau begitu, tiap tahunnya anak usaha perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat (AS), Freeport McMoRan, tersebut hanya menyetor pada pemerintah 1 persen royalti untuk penambangan emas dan 3,5 persen untuk tembaga.

Merujuk pada Kontrak Karya (KK) terakhirnya, yang berlaku sejak 30 Desember 1991, Freeport Indonesia hanya boleh beroperasi hingga akhir 2021, dengan negosiasi perpanjangan kontrak baru bisa dimulai paling cepat dua tahun sebelum kontrak habis.

Namun, berbagai “kebadungan” Freeport Indonesia telah dimulai jauh sebelum itu.

Untuk memperpanjang kontraknya, perusahaan tersebut diwajibkan untuk memenuhi beberapa prasyarat, termasuk di antaranya adalah kewajiban divestasi atau pelepasan saham serta komitmen untuk pembangunan smelter (fasilitas pengolahan hasil tambang) baru.

Merujuk pada KK, sejatinya Freeport Indonesia wajib melepas 51 persen kepemilikan sahamnya dalam waktu 20 tahun, yang jatuh tempo pada 2011. Namun, setahun jelang tenggat, mendadak keluar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010, yang diikuti dengan tiga revisi lanjutan hingga membuat perusahaan tersebut hanya mesti mendivestasi 30 persen saham mereka, alih-alih 51 persen.

Sementara itu, pembangunan smelter baru yang dimandatkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara nyatanya juga tersendat di tengah jalan hingga kini.

Freeport Indonesia mengklaim bahwa mereka telah mengalokasikan belanja modal sebesar 2,2 miliar dollar AS untuk membangun smelter baru. Namun, baru 212,9 juta dollar AS yang telah benar-benar dibelanjakan, termasuk 115 juta dollar AS sebagai deposito jaminan pada pemerintah dan 50 juta dollar AS untuk pengurusan dokumen-dokumen terkait pembangunan smelter seperti analisis dampak lingkungan (Amdal).

Tak usah jauh-jauh, sejak UU terkait terbit pada 2009, hingga saat ini Freeport Indonesia bahkan belum juga menentukan lokasi pasti pembangunan smelter barunya.

“Pada intinya PT Freeport Indonesia berkomitmen untuk membangun smelter. Namun, membangun smelter membutuhkan kepastian lokasi. Karena itu, tentu ada beberapa pertimbangan yang mesti diselesaikan terlebih dahulu, antara lain kepastian perpanjangan kontrak yang berhubungan erat dengan ketersediaan dana untuk pembangunan smelter itu sendiri,” ujar Chappy Hakim, Direktur Utama PT Freeport Indonesia, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 7 Desember 2016.

Jadi, saat pemerintah mensyaratkan perusahaan untuk membangun smelter demi perpanjangan kontraknya, perusahaan justru berbalik mensyaratkan perpanjangan kontrak demi pembangunan smelter.

Hal ini juga jadi mengherankan karena pembangunan smelter baru Freeport Indonesia mestinya dijadikan pertimbangan pemerintah untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga perusahaan itu.

UU No. 4/2009 sesungguhnya memandatkan larangan ekspor sepenuhnya untuk mineral mentah, termasuk salah satunya konsentrat tembaga, pada 2014. Lalu, dengan adanya peraturan yang mendorong para perusahaan tambang untuk membuat smelter baru di dalam negeri, diharapkan industri hilir mineral domestik dapat terbangun dengan baik.

Namun, sejak 2014 hingga 2016, pemerintah begitu berbaik hati menerbitkan lima kali izin ekspor tembaga untuk Freeport Indonesia sebagai pengecualian bagi perusahaan tersebut dari kewajiban yang dimandatkan UU terkait.

Hingga puncaknya pada 11 Januari 2017, terbitlah revisi keempat dari PP 23/2010, diikuti peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 5 Tahun 2017 dan Nomor 6 Tahun 2017, yang kembali memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga selama lima tahun lamanya.

Tak hanya tembaga, nikel berkadar rendah, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian yang masih dalam kategori mentah juga mendapat relaksasi ini, dengan syarat bahwa seluruh perusahaan tambang wajib memenuhi 30 persen kapasitas input smelter domestik dan mesti berkomitmen (lagi) untuk membangun smelter baru di dalam negeri.

Selain itu, perusahaan tambang seperti Freeport Indonesia juga mesti mengubah KK-nya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang mana mewajibkan perusahaan itu (lagi) untuk mendivestasi 51 persen sahamnya.

Keluarnya aturan relaksasi ini jadi ironis karena beberapa hal. Pertama, pemerintah berkali-kali melanggar sendiri UU yang telah diterbitkannya dengan produk hukum yang kelasnya lebih rendah: PP. Kedua, aturan ini jadi terkesan pilih kasih karena banyak pengusaha yang sesungguhnya telah mengikuti aturan di UU No. 4/2009 untuk mengembangkan industri smelter dalam negeri.

Menurut data Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), dalam kurun lebih dari empat tahun terakhir, ada setidaknya 32 smelter baru telah terbangun di dalam negeri dengan total nilai investasi sebesar 20 miliar dollar AS.

