Sektor Energi: Sektor Penuh Distorsi Informasi

Kementerian ESDM/Katadata.co.id

Buat saya, bulan-bulan awal menjadi wartawan energi adalah saat-saat yang sungguh bikin frustrasi.

Sektor ini penting karena mencakup berbagai isu yang beririsan langsung dengan hajat hidup orang banyak, semisal listrik dan bahan bakar minyak (BBM). Masalahnya, ia juga penuh dengan berbagai istilah dan prosedur teknis nan njelimet yang kerap bikin wartawan kesulitan menuliskan berita dengan sederhana hingga bisa dimengerti orang banyak.

Terlebih lagi, jarang ada pejabat yang pandai menjelaskan persoalan dengan sederhana menggunakan “bahasa manusia”. Bahkan, banyak pejabat yang punya kecenderungan menutup-nutupi permasalahan, apalagi bila terkait isu-isu sensitif seperti kenaikan harga BBM dan penyederhanaan golongan pelanggan listrik PLN, hingga wartawan pun hanya bisa menerka-nerka apa yang terjadi sebenarnya.

Saya pertama kali ditugaskan untuk mengawal sektor ini pada November 2016. Alhasil, sejak itu saya mesti rutin menyambangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Beberapa minggu pertama di sana, saya lebih banyak mingkem. Saya tidak pernah angkat tangan di tiap sesi tanya-jawab usai konferensi pers, misalnya.

Saat wawancara doorstop dengan para narasumber, kerjaan saya pun cuma mengangkat alat perekam suara dan manggut-manggut. Setelah liputan, barulah saya mendengarkan kembali rekaman dan men-transkrip hasil wawancara tersebut, sembari sesekali mencari tahu arti istilah-istilah asing serta membaca berbagai tulisan lama soal isu yang saya hendak tulis melalui Google.

Lama-lama saya jadi akrab dengan istilah-istilah seperti stripping ratio, preliminary front-end engineering design (pre-FEED) ataupun build, own, operate and transfer (BOOT).

Stripping ratio adalah perbandingan antara volume tanah atau batuan yang mesti dibuang dan volume bijih mineral atau batubara yang bisa didapatkan dalam proses penambangan. Sedangkan, secara sederhana pre-FEED adalah tahap kajian awal yang diperlukan dalam proses pengembangan sebuah lapangan minyak dan gas bumi.

Sementara itu, BOOT adalah skema kerja sama dalam proyek konstruksi, misalnya pembangunan pembangkit listrik. Melalui skema ini, investor wajib untuk mengembangkan dan mengoperasikan sebuah pembangkit sebelum kemudian mengembalikannya pada pihak pertama setelah kurun waktu tertentu.

Saya jadi kenal satuan-satuan yang umum digunakan dalam sektor energi, misalnya million standard cubic feet per day (MMSCFD) untuk volume produksi atau distribusi gas bumi serta million British thermal units (MMBTU) untuk perhitungan harga gas bumi. Saya juga jadi tahu bahwa tiap huruf “M” di satuan-satuan ini merepresentasikan jumlah “ribuan”.

Maka dari itu, barulah setelah beberapa bulan saya berani untuk aktif bertanya saat liputan serta bisa menulis artikel energi dengan lancar.

Namun, tak banyak wartawan punya kemewahan untuk membuka Google terlalu lama dan mencari tahu makna di balik “bahasa alien” para narasumber. Saya beruntung bekerja sebagai wartawan koran hingga punya waktu lebih untuk mencari tahu ini-itu sebelum menulis. Apalagi mengingat tenggat saya untuk mengirim berita adalah saat magrib, kecuali untuk berita halaman depan yang masih bisa ditunggu hingga kira-kira pukul 8 atau 9 malam.

Bagi banyak wartawan lain, terutama yang bekerja untuk portal berita daring, haram hukumnya mengirim berita berjam-jam setelah acara usai, kecuali jika ingin redaktur ngamuk marah-marah via WhatsApp ataupun telepon. Terlebih lagi, banyak di antara mereka yang tidak punya satu pos tetap, hingga mesti berpindah-pindah liputan dari satu sektor ke sektor lainnya dalam keseharian. Karena itu, sulit bagi mereka untuk memahami sebuah isu dengan mendalam dalam waktu singkat.

Alhasil, para wartawan media online kerap mesti menuliskan apa adanya, secepat-cepatnya, entah mengerti ataupun tidak dengan hal yang mereka tulis. Potensi terjadinya distorsi informasi pun kian besar, dan makin sulit bagi pembaca untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di sektor energi.

Kesalahan yang cukup sering terjadi adalah soal subsidi BBM pemerintah. Sejak awal 2015, pemerintah tidak lagi mensubsidi Premium yang dijual oleh Pertamina. Walau begitu, harganya tetap diatur oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM.

Alhasil, saat ini pemerintah hanya mensubsidi Solar dengan perhitungan resmi Rp 500 per liter. Walau begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat menyatakan bahwa angka subsidi tersebut akan dinaikkan menjadi Rp 1.000 per liter, apalagi setelah mempertimbangkan makin menumpuknya beban keuangan Pertamina di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia.

Namun, hingga kini masih ada saja wartawan yang menulis bahwa Premium masih disubsidi pemerintah, walau pejabat-pejabat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM serta direksi Pertamina telah berulang kali menjelaskan sebaliknya.

Lain lagi halnya soal kasus PT Freeport Indonesia (PTFI) yang pada dasarnya memang ruwet. Sejak awal 2017, pemerintah telah terlibat negosiasi alot dengan PTFI – anak usaha perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan (FCX) – terkait kelanjutan operasi perusahaan tersebut di tambang Grasberg, Papua.

Kontrak Karya PTFI untuk beroperasi di Grasberg sejatinya akan berakhir pada 2021. Untuk bisa mendapat perpanjangan izin operasi, pemerintah menuntut PTFI untuk memenuhi beberapa persyaratan, termasuk mengonversi Kontrak Karya-nya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) serta membangun smelter tembaga baru dalam kurun waktu lima tahun.

Selain itu, FCX juga mesti mendivestasikan 51 persen saham PTFI ke entitas Indonesia. Saat ini, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) sebagai holding BUMN pertambangan hanya mengontrol 9,36 persen saham PTFI.

Masalah jadi pelik karena pemerintah dan FCX tak kunjung bersepakat soal harga sisa saham PTFI sebesar 41,64 persen yang bakal diambil alih Inalum. Singkat cerita, pemerintah mengambil jalan memutar dengan melibatkan Rio Tinto, perusahaan tambang terbesar kedua di dunia, dalam perundingan untuk mengambil alih saham mayoritas PTFI.

Pada 1995, Rio Tinto meneken perjanjian dengan FCX yang membuatnya memiliki opsi untuk mengontrol hak partisipasi, atau gampangnya jatah produksi, sebesar 40 persen di proyek Grasberg sejak 2022.

Pemerintah pun mendekati Rio Tinto untuk membeli hak partisipasi tersebut, sebelum kemudian mengonversikannya menjadi 40 persen saham PTFI dengan cara penerbitan saham baru. Imbasnya, 9,36 persen saham PTFI yang dimiliki Inalum saat ini diperkirakan akan terdilusi menjadi sekitar 5,5 persen. Hal serupa juga akan terjadi pada 9,36 persen saham PTFI yang kini dikuasai PT Indocopper Investama, anak usaha FCX yang lainnya.