Lalu, kenapa pemerintah malah menganakemaskan segelintir perusahaan saja, termasuk Freeport Indonesia, dengan kembali memberikan relaksasi?

Bagi beberapa orang, jawabannya mudah saja.

Menurut AP3I, Freeport Indonesia telah menyumbang royalti sebesar 2,4 miliar dollar AS dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 1,5 miliar dollar AS dalam periode 2010 hingga 2015.

Selain itu, Freeport Indonesia pun telah menyumbang bea keluar ekspor konsentrat sekiranya 92 juta dollar AS sepanjang 2016 saja, menurut data Kementerian Keuangan.

Di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang senantiasa defisit dari tahun ke tahun, pemasukan dari Freeport Indonesia terasa bagai angin segar bagi pemerintah.

Serba salah? Iya.

Tapi, ya mau bagaimana lagi? Yang kaya yang punya kuasa, hingga seakan aturan dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Ujung-ujungnya kita hanya bisa kehabisan kata-kata dan geleng-geleng kepala, sembari sesekali tertawa kecil menyaksikan pemerintah ketar-ketir menerima segala ledekan dari yang dimaksud.

NB: Artikel ini pertama terbit di Geo Times pada 31 Januari 2017.

Yang (Ingin) Kita Percayai

Ilustrasi/Spreadshirt

Kau tahu, ada banyak jalan menuju Roma. Tapi bagi banyak orang, hanya ada satu jalan menuju surga. Itu adalah jalanku. Bagiku. Juga jalanmu. Bagimu.

Saya ingat sebuah kejadian pada Juni 2015 yang membuat saya termenung cukup lama. Saat itu saya sedang menghabiskan waktu sendirian di dalam kamar rumah di Jakarta, duduk di lantai berseberangan dengan laptop di atas ranjang. Secangkir kopi hitam terletak di kanan, persis di samping asbak. Keduanya tak jauh dari dinding di bawah jendela yang menghadap jalan kompleks perumahan.

Jendela itu saya biarkan terbuka, hingga ragam suara dari luar bisa bebas lalu lalang di dalam kamar. Entah bunyi knalpot sepeda motor yang terlampau nyaring, obrolan dan tawa satpam kompleks yang membahana, ataupun suara lantang speaker masjid yang mengingatkan waktu sahur saat subuh. Itu hal biasa. Saya tak pernah benar-benar terganggu karenanya.

Hingga kemudian, terdengarlah suara khotbah yang begitu menggebu-gebu.

“Punya anak yang banyak, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sampai 10 kalau masih kuat beranak. Masa, orang Islam anaknya cuma satu, orang Cina anaknya 20?”

Saya tekan tombol pause, menahan laju film yang sedang saya tonton kala itu.

“Entar lama-lama negara kita isinya bukan orang-orang kita, gimana tuh?”

Saya terdiam. Sejujurnya ini menggelikan. Seluruh argumen tersebut, yang entah berasal dari kitab mana, otomatis terpental dari logika saya. Namun tetap saja, pikiran saya melayang tak tentu arah.

Mendadak, saya teringat kejadian yang pernah papa saya alami lebih dari 10 tahun lalu. Saat itu, papa sedang mengunjungi sebuah lahan pemakaman di Gunung Gadung, Bogor, bersama seorang temannya. Di sana, mereka iseng berkeliling sekaligus melihat keadaan kuburan sebelum tiba Hari Raya Ceng Beng; waktunya ziarah kubur bagi orang Cina.

Berbagai persembahan diletakkan di atas makam oleh keluarga yang berkunjung ke sana, dari bunga, hingga beragam makanan yang bisa menggugah selera. Orang Cina memang punya tradisi membawa makanan favorit leluhurnya untuk dijadikan persembahan saat sembahyang. Banyak yang masih melaksanakannya, termasuk kedua orangtua saya yang beragama Buddha. Namun, tak sedikit pula yang mencibirnya sebagai perbuatan berhala.

Seorang pria di lahan pemakaman Gunung Gadung pun tampaknya berpikiran serupa. Tiba-tiba, ia bertanya iseng pada papa saya yang kebetulan ada di dekatnya. “Pak, memangnya itu makanannya bisa ‘sampai’ ya ke ‘atas’ sana?”

Papa saya terdiam sesaat. Lalu sembari melihat makam umat Kristiani, ia membalas, “Lalu, memangnya bunga-bunga yang di sebelah situ harumnya bisa tercium sampai ke ‘atas’ sana?”

“Beda dong. Bunga-bunga itu ditaruh sebagai tanda hormat, menunjukkan rasa bakti kita pada keluarga yang telah pergi.”

“Ya, sama saja, kan?”

Tak ada bedanya. Cerita soal perdebatan dua jenis persembahan dan khotbah agama di atas adalah cerita soal kompetisi. Bagaimana kita terus berlomba memamerkan yang kita percaya sebagai yang terbaik, terunggul, dan tak terbantahkan. Yang lain hanya liyan, orang-orang di luar kerumunan yang terlanjur memilih jalan salah hingga harus menemui pertobatan sebelum kematian.