Kemudian, jika semua berjalan sesuai harapan, Inalum akan membeli seluruh saham PTFI yang dimiliki Indocopper sehingga akhirnya ia akan mengontrol 51 persen saham PTFI.

Saya kadung hafal betul dengan latar belakang kasus PTFI karena sudah begitu sering meliput soal ini, membaca berbagai dokumen terkait, mendengarkan penjelasan berbagai narasumber, serta menuliskannya menjadi setumpuk berita. Namun, wartawan yang baru pertama kali berhadapan dengan isu ini tentu butuh waktu untuk mencerna segala informasi yang ada. Karena itu, banyak berita online soal PTFI yang hanya ditulis sepotong-potong tanpa memberikan penjelasan utuh tentang konteks besar permasalahan.

Ini diperparah dengan kelakuan pejabat pemerintahan yang serba tertutup. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono terkenal di kalangan wartawan dengan jawaban khasnya di tiap perjumpaan, “Belum. Belum.” Jadi, apa pun yang ditanyakan wartawan soal negosiasi PTFI hampir pasti akan dibalas dengan dua kata sakti itu.

Keengganan para pejabat ini bisa jadi dipicu oleh rasa tidak percaya pada para wartawan di sektor energi. Menteri ESDM Ignasius Jonan, misalnya, kerap hanya mau berbicara pada redaktur atau pemimpin redaksi media kala mengumumkan sesuatu yang penting ataupun sensitif, dari soal kekhawatiran akan beban keuangan PLN hingga kenaikan subsidi BBM.

Sebaliknya, bila berhadapan dengan wartawan biasa di lapangan, Jonan kerap terlihat enggan menjelaskan berpanjang lebar dan hanya menjawab sekenanya.

Pada 7 November 2017, Jonan membuka perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Saat memberikan kata-kata sambutan, ia sedikit membahas soal rencananya menyederhanakan golongan pelanggan PLN. Usai acara, para wartawan pun segera mengerubunginya untuk menanyakan lebih lanjut soal ide tersebut.

Jonan lalu membahas sekilas, sebelum berujar, “Ini kan (kalian) nulisnya pasti salah. Ini soal kecerdasan juga.”

“Ya makanya dijelasin dong, Pak,” ujar salah satu wartawan.

“Belajar dulu. Nanti baru tanya.”

Lain lagi halnya pada 5 Februari 2018, saat Kementerian ESDM mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan pencabutan 32 regulasi dalam rangka mendorong iklim investasi di Indonesia.

Kala itu, Jonan hadir ditemani para direktur jenderalnya. Mereka diberi kesempatan untuk menjelaskan soal penyederhanaan perizinan di sektornya masing-masing, dari minyak dan gas bumi, mineral dan batubara, kelistrikan dan energi baru dan terbarukan (EBT).

Kebetulan, alat perekam saya letakkan di meja tengah, persis di hadapan Jonan. Alhasil, kala mendengarkan ulang hasil rekaman, saya bisa mendengar Jonan sibuk berbisik pada para direktur jenderalnya di tengah presentasi, terutama kala mereka bermaksud menjelaskan bahwa selain puluhan peraturan yang dicabut, ada pula berbagai regulasi yang nantinya akan dileburkan dan disederhanakan.

“Nanti aja yang itu, nanti bingung anak-anak ini.”

“Pak, (bilangnya) itu dicabut, dicabut. Kalau jelasin gitu pasti bingung. Orang saya aja bingung kok.”

Kalau sudah begini, jangan heran bila banyak berita ngawur terkait energi yang beredar di media massa. Sudah topiknya ruwet, pejabatnya malas bicara, wartawannya menulis dengan terburu-buru, redakturnya pun banyak yang tidak tahu apa-apa dan membiarkan segala kesalahan yang ada diterbitkan berulang kali.

Intinya, jangan begitu saja percaya dengan apa yang diterbitkan media massa.

Advertisements

Selamat Jalan, Cak

Rusdi Mathari (12 Oktober 1967-2 Maret 2018)/Andrey Gromico

Mengenang Cak Rusdi Mathari berarti mengingat kembali kisah-kisahnya yang legendaris. Ia memang pencerita ulung, baik secara lisan maupun tulisan. Karena itu, saya dan kawan-kawan kerap anteng menyimak berbagai anekdot yang ia lontarkan di tiap pertemuan.

Saya paling suka mendengarkan kisah soal pengalamannya kala jadi wartawan ataupun redaktur di berbagai media. Salah satunya saat seorang wartawati mencoba membohonginya usai bolos liputan.

Jadi, suatu hari seorang panitia acara menelepon Cak Rusdi untuk mengonfirmasi kedatangan sang wartawati yang sebelumnya memang sudah ditugaskan meliput ke sana. Acara sudah dimulai, tapi wartawati itu belum jua tampak di lapangan. Alhasil, Cak Rusdi berangkat sendiri meliput acara tersebut.

Sore harinya, wartawati itu datang ke kantor. Cak Rusdi pun bertanya, “Kamu dari mana?” Lantas, si wartawati menjawab santai, “Liputan.”

Cak Rusdi langsung mendekati wartawati itu, dan berteriak di depan wajahnya, “BOHONG!”

Konon, sang wartawati langsung berhenti menstruasi saking stresnya dimarahi Cak Rusdi saat itu.

Kisah lain yang begitu membekas buat saya adalah ketika Cak Rusdi mendapat kesempatan di awal karier jurnalistiknya untuk mewawancarai secara eksklusif wartawan legendaris Mochtar Lubis. Di tengah perbincangan, Mochtar sempat memberikan pesan singkat pada Cak Rusdi.

“Rusdi, kalau suatu hari nanti ada yang kasih kamu amplop, lempar balik amplop itu ke mukanya. Kalau ada yang kasih kamu mobil, rusak mobil itu. Kalau ada yang kasih kamu rumah, bakar rumah itu. Mengerti kamu?”

“Gila juga Mochtar Lubis itu,” ujar Cak Rusdi sambil terkekeh.

Pesan itu begitu diingat Cak Rusdi, dan bahkan sempat ia praktikkan kala bekerja di media ekonomi InfoBank pada periode 1994-2000.

Suatu hari, ia kesulitan masuk ke sebuah acara karena alasan yang kurang jelas. Sempat dongkol, toh ujungnya ia diperbolehkan masuk dan melakukan liputan. Di akhir acara, seorang panitia mendekati dan menyodorkan amplop padanya. Cak Rusdi ambil amplop itu, lalu ia lempar balik ke muka si panitia acara.

Cak Rusdi memang memegang teguh prinsip-prinsip jurnalisme dasar, dan akan selalu jadi yang paling keras menegur saat kita mencoba atau terlanjur melanggarnya. Di sisi lain, ia juga tak segan memberi apresiasi bila kita layak mendapatkannya.