Lalu saya kembali asyik menonton film yang sesaat sempat terlupakan. American Hustle. Film keluaran 2013 yang terinspirasi dari operasi Abscam FBI untuk menangkap sejumlah politisi korup Amerika Serikat pada akhir 1970-an dan awal 1980-an.

Dalam film, Irving Rosenfeld dan Sydney Prosser, pasangan penipu kawakan, terpaksa bekerja sama dengan agen FBI, Richie DiMaso, sebagai upaya mendapatkan pembebasan bersyarat. Richie begitu bersemangat membayangkan potensinya jadi pahlawan di ujung jalan setelah memimpin operasi tersebut sendirian.

Sejak awal, Sydney menolak terlibat. Namun akhirnya ia mengangguk setuju agar bisa melenggang bebas bersama Irving. Ia bahkan berencana mendekati dan mengambil hati Richie agar suatu waktu bisa memanipulasinya kala situasi mendesak.

“Kita akan membutuhkan pilihan langkah lainnya. Percayalah padaku, dan kau akan berterima kasih padaku,” ujar Sydney.

“Kunci pada diri seseorang adalah apa yang mereka percayai, dan apa yang ingin mereka percayai.”

Di akhir cerita, FBI berhasil menangkap para pejabat publik korup. Irving dan Sydney pun berhasil mendapatkan kebebasannya setelah memanipulasi Richie yang terlampau menggebu untuk meraih “kejayaan”.

Memang, yang ingin kita percayai nyatanya kerap membutakan mata sendiri. Dan celakanya, hal semacam itu begitu sering terjadi hari-hari ini, di tengah situasi politik yang memanas jelang pemilihan kepala daerah.

Apalagi, kita hidup di tengah zaman kejayaan internet yang membuat kebohongan bisa begitu cepat menyebar ke seluruh pelosok negeri dan dirayakan dengan gegap gempita, saat orang lebih suka “membagikan tautan” dibanding “memerika ulang kebenaran”, saat stamina membaca banyak orang telah terkikis hingga empat sampai lima paragraf saja.

Akhirnya, semua seakan jadi cepat naik darah. Kala agama dijadikan bahan bakar beragitasi, kawan pun bisa jadi lawan hanya karena perbedaan sikap politik.

Beberapa minggu lalu, saya tertawa geli membaca status Facebook seorang kawan saya yang seorang anak band. Di situ, ia terlihat begitu kesal karena kawannya mesti bertengkar dengan kawan lain yang kerap memberi mereka pekerjaan manggung karena beda pendapat soal pasangan calon gubernur DKI Jakarta.

Alhasil, kemungkinan besar mereka bakal kehilangan salah satu sumber pendapatan rutin gara-gara pertikaian tersebut. Dan bukan tak mungkin, nafkah untuk keluarga masing-masing anggota band itu jadi tersendat karenanya.

Buat saya, sulit sekali rasanya mencerna hal ini. Tiap orang tentu berhak menentukan pilihan soal apa yang mereka percayai, dan apa yang ingin mereka percayai. Namun apakah itu benar-benar setara harganya dengan hilangnya persahabatan dan bahkan runtuhnya akal sehat?

Kalau Anda berani menjawab, “Iya,” saya kian yakin saja bahwa Pancasila memang benar-benar cuma utopia.

NB: Artikel ini pertama terbit di Bedaitubiasa.com pada 7 Februari 2017.

Telolet 65

Ilustrasi/Unsplash

Pak Jokowi, telolet, Pak.

Belakangan, pengguna media sosial diramaikan dengan frasa “om telolet om”. Semua berawal dari anak-anak di Jepara yang berkumpul di pinggir jalan sembari membawa kertas karton besar bertuliskan kata-kata sakti tersebut untuk menyambut bus-bus yang lalu-lalang.

Tiap kali bus lewat dan menyahut dengan bunyi klakson bervariasi, anak-anak itu sontak bertepuk tangan sambil tertawa girang. Telolet pun menjadi viral. Orang-orang membicarakannya, dari tetangga sebelah hingga musisi kenamaan dunia. Sebagian menertawakan, walau tak mengerti di mana lucunya.

Fenomena ini memang absurd, dan sekilas mirip dengan apa yang pernah dibahas oleh dramawan legendaris Eugene Ionesco puluhan tahun silam soal “kehadiran” dalam “ketiadaan”, soal bahasa yang gagal menjembatani makna.

Pemikiran tentang bahasa yang gagal menjembatani makna ini bisa kita temukan dalam lakon The Chairs garapan Ionesco pada 1952. Di sana, cerita berfokus pada perbincangan absurd dua tokoh utama, Lelaki Tua dan Wanita Tua, yang menyoal berbagai kenangan manis dan pahit dari masa lalu, entah soal kehancuran kota Paris atau soal anak lelaki mereka yang mengidap Oedipus Complex.