Saya bekerja langsung di bawah arahan Cak Rusdi di The Geo Times dari akhir 2013 hingga bulan-bulan awal 2014. Pernah suatu waktu saya dimarahinya karena reportase saya soal kehidupan LGBT dianggap kering tak berisi.

Dengan tegas ia berujar, “Kalau saya marah, berarti saya masih sayang sama kamu. Cara saya ngomong memang begini, ya enggak bisa diubah. Tapi kalau saya sudah diam, itu berarti saya sudah enggak peduli.”

Setelah saya bekerja di The Jakarta Post sejak 2016 pun, ia beberapa kali menyemangati ketika saya mengeluh mengenai keputusan kantor menempatkan saya di desk ekonomi.

“Tenang saja Viriya. Kalau kamu sudah bisa menulis ekonomi, besok-besok kamu bakal bisa menulis apa saja,” begitu katanya.

Pesan inilah yang selalu saya pegang selama hampir dua tahun terakhir meliput ekonomi, sesuatu yang sesungguhnya tak pernah saya sukai.

Tak hanya bawel di mulut, Cak Rusdi juga selalu memberi contoh dengan tulisan-tulisannya yang apik. Saat menulis apa pun, entah politik, ekonomi, sejarah atau bahkan agama, risetnya selalu mendalam, penyajiannya juga elok dan efisien.

Karena itu, saya merasa Cak Rusdi sudah paripurna sebagai wartawan. Buat saya, ia akan selalu jadi pengingat dasar yang bikin saya berpikir seribu kali sebelum mengambil amplop atau menulis sesuatu dengan asal-asalan.

Terima kasih, Cak. Selamat jalan.

Setahun Jadi Wartawan Ekonomi

Liputan rapat dengar pendapat Komisi VII DPR dengan Pertamina pada Juni 2017.

Hari ini, 1 Oktober 2017, tepat setahun sudah saya bekerja sebagai wartawan ekonomi, sesuatu yang dahulu selalu saya anggap sebagai mimpi buruk dan hindari secara pasti.

Bahkan dalam mimpi terliar sekalipun, sebelumnya saya tak pernah membayangkan bakal berkutat dengan segala hal yang berbau ekonomi dan bisnis. Tapi jalannya justru seakan sengaja berbelok ke sana, betapapun saya telah merajuk dan memohon-mohon minta pengampunan.

Seperti telah saya ceritakan sebelumnya, saya resmi bekerja sebagai calon wartawan The Jakarta Post sejak 2016. Pada masa dua bulan pertama, saya dan delapan orang kawan seangkatan mesti mengikuti beragam kelas persiapan di kantor, entah soal dasar-dasar jurnalistik maupun penulisan bahasa Inggris.

Setelahnya, saya dan kawan-kawan mulai turun ke lapangan pada Maret untuk mengikuti on-the-job training di berbagai desk, entah nasional, metropolitan ataupun bisnis. Tiap tiga bulan sekali, kami akan di-rolling ke desk yang berbeda sampai genap setahun menyandang status sebagai calon wartawan. Setelahnya, kami akan dievaluasi oleh para mentor dan editor. Bila dirasa memuaskan, barulah kami diangkat sebagai wartawan tetap dan naik gaji.

Pada putaran pertama, saya ditugaskan membantu tim redaksi online The Jakarta Post. Selama tiga bulan di sana, saya banyak berkutat menulis soal politik, hukum dan hak asasi manusia (HAM). Saya hampir tak pernah menulis soal ekonomi dan bisnis. Ibaratnya, dari 100 berita yang saya hasilkan, mungkin hanya lima yang terkait dengan sektor yang saya hindari betul tersebut.

Lah seperti kena tulah, saya justru kemudian ditempatkan di desk bisnis pada putaran kedua. Sontak, saya langsung stres.

Selama tiga bulan meliput bisnis dari Juli hingga September, saya tak pernah punya beat pasti. Satu hari menulis soal Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, besoknya datang ke konferensi pers Bank Indonesia, di hari lain meliput paparan kinerja perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Sungguh, pada masa-masa itu, tiap kali datang ke tempat liputan saya berubah jadi orang yang sangat kalem. Saat para wartawan lain berlomba melontarkan pertanyaan kepada narasumber saat melakukan door-stop interview, saya hanya bisa mengangkat tangan tinggi-tinggi dan mengacungkan alat perekam.

Setelahnya, barulah saya dengar ulang rekamannya, coba untuk memahami persoalan serta mencari arti berbagai istilah asing yang diucapkan si narasumber. Kalau masih tidak paham, baru saya tanya wartawan lain yang lebih senior, memohon bantuan penjelasan dengan raut wajah putus asa.

Prinsip saya, kalau mesti mati di sini, lebih baik mati terhormat. Jadi usaha dulu saja, coba kasih yang terbaik walau setiap hari rasanya begitu memusingkan.

Tak disangka, kinerja saya dianggap memuaskan. Pada akhir September, saya dipanggil  ke ruangan Pak Endy Bayuni, Pemimpin Redaksi The Jakarta Post. Di sana, ia memberi tahu bahwa saya tidak perlu mengikuti putaran ketiga dalam on-the-job training karena mulai awal Oktober 2016 saya akan diangkat sebagai wartawan tetap… di desk bisnis.

Anehnya, saya justru merasa sedikit lega.

Memang, menulis ekonomi dan bisnis itu susah. Tapi, semua yang saya tulis terasa konkret karena ada data penunjangnya, entah soal kinerja produksi minyak dan gas bumi, pendapatan dan keuntungan sebuah perusahaan, atau kemajuan pembangunan sebuah proyek infrastruktur.

Beda halnya dengan menulis politik yang dinamis. Seorang pejabat atau politisi bisa begitu mudahnya – dan begitu memuakkannya – berganti sikap dan melontarkan pendapat berbeda dari waktu ke waktu.

Kalau kata senior dan mentor saya, Cak Rusdi Mathari, wartawan politik itu kebanyakan cuma menerapkan “jurnalisme ludah”. Si A ngomong apa, lalu diadu sama omongan si B, kemudian ditambahi komentar pengamat C. Makanya, kalau tidak hati-hati, wartawan bisa bablas dibodoh-bodohi politisi.

Cak Rusdi pula yang bilang pada saya, “Siapa pun bisa menulis politik, tapi tidak semua orang bisa menulis ekonomi. Setelah kamu lihai menulis ekonomi, kamu bakal bisa menulis apa saja.”

Kata-kata itu yang terus saya pegang, dan akhirnya membuat saya perlahan jadi suka menulis ekonomi dan bisnis.

Selain itu, saya merasa masuk ke desk bisnis The Jakarta Post di saat yang tepat, kala para editor muda nan pintar telah mengambil alih dan “membumikan” desk tersebut. Ada Kak Esther Samboh yang ramah dan brilian, serta sukses jadi kepala desk bahkan sebelum berusia 30. Ada Kak Tassia Sipahutar yang galak tapi sangat fair dan selalu bersedia untuk menerangkan hal sesepele apa pun. Ada Mas Hasyim Widhiarto yang selalu berusaha melucu dengan kompilasi pantun dan singkatan mautnya, serta kerap mengajarkan gaya menulis yang lebih humanis.

Bersama mereka, menulis ekonomi dan bisnis terasa jadi menyenangkan, hingga ketakutan saya dahulu akan desk ini jadi terasa tidak masuk akal. Sayang, ketiganya kini telah pergi dari The Jakarta Post dengan alasan yang berbeda-beda.

Singkat cerita, setelah diangkat, saya mulai mendapat beat tetap setelah ditugaskan untuk menjadi wartawan bursa. Tugas utama saya adalah memantau aksi korporasi perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar LQ 45, atau 45 emiten dengan pergerakan saham paling likuid.

Setelah sekiranya sebulan di bursa, saya sudah diminta pindah lagi jadi wartawan energi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Alasannya, Kak Ifa yang selama ini bertugas di sana mulai mendapat tugas tambahan sebagai wartawan istana. Alhasil, di kala ia kewalahan karena sibuk mengikuti Presiden Jokowi, saya yang mesti menambal.

Sampai saat ini, saya awet di beat energi. Kerjaan saya sehari-hari adalah menulis soal minyak dan gas, mineral dan batubara serta kelistrikan. Ini bukan hal mudah, salah satunya karena sektor ini penuh dengan istilah teknis nan njelimet.

Awalnya saya cuma bisa bengong-bengong saja mendengar penjelasan soal kemajuan pembangunan kilang, rencana dibukanya tender untuk pembangkit batubara mulut tambang, pengalihan subsidi listrik dan sebagainya. Tapi akhirnya toh bisa karena biasa.

Malah, saya jadi begitu khatam saat diminta menulis isu-isu tertentu, salah satunya soal kasus PT Freeport Indonesia. Begitu seringnya saya menulis soal perusahaan tambang itu hingga data dan latar belakang terkait yang kerap dibutuhkan dalam artikel jadi terasa sudah ada di luar kepala.

Mulai tahun depan, porsi saya menulis energi mungkin akan berkurang karena ada tugas tambahan lain – yang bakal bikin saya punya akses untuk meliput kekuasaan dari dekat. Namun, bulan-bulan yang saya lewati di beat ini telah begitu banyak memberi pengalaman dan pelajaran. Dan yang terpenting, di sini saya selalu merasa bodoh setiap hari.

Bagaimana “Kebenaran” Diproduksi Hari-hari Ini?

Ilustrasi wartawan kala liputan/Merdeka.com

Saat masih kuliah jurnalistik dahulu, seorang dosen pernah berujar pada saya, “Di era Orde Baru, wartawan hanya bisa memberitakan delapan dari 10 fakta, tapi semuanya tepat. Kini, wartawan bisa memberitakan 12 dari 10 fakta, dan kita tak tahu mana yang benar.”

Bagi sebagian orang, mungkin kata-kata dosen saya itu terlampaui menggeneralisasi persoalan atau bahkan bisa dianggap sebagai anti-perkembangan zaman. Namun, tak bisa dimungkiri, apa saja bisa jadi berita di era banjir informasi dewasa ini. Dan, makin sulit bagi kita untuk tidak skeptis melihat begitu mudahnya sebuah media daring menerbitkan berita-berita dengan judul bombastis yang sama sekali tidak nyambung dengan isi, kemudian menghapusnya selang beberapa jam setelah mendapat badai protes dari warganet.

Untuk itu, mungkin kita perlu tahu bagaimana para wartawan, terutama yang bekerja di media-media arus utama, memproduksi berita dalam kesehariannya.

Saat menghadiri sebuah acara yang menghadirkan banyak narasumber penting sekaligus, banyak wartawan memutuskan untuk bekerja sama dengan membuat “lapak”. Caranya mudah, seorang wartawan tinggal mengirimkan surel ke seluruh rekan yang menghadiri acara tersebut. Kemudian, wartawan itu atau rekan-rekan lainnya tinggal memilih opsi “reply all” dan mengirimkan hasil “tikpet” atau “ketik cepet” omongan narasumber, transkrip wawancara, keterangan pers atau soft copy materi presentasi narasumber ke sana.

Masalahnya, tak jarang wartawan salah menuliskan angka atau kutipan narasumber dalam hasil tikpet atau transkripnya, entah karena buru-buru atau kurang memahami isu. Karena itu, seorang pen-tikpet atau pentranskrip ulung dengan tingkat akurasi tinggi niscaya akan disayang oleh rekan-rekannya di lapangan.

Keberadaan lapak jadi begitu krusial karena wartawan kerap dikejar-kejar para redaktur medianya masing-masing untuk mengirimkan berita secepat mungkin. Haram hukumnya untuk “bobol”, terutama dari media saingan utama.

Masalah bobol-membobol bukan hanya soal kecepatan, tapi juga eksklusivitas berita. Karena itu, tak jarang seorang wartawan berupaya keras mengorek informasi penting dari narasumber, apalagi bila wartawan dari media saingannya sedang tak ada di lokasi liputan. Bila narasumber enggan bicara spesifik, kira-kira saja juga boleh. Yang penting, ucapannya mengindikasikan sesuatu yang punya nilai berita tinggi.

Alhasil, narasumber yang terlampau “baik hati” kerap terpancing untuk bicara sesuatu lebih banyak dari seharusnya.

“Saya enggak ingat angkanya.”

“Kira-kira saja, Pak. Sampai Rp 1 miliar enggak?”

“Ya kurang lebih-lah.”

Angka Rp 1 miliar pun segera jadi headline di berbagai media. Media-media yang bobol kebakaran jenggot menyuruh para wartawannya untuk mem-follow up hal tersebut. Narasumber terkait sontak panik, lalu buru-buru mengklarifikasi pernyataan sebelumnya atau bahkan menuntut media-media yang telah memberitakannya.

Sering, ini sering sekali terjadi.

Belum lagi bila wartawan yang bertugas tidak akrab dengan isu yang diliputnya. Misal, minggu-minggu pertama berada di desk ekonomi sering jadi pengalaman menyebalkan bagi seorang wartawan yang sebelumnya lebih banyak bersentuhan dengan isu politik.

Bisa jadi karena mendadak ia harus berkutat dengan setumpuk angka dan istilah-istilah njelimet nan teknis di sektor-sektor tertentu, entah ekonomi makro, perbankan ataupun energi. Padahal, sebelumnya ia telah terbiasa menulis soal manuver-manuver para politisi Tanah Air. Alhasil, jenis judul berita yang dihasilkannya pun berubah dari “Prabowo Bertemu SBY di Cikeas” menjadi “Rupiah Kembali Terdepresiasi”.

Seorang kawan yang bekerja di kantor berita ternama pernah bercerita soal pengalamannya pertama kali meliput ekonomi. Tak paham dengan isu yang dihadapi, ia nekat tetap mengirim berita ke kantor. Berita terbit, dan segera dicomot oleh media-media yang telah berlangganan jasa kantornya. Tak lama, ia baru sadar telah salah menulis angka. Tak ada yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya.

“Sejak itu, kalau memang gue enggak ngerti atau ragu dengan sesuatu, mending enggak gue bikin aja beritanya sekalian,” katanya.