Sepanjang lakon, kita disuguhi perbincangan yang penuh dengan kata-kata absurd, tak masuk akal, dan bahkan kerap tak bermakna. Misalnya, kala Wanita Tua berusaha melipur lara suaminya yang tengah bertindak selayaknya anak kecil, ia berujar, “My pet, my orphan, dworfan, worfan, morphan, orphan… Orphan-ly, orphan-lay, orphan-Io, orphanloo… Li Ion laia, li Ion Ia Iay, orphan-ly, orphan-lay, releerelay, orphan-li-relee-re-Ia…

Di sini, Ionesco seakan ingin menunjukkan kegagalan bahasa dalam menjembatani makna di dalam kehidupan bermasyarakat.

Syahdan, kedatangan tamu-tamu tak kasat mata membuat situasi kian intens. Kehadiran satu tamu selalu ditandai dengan bertambahnya satu kursi kosong di atas panggung. Pasangan tua itu pun mengajak mereka semua berbincang dengan begitu bersemangat (dan klise).

Di sini, “kehadiran” kursi-kursi kosong menunjukkan “ketiadaan” tamu-tamu di atas panggung secara fisik. Walau begitu, kemunculan tamu-tamu itu — setidaknya di benak si pasangan tua — justru menekan arti keberadaan dua tokoh utama tersebut. Mendadak, pasangan tua itu berusaha keras menyesuaikan diri berbincang sesuai norma-norma kesopanan dengan tamu dari berbagai latar berbeda.

Namun, biar bagaimanapun, pada akhirnya mereka merasa tak mampu menyuarakan dirinya sendiri dengan layak. Karena itu, Lelaki Tua memutuskan untuk mendelegasikan pesan terakhirnya pada sang orator bisu dan tuli, sebelum kemudian memutuskan untuk bunuh diri, diikuti pula oleh Wanita Tua tak lama berselang, dan bahagia dalam mati.

***

Pak Jokowi, telolet, Pak.

Setelah lebih dari setengah abad berlalu, rasanya kian absurd untuk membicarakan tragedi 1965. Kata-kata seakan telah kehilangan kekuatannya, tenggelam dalam banalitas dan klise yang tak lagi mampu menjembatani makna.

Pertengahan 2014, pasangan calon presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menegaskan komitmennya bila terpilih saat pemilihan umum yang akan segera berlangsung saat itu: kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu mesti segera dituntaskan. Menurut mereka, berbagai kasus HAM masa lalu—entah tragedi 1965, Talangsari 1989, atau kerusuhan Mei 1998—telah menjadi beban politik yang memberatkan perjalanan bangsa. Karena itu, semua harus dibuat terang benderang, diusut tuntas hingga ke akarnya.

Saat berkampanye di Bekasi pada 4 Juli 2014, Jokowi berujar, “Harus diselesaikan. Sudah pasti kayak gitu, kok. Itu komitmen.” Bagi para korban yang telah terlalu lama merindukan keadilan, janji itu bagai titik terang. Mereka tahu, kebenaran hanya bisa dibuka dengan seonggok keberanian.

Begitu Jokowi terpilih sebagai presiden, pemerintahannya memberikan tenggat untuk penyelesaian itu. Saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, pada 17 Maret 2016 Luhut Binsar Pandjaitan berujar, “Semoga tanggal 2 Mei 2016 bisa dituntaskan.”

Bila janji itu terpenuhi, pemerintahan Jokowi bakal menyelesaikan kasus-kasus berusia puluhan tahun—yang telah menelan jutaan nyawa rakyat Indonesia tanpa pandang bulu itu—dalam kisaran waktu hanya dua tahun.

Pertanyaannya kemudian: apakah mungkin?

***

Pak Jokowi, telolet, Pak.

“Rekonsiliasi itu tujuan akhir kita. Tapi, tujuan saya yang paling penting sebenarnya adalah bahwa dunia internasional bisa mengakui bahwa kita sudah menyelesaikan masalah HAM [terkait)] PKI [saat tragedi 1965], sehingga itu tidak menjadi beban generasi ke depan lagi,” ujar Luhut pada 18 Mei 2016, atau 16 hari setelah tenggat yang dijanjikan.

Saat itu, belum juga ada titik terang soal penyelesaian kasus HAM masa lalu. Namun, Luhut ingin dunia internasional melihat bahwa (seakan) ada kemajuan dalam prosesnya, bahkan dengan memaksakan terciptanya rekonsoliasi walau tanpa pengungkapan kebenaran terlebih dahulu.

“Rekonsiliasi yang digagas negara ini benar-benar salah kaprah, karena pada dasarnya rekonsiliasi adalah output dari pengungkapan kebenaran. Kalau misalnya rekonsiliasi dilakukan tanpa pengungkapan kebenaran, kita kan tidak tahu mana yang disebut pelaku, mana yang disebut korban, mana yang mau dipulihkan. Jadinya tidak jelas,” kata peneliti HAM Setara Institute, Ahmad Fanani Rosyidi, sebulan sebelum ucapan Luhut di atas.

Pemerintah memang berniat mencari rekonsiliasi, terutama melalui simposium nasional yang diadakan pada 18–19 April 2016 di Jakarta yang mempertemukan para korban tragedi 1965, akademisi, aktivis dan bahkan perwakilan dari pihak militer. Komnas HAM dan Dewan Pertimbangan Presiden jadi penyelenggaranya.