Tak hanya itu, bila wartawan telah menulis dan mengirim berita dengan setepat-tepatnya pun, selalu ada risiko saat redaktur di kantor “memoles” berita tersebut menjadi lebih “seksi”, entah di judul ataupun isi. Tujuannya jelas, agar warganet tertarik meng-klik dan menyebarkannya di berbagai media sosial dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Setelahnya, mereka yang disebut “pengamat” akan menganalisis berita-berita yang telah terbit tersebut, termasuk berita salah yang menyesatkan pembaca, dan memberikan komentarnya pada wartawan, entah via telepon, pesan singkat atau bahkan acara diskusi yang mereka adakan sendiri. Wartawan pun beramai-ramai mengutip mereka hingga kesalahan yang ada kian berlipat ganda.

Memang, praktik seperti ini tak selalu terjadi setiap saat. Namun, satu yang pasti, di tengah berbagai kepentingan dan agenda setting media dengan ragam afiliasi politik dan bisnis yang berbeda, ingatlah, jangan langsung percaya dengan apa pun yang Anda baca.

Sebisa mungkin, perhatikan tren pemberitaan sebuah media, cek ulang sebuah fakta di dua atau tiga sumber pemberitaan lain, dan tarik napas dalam-dalam sebelum memutuskan untuk membagikan sebuah tautan.

Menjadi Cina di Indonesia

Ilustrasi: warga keturunan Cina bersembahyang di klenteng/loop.co.id

Situasi membara pada Mei 1998. Saat itu saya baru kelas 1 SD dan, sungguh, saya tak paham apa-apa. Saya hanya ingat bahwa pada satu malam, mama dengan terburu menarik saya ke luar rumah, di mana orang-orang telah berkerumun dan berlalu lalang dengan muka tegang. Kompleks tempat saya tinggal di Jakarta Barat memang mayoritas dihuni warga keturunan Cina, termasuk juga saya dan keluarga.

Situasinya tak keruan. Kerusuhan tengah merebak, dan banyak warga keturunan Cina jadi sasaran amuk massa–entah dirampok, dibunuh ataupun diperkosa–sebagai “tumbal reformasi”. Sial, papa saya kala itu terjebak di bandara, tak bisa ke mana-mana karena situasi sedang panas-panasnya. Alhasil, hanya ada mama di rumah bersama tiga anaknya.

Kami bersiaga di luar agar bisa segera kabur bila terjadi apa-apa. Masalahnya, tak ada satu pun orang rumah yang bisa menyetir mobil kecuali papa. Saya ingat, mama segera menemui saudara jauh yang kebetulan tinggal bertetangga dengan kami. Di sana, ada satu sepupu perempuan saya yang baru saja belajar mengemudi.

“Kamu bisa nyetir, kan?” tanya mama.

“Ya kalau kondisinya begini, sih, ya mau enggak mau bisa,” jawab sepupu saya sembari tersenyum gugup.

Untungnya tak ada apa-apa pada malam itu. Semua masuk kembali ke rumah, dan sejauh yang saya tahu, kerusuhan tak sampai menjalar masuk ke kompleks perumahan kami.

Sekali lagi, kala itu saya betul-betul tak paham dan hanya bisa bertanya kenapa?

Tumbuh besar sebagai minoritas membuat saya menyadari bahwa saya adalah liyan di tengah masyarakat. Sejak lahir hingga kuliah, total saya sekeluarga telah pindah rumah tujuh kali, dari Ciledug, Tangerang, ke Margahayu, Bekasi, hingga ke Kebayoran Lama, Jakarta. Namun, di mana pun saya tinggal, kondisinya tak jauh beda.

Sering sekali, terutama saat masa SD hingga SMA, saya mendapati berbagai celetukan bernada tak enak soal latar belakang ras saya, entah kala berjalan santai sepulang sekolah, atau sekadar bermain futsal di sekitar kompleks perumahan.

“Dasar Cina.”

“Woi, Ncek.”

“Lo kira lo keren, hah?”

Begitu kira-kira kata mereka. Dan biasanya, saya bakal otomatis naik pitam, walau sesungguhnya tak bisa berbuat banyak menanggapinya.

Suatu hari, saya pernah mengadukan hal ini pada papa saya. Tapi dia hanya tertawa kecil dan berkata, “Bilang aja sama mereka, ‘ncek’ itu artinya ‘paman’ tahu. Memangnya gue paman lo?”

Saya sangat tak puas dengan jawaban papa saat itu.

Mau tak mau, karena merasa segan dan tak diterima oleh orang-orang non-keturunan Cina, pergaulan saya kian hari kian sempit saja. Hingga SMA, 95 persen teman main saya adalah sesama warga keturunan Cina, dan kebencian akan mereka yang bukan “bagian dari kami” rasanya terus membesar saja.

Biasanya, saya dan kawanan saya punya panggilan terhadap mereka yang mengaku sebagai pribumi atau warga asli itu. Misalnya saja “huanna” yang berarti “orang asing”. Sering pula kami menyebut mereka sebagai “tiko” atau “fan gui” yang sesungguhnya saya sendiri kurang paham artinya. Namun, banyak yang bilang bahwa masing-masing kata itu bermakna “babi” dan “setan”.

Walau tak paham betul maknanya, kata itu begitu sering terucap. Bila dipikir-pikir, rasanya aneh juga. Bila ingin balik mencerca, kenapa harus menggunakan bahasa asing yang sulit dimengerti oleh mereka? Saya merasa ini jadi salah satu bentuk inferioritas saya dan kawan-kawan kala itu, yang berusaha ingin mencela tanpa mereka sadari sehingga secara tak langsung berusaha menghindari konfrontasi.

Tak hanya di lingkup pertemanan, secara tak langsung keluarga besar pun ikut melanggengkan sekat-sekat sosial yang ada. Keluarga bisa geger bila ada salah satu sanak saudara yang menjalin hubungan dengan pribumi. Jangankan berpacaran, sekadar berteman saja bisa mendapat peringatan untuk berhati-hati.

Anehnya, saat masuk SMA saya mulai menemui teman-teman Cina yang takut untuk menjadi “terlalu Cina”. Bila ada seorang kawan yang rambutnya bergaya poni lempar dengan sedikit jabrik di atasnya, mengenakan kalung rantai atau celana panjang cutbray, pastilah ia akan dicela karena katanya terlihat seperti “Cina Kota” alias “Cinko”. Daerah Kota merujuk pada kawasan pecinan di sekitaran Glodok, Jakarta.

Mau tak mau, hal ini membuat saya tumbuh sebagai warga keturunan dengan lingkup pergaulan eksklusif, plus menyimpan perasaan inferior dan khawatir untuk menjadi terlalu Cina. Saya krisis identitas.

Semua baru berubah ketika saya masuk kuliah. Mengambil jurusan jurnalistik di sebuah kampus swasta, saya dihadapkan pada lingkup pergaulan yang jauh lebih beragam. Warga keturunan Cina di jurusan ini tidak dominan. Alhasil, saya perlahan mesti menyesuaikan diri.

Saya jadi berkawan akrab dengan teman dari berbagai latar belakang, entah yang berasal dari suku Jawa, Batak, Flores, Papua, dan sebagainya. Bertahun-tahun bersama mereka, mata saya jadi terbuka, bahwa dunia yang saya jalani sebelumnya begitu sempit dan penuh prasangka.