Tak lama berselang, sejumlah purnawirawan militer mengadakan simposium tandingan pada 1–2 Juni 2016, juga di Jakarta, yang mempertemukan para fundamentalis, perwakilan militer, dan beberapa korban tragedi Madiun 1948.

Alhasil, kedua acara tersebut hanya jadi ajang curhat dan debat. Masing-masing saling menuntut dan menyalahkan tanpa ada penyelesaian.

“Kita mengakui aksi horizontal dalam tragedi 1965, namun demikian kita harus mengakui keterlibatan negara,” kata Sidarto Danusubroto, penasihat panitia simposium April yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

“Yang dibutuhkan negara ini adalah untuk melupakan masa lalu dan fokus menatap masa depan,” ujar ketua simposium Juni, Letnan Jenderal (purnawirawan) Kiki Syahnakri. “Kita tak perlu membuka luka lama.”

Akhirnya malah tak keruan.

***

“Saya akan terus bekerja menyelesaikan masalah itu, saya jamin. Jadi masalah HAM masa lalu yang kemarin sudah tercatat untuk diselesaikan terus kita lanjutkan,” kata Wiranto pada 14 September 2016, kala ia belum lama menggantikan posisi Luhut sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. “Intinya kami tidak mengabaikan [kasus] itu.”

Selewat beberapa bulan setelah dua simposium usai dilangsungkan, masih belum ada juga titik terang. Masing-masing panitia telah menyerahkan rekomendasinya ke pemerintah, yang tak kunjung membeberkan hasilnya ke publik. Bahkan, tekanan dari dunia internasional pun seakan tak mengubah apa-apa.

Pada Juli lalu, majelis hakim internasional dari International People’s Tribunal tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan Indonesia 1965 mengumumkan bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara pasca-peristiwa 1 Oktober 1965. Kejahatan itu mencakup pembunuhan massal, penahanan dalam kondisi tak manusiawi, perbudakan orang-orang di kamp tahanan seperti di Pulau Buru, penyiksaan, penghilangan paksa, dan kekerasan seksual, yang diperkirakan melibatkan ratusan ribu korban.

Namun, pemerintah masih bergeming.

***

Sekali lagi, terlihat bahwa Ionesco ingin menunjukkan bahwa bahasa hanya jadi penghambat dalam kehidupan bermasyarakat. Toh usaha keras pasangan tua dalam lakon itu untuk berbahasa pada tamu-tamu tak kasatmata akhirnya hanya berujung pada kesia-siaan, pada ketiadaan.

Sama halnya dengan anak-anak di Jepara yang mencari penghiburan dari tamu-tamu berbentuk bus yang lalu-lalang di jalan, dan begitu bahagia saat “pesan”-nya diterima dan disambut dalam bentuk suara klakson lantang.

Kehadiran bus-bus itu pun jadi ironis, karena di balik setiap tepuk tangan dan sorakan anak-anak tersebut, ada banalitas yang selama ini begitu kental menyapa kehidupan mereka, yang mendorong mereka mencari penghiburan pelarian dari keseharian.

Terlebih lagi, pesan mereka, “om telolet om”, juga jadi penanda kegagalan bahasa. Mungkin aksi mereka tak akan sama menariknya bila yang ditulis adalah “Bolehkah bunyikan klaksonnya, Bapak Supir?”

Bahasa yang terpenjara norma mungkin tak pernah bisa efektif menjembatani makna sosial kehidupan anak-anak tersebut, karena mereka, biar bagaimanapun, datang dari golongan sosial yang terlampau sering “kalah” dan pasrah. Sebaliknya, kegembiraan sesaat bisa tercapai melalui kata-kata racau buatan yang sekilas terlihat tak bermakna: “telolet”.

Sama halnya pula dengan para penyintas tragedi 1965 yang sudah terlampau sering bersuara tanpa mendapatkan hasil nyata. Mereka adalah Lelaki Tua dan Wanita Tua yang telah kehabisan kata-kata, tapi terus berusaha bersuara dengan absurd soal pahit dan getir masa lalu, yang sayangnya, tak pernah berujung pada kejelasan penyelesaian.

Dan, sepanjang 2016 pemerintah hanya muncul sebagai pelengkap kesengsaraan mereka. Janji pemerintah ada, pun juga tiada. Namun, para penyintas itu tetap bertepuk tangan kala pemerintah “membunyikan klakson”-nya, dan mungkin tengah bersiap “bunuh diri” di akhir cerita, walau semua tetap sia-sia.

Lantas, kita pun hanya bisa tertawa menyaksikan segalanya.

Pak Jokowi, telolet, Pak.

NB: Artikel ini pertama terbit di Ingat 65 pada 11 Januari 2017.

Karena SBY Cuma Ingin Didengarkan

Susilo Bambang Yudhoyono/BBC

Tahukah Anda cara terbaik menenangkan teman yang dirundung lara? Jadilah pendengar yang baik. Tak usah terlampau banyak menimpali saat dia curhat. Cukup pasang telinga dan nikmati ceritanya.

Maka saat guru besar curhat Indonesia Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mulai berkoar-koar di Twitter belakangan ini, saya paham bahwa sesungguhnya ia hanya butuh didengarkan.