Pada April 2014, saya sempat mewawancarai Nosa Normanda dalam kapasitasnya saat itu sebagai dosen antropologi dan sosiologi Binus International. Ia menjelaskan, wajar bila seseorang memutuskan untuk berkumpul bersama kawanannya saja, apalagi di tengah kehidupan multikultur kota besar seperti Jakarta, untuk mencari rasa aman.

Namun, ketakutan untuk memperluas pergaulan, artinya semakin sedikit referensi kita akan kelompok lainnya, berpotensi memunculkan prasangka buruk yang berujung pada lahirnya beragam stereotip di tengah masyarakat.

“Semakin tidak ingin tahu semakin besar pula stereotipnya. Karena, ketakutan itu seperti ruang kosong di kepala kita yang kita isi terus dengan asumsi dan imaji. Seakan kita tahu banyak, padahal kita tak tahu apa-apa,” ujar Nosa.

Di sisi lain, mengutip kata-kata sosiolog Herbert Blumer, kelompok mayoritas pun kerap mengembangkan perasaan-perasaan penuh prasangka terhadap minoritas. Prasangka ini bisa mencakup perasaan bahwa diri mereka superior, perasaan bahwa minoritas adalah orang asing, perasaan wajar bila mereka mendapat berbagai fasilitas dan keistimewaan sosial, serta bahkan kekhawatiran bila minoritas bakal merebut berbagai keistimewaan yang mereka miliki sebagai kelompok dominan.

Ini mungkin dapat menjelaskan perlakuan diskriminatif kelompok dominan terhadap saya yang minoritas sedari kecil hingga remaja.

Lebih jauh, ada beberapa pilihan yang bisa diambil kelompok minoritas dalam hubungannya dengan mayoritas. Pertama, mengasimilasi diri mereka dengan mengenakan ciri-ciri yang menjadi atribut khas kelompok dominan. Saya rasa ini yang terjadi pada saya dan teman-teman semasa SMA kala kami khawatir untuk menjadi “terlalu Cina”.

Kedua, memisahkan diri dari masyarakat luas yang dominan dan mendiskriminasi minoritas. Ini pula yang terjadi pada saya sampai sebelum masuk kuliah.

Ketiga, melakukan pemberontakan frontal atau konfrontasi langsung. Yang satu ini tak pernah saya alami.

Mengetahui berbagai hal ini, saya mulai bisa melihat posisi saya di tengah masyarakat dengan lebih jelas. Terlebih lagi, salah satu perbincangan dengan dosen jurnalistik di masa kuliah, Raudy Gathmyr, cukup membuka mata saya.

Sebagai warga keturunan Arab, nyatanya Raudy juga kerap merasakan pengalaman pahit terkait rasisme sedari ia kecil. Hal ini jadi ironis karena garis keturunan keluarga Gathmyr sesungguhnya memiliki sejarah politik kental dan bahkan ikut serta dalam proses menuju kemerdekaan Indonesia.

Sebut saja Ali Gathmyr yang merupakan mantan pejuang dan perintis kemerdekaan asal Palembang, serta pernah menjabat sebagai Ketua DPRD pertama Sumatera Bagian Selatan (meliputi Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan) 1945-1955. Belum lagi adiknya, Abdullah Gathmyr, yang merupakan anggota parlemen Indonesia dari Partai Masyumi di masa awal kemerdekaan.

“Setelah lama berkontemplasi, akhirnya saya dan banyak anggota keluarga kami berkesimpulan bahwa rasisme pada dasarnya tidak akan pernah mati selama ada perbedaan. Itu akan terjadi kapan pun dan di mana pun, selama masih ada relasi mayoritas-minoritas di tengah masyarakat plural. Jadi, it’s taken for granted. Itu kelaziman dalam setiap kemajemukan–meski itu tidak lantas dianggap sebagai sesuatu yang baik,” ujar Raudy.

Jauh menengok ke belakang, diskriminasi terhadap warga keturunan Cina pun sesungguhnya telah terjadi sejak era kolonial Belanda. Diperkirakan, kebijakan “apartheid” Belanda-lah yang secara artifisial menciptakan “minoritas Cina” saat itu, walau warga keturunan ini telah tinggal di Indonesia secara turun-temurun dan sebagian bahkan bisa ditarik garis genealogisnya hingga 1600-an.

Setelahnya, kerap muncul ketegangan dengan warga pribumi hingga keturunan Cina pun sering dijadikan kambing hitam, khususnya bila tengah terjadi krisis nasional, sebut saja kekerasan pada 1947 jelang peristiwa Madiun 1948 hingga pembantaian massal pasa tragedi 1965 yang membuka jalan bagi berdirinya pemerintahan Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto.

Di era Orde Baru tersebut, Soeharto sempat menerapkan kebijakan asimilasi bagi warga keturunan Cina. Dalam buku Orang Indonesia Tionghoa: Mencari Identitas karangan Aimee Dawis (2010), dijelaskan bahwa saat itu segala bentuk kebudayaan yang berbau Cina dilarang untuk ditampilkan di depan umum.

Pemerintah menutup semua sekolah berbahasa Mandarin. Penggunaan bahasa itu di muka umum juga dicekal. Warga Cina pun diimbau untuk mengubah namanya dengan nama pribumi untuk menunjukkan komitmen pada negara. Akibatnya, kebanyakan orang Cina yang lahir setelah 1966 hanya berbicara, menulis, dan membaca dalam aksara latin dan bahasa Indonesia. Memang ada kelompok Cina totok yang masih mewariskan bahasa Mandarin pada anak-cucunya, tapi itu terbatas pada bahasa percakapan sehari-hari dan biasanya tak dilakukan di depan umum.

Walau menekan warga keturunan Cina dengan kebijakan asimilasi, di sisi lain Soeharto juga memberi ruang besar bagi mereka untuk bergerak di bidang ekonomi. Dawis bahkan mencatat, warga keturunan Cina setidaknya mengendalikan 70 persen sektor perekonomian, walau secara jumlah mereka hanya setara 3 persen dari total 240 juta penduduk Indonesia saat itu.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terang-terangan, dan hak istimewa yang diberikan pada para cukong akhirnya kerap memantik amarah pribumi. Ini menimbulkan kecemburuan sosial dan perlakuan diskriminatif dari pribumi, khususnya kelas menengah ke bawah, pada warga keturunan Cina. Ini pun menjelaskan “ledakan sosial” yang terjadi saat kerusuhan Mei 1998, kala orang-orang Cina tersebut jadi “target kolektif” massa.

Mempertimbangkan semua hal di atas, jadi wajar bila melihat gejolak sosial yang terjadi belakangan di sekitar pemilihan gubernur DKI Jakarta. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belakangan begitu banyak mendapat tekanan akibat dugaan penistaan agama.

Mendadak, semua jadi serba hitam-putih. Bila Anda mendukung Ahok, seakan sudah pasti Anda mengkhianati ajaran-ajaran Islam. Bila Anda adalah Muslim sejati, sudah sepatutnya Anda menuntut Ahok untuk dipenjara.

Namun sesungguhnya, posisi Ahok serba salah karena ia adalah keturunan Cina, sesederhana itu. Sejarah bangsa ini telah berbicara dengan sendirinya bahwa ia adalah “target kolektif” di tengah pusaran politik nasional.

Belum lagi melihat berbagai cara yang dilakukan masing-masing kubu untuk “membakar” suasana. Dahulu, Vladimir Lenin telah menjelaskan pada kita soal propaganda dan agitasi.

Menurut Lenin, propaganda merupakan penggunaan argumen-argumen filosofis, sejarah, dan ilmu pengetahuan dengan cara persuasif untuk memengaruhi kaum terdidik dan yang berpikiran sehat. Sementara itu, agitasi adalah penggunaan slogan-slogan emosional, parabel-parabel, dan kebenaran yang diungkap sebagian untuk memengaruhi kaum yang tidak terdidik, kaum yang agak terdidik dan yang tidak berpikiran sehat.

Teori Lenin tersebut jadi relevan dengan keseharian kita saat ini, kala debat filosofis jadi keseharian rutin dalam membela pasangan calon favorit jelang pemilihan gubernur. Di sisi lain, kebenaran hanya diungkap sebagian untuk memproduksi hoax dan agama telah jadi bahan bakar utama dalam beragitasi.

Sementara saya, minoritas keturunan Cina ini, hanya bisa bertanya tanpa henti, “Apa ruginya bila saya mati hari ini?”

NB: Artikel ini pertama terbit di Geo Times pada 14 Maret 2017.

Wartawan dan Konsultan

Ilustrasi/Okezone

Bagi wartawan, berurusan dengan konsultan PR itu kerap serba salah. Wartawan butuh jasa mereka untuk menjembatani komunikasi dengan narasumber, tapi kadang juga muak bila mereka sudah mulai terlalu berusaha.

Sering sekali ada perwakilan dari konsultan PR yang menghubungi saya, entah via WhatsApp ataupun email, untuk menawarkan sesi wawancara eksklusif dengan petinggi perusahaan yang jadi klien mereka, entah perusahaan e-commerce, otomotif atau bahkan kosmetik. Tujuannya jelas, untuk menggencarkan promosi dan meningkatkan publikasi perusahaan terkait.

Biasanya saya akan meneruskan tawaran tersebut pada para editor di kantor, sebelum kemudian editor memutuskan untuk menerima atau mengabaikannya. Cukup sering editor menolak tawaran wawancara atau liputan yang dirasa tak ada nilai beritanya dan hanya akan membuat media jadi alat promosi gratis perusahaan. Kalau cuma mau ngiklan, ya hubungi saja bagian sales dan marketing kantor, bukan bagian redaksi.

Namun tetap saja, para konsultan PR itu akan menghubungi dengan gigihnya.

“Halo, Mas. Bagaimana nih, apa ada kabar dari editor soal interview yang kami tawarkan?”

“Untuk wawancara eksklusifnya apakah jadi, Mas?”

Dan sebagainya.

Sekali dua kali, biasanya masih akan saya ladeni. Saya akan jelaskan bahwa reporter tak berhak memutuskan apa-apa dan belum ada arahan dari editor. Tapi kalau terus-terusan dan jadi menyebalkan, saya akan diamkan. Begitu lebih efektif.

Yang lebih menyebalkan lagi adalah bila ada konsultan PR yang tak mengerti apa yang harus dilakukan, serta tak paham apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh wartawan.

Seorang perwakilan dari konsultan PR ternama pernah menghubungi saya via WhatsApp dan bertanya, “Release-nya belum di-published ya, Mas? Saya gak nemu nih soalnya, atau saya yang kelewat yaa. Hehe.”

Sontak, saya langsung emosi.

Namun, saya coba tetap berikan penjelasan baik-baik padanya. “Wah, kita enggak bisa main publish release gitu aja, Mas. Biasanya data dari release kita olah dulu jadi cerita yang menarik, baru bisa di-published.”

Tak lama, dia kembali bertanya, “Eh, Mas, emang biasanya butuh data apa aja sih, or buat interview juga kah?”

“Biasanya memang enggak semuanya kita publish, Mas. Tiap-tiap media kan punya kebijakan sendiri. Kalau data dari release itu dianggap menarik bagi sebuah media, ya kemungkinan untuk di-published-nya lebih besar. Hahaha,” jawab saya.

Sebulan berselang, orang yang sama kembali menghubungi saya.

“Mau nanya pendapat Mas sebagai jurnalis dong. Misal nih, Mas Viriya atau rekan-rekan jurnalis aku invite ke Bali di suatu acara tanggal 10 September, tapi tanggal 12-nya Lebaran dan tanggal 6-9 itu ada acara Galungan di sana, kira-kira rekan jurnalis bakal datang gak yaa, Mas?”

Saya cuma baca pesan darinya, lalu saya diamkan.

Belum lama ini, saya juga baru mengalami kejadian tidak enak saat diundang oleh perusahaan konsultan PR global, Edelman, untuk menghadiri acara peluncuran produk baru PT Shell Indonesia bernama Shell Fleet Card pada Kamis, 9 Maret 2017 di Hotel Dharmawangsa, Jakarta.

Sesaat setelah acara diskusi dan tanya-jawab singkat usai, para petinggi Shell keluar dari pintu di belakang panggung utama. Melihat hal itu, saya yang datang mewakili The Jakarta Post, Andy Dwijayanto dari Kontan, Anastasia Arvirianty dari Media Indonesia dan Thomas Sembiring dari Petromindo, segera beranjak dari kursi untuk mengejar para narasumber itu.

Masih banyak yang ingin kami tanyakan karena diskusi berlangsung sangat singkat dan hampir tak ada data menarik soal Shell yang bisa kami gali lebih jauh dari acara peluncuran produk baru itu. Kalau kami cuma beritakan soal produk itu, jadinya ya cuma promosi gratis untuk Shell. Kalau mau promosi, mending ngiklan saja sekalian di media terkait.

Kami berempat bermaksud keluar dari pintu samping. Namun, sudah ada beberapa perempuan berpakaian hitam yang menunggu di sana dan kemudian menahan laju kami. Kami duga mereka adalah perwakilan dari Edelman.

Kami dilarang untuk keluar. Mereka bilang, “Nanti dulu, belom boleh.” Kami bersikeras, hingga akhirnya beralasan ingin buang air kecil di luar. Akhirnya pintu dibukakan. Mereka memperbolehkan kami keluar dengan enggan sembari berujar, “Sebentar saja ya.”

Lalu, kami segera berlari mengejar orang-orang Shell yang tengah melewati sebuah lorong di hotel tersebut. Para perwakilan Shell yang dimaksud adalah Wahyu Indrawanto (Direktur Retail), Ornuthai Na Chiangmai (GM of Commercial Fleet in Asia) dan Haviez Gautama (GM of External Relations).

Sesampainya kami di sebuah pintu untuk masuk ke lorong yang dimaksud, seorang pria berbadan besar menutup dan menahan pintu tersebut dengan tangannya. Kami coba mendorong pintu itu sembari berulang kali berteriak kesal. “Hey, tidak boleh ini menghalangi kerja jurnalistik!” Setelah beberapa saat, pria berbadan besar itu pergi mengejar para petinggi Shell yang telah mendahului. Namun, perannya menjaga pintu segera digantikan oleh pria lain, kali ini kurus dan berpakaian hitam.