Bagaimanapun usaha kita untuk menasihati, menegur, atau menyindirnya rasanya akan sia-sia karena niscaya omongan kita cuma akan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Justru, semakin kita tekan dia akan semakin menjadi; racauannya bakal kian liar karena ia merasa tak satu pun orang sudi memahami dan berempati.

Lihat saja kompilasi kegundahan SBY hari-hari ini, dari soal Lebaran Kuda, hoax, penyadapan, hingga pertanyaannya soal hak untuk tinggal di negeri ini usai mendapati ratusan orang berunjuk rasa di kediamannya di Kuningan, Jakarta Selatan. Semakin gencar netizen meledek SBY dengan meme, semakin kencang pula curhatannya.

Di sini, sesekali kita mesti belajar untuk melihat dunia dari sisi SBY.

Selama 10 tahun SBY menjabat sebagai Presiden RI, dia telah menelurkan lebih dari 40 lagu yang terangkum dalam lima album musiknya. Nah, polanya sudah jelas bukan? SBY memang se-sensitif itu. Setumpuk masalah bangsa yang tak kunjung bisa dipecahkan akhirnya mendorongnya jadi begitu melankolis. Alih-alih mencari solusi, ia justru memilih untuk jadi musisi.

Di sisi lain, 10 tahun masa SBY berkuasa sebagai presiden mungkin tanpa disadari juga jadi masalah untuknya. Anda pernah dengar soal sindrom Hubris? Sindrom ini biasa menimpa seorang pemimpin yang telah terlampau lama berkuasa dan lahir dari campuran rasa harga diri dan percaya diri yang kelewat tinggi serta ketidakpercayaan – atau bahkan rasa hina – seseorang saat memandang orang-orang lain di sekitarnya.

Beberapa gejala dari sindrom Hubris adalah kecenderungan untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengglorifikasi diri sendiri, secara obsesif berusaha keras untuk menjaga citra diri, sulit untuk membedakan antara realita dan fiksi, serta kerap mengambil keputusan dengan gegabah dan impulsif.

Singkat kata, sindrom ini berpengaruh besar terhadap penilaian dan pengambilan keputusan seorang pemimpin.

Tak percaya? Lihat saja bagaimana pemerintahan SBY mengeluarkan Permen ESDM No. 1/2014 yang memperpanjang izin ekspor konsentrat untuk Freeport Indonesia hingga 11 Januari 2017 – walau UU No. 4/2009 tentang mineral dan batubara jelas-jelas telah melarang ekspor komoditas terkait. Permen itu keluar pada 11 Januari 2014, sehari jelang larangan ekspor berlaku.

Masih tak percaya? Lihat saja bagaimana di tahun yang sama keluar PP No. 51/2014 yang jadi dasar legalisasi reklamasi Teluk Benoa yang begitu keras ditentang oleh masyarakat Bali.

SBY mengeluarkan beragam jurus mabuk di saat-saat akhirnya berkuasa sebagai presiden.

Dan kini, di tengah masa pensiunnya, SBY kembali berulah, mengeluarkan cuitan demi cuitan di Twitter yang jelas sekali usahanya untuk menarik perhatian publik.

Untuk memahami hal ini, rasanya kita mesti melihat hasil studi Hong Kong Playground Association yang mewawancarai 2.142 pensiunan di Hong Kong sepanjang kurun waktu hampir delapan bulan di 2016.

Hasil studi itu menyebutkan bahwa mayoritas pensiunan yang ada mulanya menikmati waktu-waktu pensiun mereka, entah dengan beristirahat atau duduk-duduk santai, dengan alokasi waktu senggang selama sekiranya delapan jam per hari. Namun selewat satu atau dua tahun, kesehatan jiwa mereka perlahan terganggu.

Wajar saja, mendadak mereka merasa sepi di hari tuanya setelah aktif bekerja selama puluhan tahun sebelum mencapai masa pensiun. Alhasil, banyak kekhawatiran yang timbul di benak pensiunan tersebut, dari soal kematian sanak saudara atau kawan sepermainan hingga pemikiran bahwa mereka tak lagi diakui karena tak lagi punya nilai di tengah masyarakat.

Untuk lebih meyakinkan Anda, saya akan mengutip sebuah studi lain berjudul “The Retirement Syndrome: The Psychology of Letting Go” keluaran sekolah bisnis Insead.

“Waktu pensiun yang kian dekat membuat para pemimpin berusia tua berhadapan dengan sejumlah realita menyakitkan yang datang bersamaan dengan kesadaran untuk merelakan, seperti hilangnya pekerjaan, kemungkinan hilangnya kesehatan dan vitalitas diri, hilangnya sorotan dan kontak publik serta hilangnya pengaruh, kekuasaan, perhatian dan kekaguman. Ditambah lagi, mereka berhadapan dengan prospek menghabiskan waktu di rumah dengan pasangan yang telah menjelma jadi orang asing yang sesungguhnya,” tulis studi itu.

Jadi, wajar bila hari-hari ini ada kecenderungan SBY untuk mencari ulang kekuasaan dengan caranya sendiri. Bila anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono, telah disodorkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta, bukan tak mungkin nanti sang istri, Ani Yudhoyono – yang tak kalah bapernya itu – didorong jadi calon presiden di 2019.

Maka saat muncul berita SBY hadir dalam kampanye Agus di Stadion Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta, pada 11 Februari 2017, dan bertanya pada penonton, “Masih kenal saya?” tak usahlah netizen terlampau semangat membuat meme baru untuk menyindirnya.

Apalagi di saat yang sama, SBY juga mengajak penonton bernyanyi, “Tuhan berikanlah aku gubernur yang baik hati, yang mencintai rakyatnya apa adanya.”

Sudah sepantasnya kita tertawa saja. Karena itu hanya tingkah orang tua yang mencoba untuk tetap relevan di dunia yang telah jauh meninggalkannya.

Jakarta, 13 Februari 2017

Ode untuk Esther

215

Sehabis rapat desk bisnis The Jakarta Post.

Selasa, 8 November 2016. Hari itu saya mengirim berita soal kebijakan BBM satu harga Pertamina pada pukul 6.24 petang, telat hampir setengah jam dari tenggat yang ditetapkan editor.

Lega, saya putuskan bersantai sejenak di kedai langganan dalam kompleks Taman Ismail Marzuki (TIM) sembari menunggu lewatnya jam macet bubaran kantor. Saya baru beranjak pulang setelah sekiranya satu jam kemudian, usai santap makan malam dan menghabiskan beberapa batang rokok.

Saya segera mengambil sepeda motor di parkiran dan melaju keluar TIM dengan santai. Selewat beberapa ratus meter, mendadak ponsel saya berdering nyaring. Ternyata Kak Esther Samboh yang menelepon.

“Vir, di mana?” tanyanya ramah.

“Di motor, Kak, lagi jalan pulang dari Cikini. Kenapa?”

“Hehehe. Gimana? Mood hari ini lagi bagus, enggak?”

Perasaan saya mendadak tak enak. Kalau tiba-tiba Kak Esther telepon dan tanya basa-basi begini, kemungkinan besar tulisan saya bermasalah.

“Aman, Kak, aman.”

“Oh, gitu. Jadi begini, Vir… Eh, berisik banget. Itu suara apaan deh?”

“Ondel-ondel, Kak. Aku habis ngelewatin ondel-ondel, nih.”

Sontak Kak Esther ngakak.

“Apaan, sih? Kok bisa ada ondel-ondel?”

Lalu dia lanjut ngakak selama kira-kira satu menit.

“Hahaha, enggak tahu, Kak. Kebetulan aja ngelewatin.”

Setelah Kak Esther menenangkan diri, barulah dia menjelaskan. Benar saja, menurutnya tulisan saya soal BBM satu harga kurang data.

“Kamu ada tambahan data pendukung enggak buat dimasukin ke tulisan? Kalau ada coba kirim ulang ya. Kalau enggak ada, kemungkinan tulisannya di-dropped,” lanjut Kak Esther, masih dengan nada ceria.

Saya sontak pusing.

“Oke, Kak. Coba aku cari dulu ya.”

Singkat cerita, saya segera banting setir, mampir ke gerai Dunkin Donuts di dalam kompleks SPBU Cikini. Selewat 20 menit, saya sudah kirimkan revisi tulisan yang telah berisi data-data tambahan.

Saya pun kembali lega.

Kalau ingat kejadian tersebut, saya suka geleng-geleng kepala sendiri. Kak Esther memang selalu begitu. Ia pandai, sangat pandai bahkan, menjalin hubungan dengan para reporter, hingga ia bisa saja mengkritik sebuah tulisan sembari memberi tugas tambahan dengan riang sampai reporternya lupa untuk kesal atau tersinggung. Ia bahkan masih sempat tertawa lepas saat menemukan keseharian yang jenaka, seperti suara ondel-ondel dari pinggir jalan itu, biarpun tenggat sedang mengancam tanpa belas kasihan.

Saya dan kawan-kawan reporter lain di desk bisnis The Jakarta Post, rasanya sudah terlalu sering bersyukur bisa bekerja di bawah arahan Kak Esther.

Sebagai kepala desk bisnis, Kak Esther jauh dari kesan galak dan berjarak. Reporter bisa menyambangi mejanya kapan saja tanpa segan. Bahkan di tengah jam deadline sekalipun, ia (hampir) selalu dapat membuka diri untuk konsultasi tulisan atau sekadar bertukar gosip kantor.

Terkadang, editor lainnya yang harus mengingatkan reporter agar jangan dulu mengganggu Kak Esther bila memang kerjaan sedang begitu menumpuk. “Jangan ajak ngobrol Esther! Dia lagi ngedit halaman 1,” kata Kak Tassia, editor lain di desk bisnis, suatu hari.

313

Para editor bisnis The Jakarta Post: (kiri ke kanan) Kak Esther, Kak Tassia dan Mas Argun.

Di sisi lain, reporter pun menaruh respek begitu besar pada Kak Esther, entah karena kemampuannya mengedit tulisan amburadul jadi kinclong, caranya menjelaskan hal rumit jadi sederhana, serta perhatian dan apresiasinya pada tiap reporter.

Pada pertengahan Agustus 2016, saya kebagian meliput Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai, Tangerang. Saya yang seumur-umur tidak pernah menulis soal otomotif, terpaksa belajar memahami seluk beluk mesin sepeda motor atau bahkan ukuran ban truk.

Lalu, jadilah saya menulis soal peluncuran sports bike terbaru Astra Honda Motor bernama CBR250RR. Karena tulisan itu dialokasikan untuk terbit di koran Senin, maka saya punya cukup banyak waktu untuk menggarapnya di Sabtu sebelumnya. Seharian saya kerjakan tulisan itu dengan dahi berkerut, mencari data soal produk 250 cc Honda sebelumnya hingga angka penjualan sepeda motor nasional selama beberapa tahun terakhir.

Saya kirim tulisan tersebut Sabtu malam. Lalu pada Minggu sore tiba-tiba Kak Esther menyapa via WhatsApp.

“Story Astramu (lima gambar jempol). Sampe terharu bacanya.”

Baca pesan Kak Esther, saya langsung sumringah. Maklum, itu baru bulan kedua saya jadi reporter desk bisnis. Selama di sana, saya rutin stres, entah kala berusaha membaca prospektus perusahaan untuk pertama kalinya, terbengong-bengong mendapati berbagai istilah alien di sektor perbankan, sampai kepala pening usai dihajar tumpukan data ekspor-impor terbaru keluaran Badan Pusat Statistik (BPS).

Di waktu lain, saya sempat menulis soal cashless society pada akhir November 2016 dalam rangka pemenuhan tugas mingguan. Tiap beberapa minggu sekali, reporter di desk bisnis memang wajib bergantian mengerjakan tugas liputan mendalam selama satu minggu penuh dengan hasil akhir dua hingga tiga tulisan (sedikit lebih) panjang dari biasanya. Saat itu, kami dibebaskan dari tugas rutin harian di beat masing-masing.

Namun, selewat kurang lebih seminggu setelah saya kirim hasil liputan ke editor, tulisan saya itu tak kunjung naik cetak. Heran, saya sempat menanyakan hal ini ke Kak Linda, salah satu editor.

“Tenang, Vir. Tulisanmu oke kok, makanya disimpan. Kalau pas lagi seret, itu kita keluarin biar ada yang cetar,” kata Kak Linda yang memang selalu riang dan positif.

Walau begitu, entah kenapa saya tetap tak tenang.

Benar saja, besoknya ketika saya mampir ke kantor, saya menanyakan hal yang sama ke Kak Esther yang langsung menjawab, “Aku enggak ngerti kamu mau ngomong apa sih di tulisan itu?”

Ya salam.

Kak Esther memang sangat fair saat memberi penilaian, dan saya justru lebih senang bila diperlakukan seperti itu.

Banyak hal lain yang membuat saya begitu segan padanya, entah pencapaiannya yang bisa jadi kepala desk bisnis di usia belum mencapai kepala tiga, atau juga berbagai kisah legendarisnya saat masih berstatus reporter.

Beberapa tahun silam, Kak Esther pernah ditugaskan meliput Investor Day di Bursa Efek Indonesia, acara yang jadi ajang berkumpulnya para emiten untuk melakukan paparan publik soal kinerja dan rencana ekspansi mereka ke depan. Saat itu, Kak Esther sempat dalam satu hari mengirimkan 13 berita online dan empat artikel koran.

Mendengarnya, saya cuma bisa bengong. Apalah saya ini yang paling banyak cuma kirim dua artikel koran saat meliput Investor Day pada Agustus tahun lalu? Cuma remah Malkist Abon kalau dibanding Kak Esther.

Namun, satu hal yang saya tak akan pernah lupa adalah pesan Kak Esther saat saya masih berstatus calon reporter di desk bisnis.

“Selalu kasih yang terbaik, bukan untuk kantor, bukan untuk editor, tapi untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu kasih yang terbaik demi kantor, akan ada banyak kecewanya. Makanya kamu harus lakukan yang terbaik untuk diri kamu sendiri, untuk bekal kamu ke depannya.”

Dan, akhirnya itu pula yang ia ucapkan saat memberi kata-kata perpisahan pada seluruh rekan-rekan reporter dan editor desk bisnis pada 11 Januari 2017.

Mulanya, banyak dari kami seakan tak terima dengan keputusan Kak Esther, terutama saat ia pertama kali mengumumkannya secara resmi pada pertengahan Desember 2016. Tiap reporter di dalam ruang rapat saat itu cuma bisa terdiam, terjebak dalam canggung yang menyesakkan.

I should give this new job a try. I’ve been in this small box for a long time. Sampai ke titik bahkan kadang-kadang bikinin outline untuk liputan kalian aja cuma butuh lima sampai 10 menit. And it’s bad when you have reached that point. It’s like you’re on autopilot mode. So, I feel the need to expand myself, and I need more time with my family,” kata Kak Esther.

Akhirnya kita memang harus terus maju. Mesin di “kotak kecil” ini mesti lanjut berjalan biarpun banyak lubang menunggu di depan.

And now, it’s about time for us to give it a try.

img_3665

Perpisahan dengan Kak Esther.