Saat saya coba dorong pintunya kembali, pria kurus itu tiba-tiba berujar lantang, “Tangan saya patah nih! Tangan saya patah nih!” Malas dan muak, saya lepas tangan saya dari pintu. Namun, selama beberapa saat dia tetap saja mengucapkan hal yang sama, sebelum akhirnya melepas pegangannya dari pintu.

Tak pakai lama, kami kembali melanjutkan pengejaran. Di pintu lain, pria berbadan besar kembali menghadang. Katanya, orang-orang Shell harus segera pergi ke acara lain, walau nyatanya mereka justru makan-makan di dalam sebuah ruangan. Lalu, saya beralasan saja kalau saya hanya ingin memberi kartu nama kepada para narasumber itu. “Ya sudah. Sebentar, sebentar,” kata pria berbadan besar, sebelum berpaling dan memanggil Haviez.

Haviez, yang telah masuk ke ruang makan bersama rekan-rekannya yang lain, mendadak berbalik arah menghampiri saya, mengambil kartu nama yang saya sodorkan, kemudian masuk kembali ke dalam ruangan.

Kami kesal bukan kepalang dan segera menghardik si pria berbadan besar. Andy berujar, “Sudah berapa lama sih jadi PR ngurusin media?” Thomas berkata, “Ini pelecehan profesi wartawan tahu, enggak?!” Vivi bilang, “Enggak gitu dong caranya!” Saya berucap, “Cara kaya begini enggak etis!”

Namun, tetap saja kami tidak diizinkan masuk.

Di sini, yang benar-benar kami permasalahkan adalah perlakuan pihak penyelenggara acara yang sangat tidak ramah terhadap wartawan.

UU Pers No. 40/1999, terutama pada pasal IV ayat 1 dan 3, telah menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Untuk menjamin kemerdekaan pers, wartawan berhak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Selain itu, pasal 18 ayat 1 bahkan membahas soal ketentuan pidana akibat menghalang-halangi kegiatan pers. Disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan 3 dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Alhasil, kami menumpahkan kekesalan pada Sri Endah yang tak sengaja kami temui di lobi hotel. Sri pernah menjabat sebagai manajer relasi eksternal perusahaan. Ia meminta maaf dan berjanji akan menyampaikan unek-unek kami pada para petinggi Shell.

Lalu, Andy juga sempat menghubungi pihak Edelman untuk menanyakan perihal kejadian itu. Konsultan PR itu mengatakan belum tahu siapa pihak yang menahan agar pintu tidak dibuka. Namun, dikatakan bahwa Edelman bukan satu-satunya penyelenggara karena ada Event Organizer lain dari internal Shell.

Sehari setelah kejadian, pihak Edelman nyatanya mengirimkan email permintaan maaf pada para wartawan terkait, termasuk saya dan Andy.

“Melalui email ini, perkenankan saya mewakili perusahaan untuk menyampaikan permohonan maaf dan menyertakan pernyataan resmi perusahaan terkait kegiatan konferensi media yang berlangsung kemarin,” ujar Amalia Belmika, manajer Edelman Indonesia.

“Kami memastikan bahwa insiden serupa tidak akan terjadi lagi di masa mendatang.”

Tak lama setelah kejadian, Haviez pun menelepon kami berempat satu per satu untuk menyampaikan permintaan maafnya.

Lalu ia sempat berujar pada saya, “Apakah ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk menebus hal ini, Mas?”

“Tidak perlu. Coba lebih manusiawi saja lain kali kalau bikin acara,” balas saya.

Akhirnya, wartawan memang bukan Tuhan, tapi tolong pastikan juga bahwa kalian, para konsultan ternama itu, bukanlah setan.

Al-Asan

Ilustrasi/Merdeka.com (Arie Basuki)

Ada orang yang berhenti berusaha karena ia kehilangan alasan. Ada aksi yang urung terlaksana karena raibnya motivasi. Alhasil, reaksi yang sempat didamba hanya bisa terpekur di pojok utopia.

Tapi, alasan yang mana?

Manusia butuh makan, karena ia punya hidup sebagai alasan. Kita menolong mereka, karena mereka begitu mendamba belas kasihan. Anda memeluk dia, mungkin karena Anda ingin memilikinya.

Lalu bagaimana bila alasan yang ada tidak lagi relevan? Syahdan, Anda bakal enggan memeluk dia, kita tak lagi sudi menolong mereka, dan manusia tak peduli bila hidupnya harus selesai di sini.

Mungkin kita bisa belajar banyak dari Ratna, seorang ibu beranak dua yang tinggal di Jemur Wonosari, Surabaya. Ratna, layaknya warga miskin lainnya di Indonesia, hanyalah “figuran” yang kehadirannya kerap tak diperhitungkan dalam gejolak sosial ekonomi masyarakat.

Pemasukan hasil menjajakan dagangan warung dan gaji sang suami sebagai sekuriti tak pernah bisa benar-benar mencukupi. Utang sebesar 4 juta rupiah merupakan angka yang kelewat besar, dan melelahkan bagi Ratna dan keluarga yang sebelumnya baru menjual sepeda motor untuk melunasi pinjaman lainnya.

Ratna pun secara resmi telah memasuki lingkaran setan keluarga miskin di Indonesia. Pendidikan kurang, gaji rendah, hanya ada doa yang terucap berlebihan, bahkan kadang terasa memuakkan. Alasannya untuk hidup sesungguhnya tak sebesar alasannya untuk mati, setidaknya itu yang dipikirkan Ratna lebih dari setahun silam.

Jumat, 23 Maret 2012, Ratna yang saat itu berusia 35 tahun mengajak dua anaknya, Yusuf (8) dan Ardi (6) untuk bersama-sama menjemput ajal. Ketakutan lebih mudah dihadapi bila kita bersama melewati, mungkin begitu pikir Ratna.

Di saat warga tengah larut dalam suasana salat Jumat siang itu, Ratna justru sibuk melarutkan racun tikus dengan air putih di dalam sebuah gelas bening di kamar kosannya. Usai memaksa dua anaknya untuk menenggak racun oplosan tersebut, Ratna pun tak lupa menghabiskan bagiannya sendiri. Ratna tak sabar untuk mati, ia sudah terlampau siap dengan segudang alasan di belakang sebagai pembenaran.

Namun, tiba-tiba Ratna tertegun menyaksikan kedua anaknya muntah-muntah akibat efek racun. Ada yang berkecamuk dalam pikirannya. Ia sendiri sudah pucat pasi, dan maut bisa menjemput kapan saja dalam hitungan menit ke depan. Namun, mendadak akal sehatnya datang melabrak.

Dengan sempoyongan Ratna berlari ke kamar tetangga sebelah sembari membawa kartu jaminan kesehatan masyarakat. Ratna minta tolong anaknya diselamatkan. Panik, warga segera membawa Ratna dan anak-anaknya ke RSI Jemursari sebelum kemudian dirujuk ke RSU Dr. Soetomo. Di saat-saat akhir, Ratna meninggalkan ajal yang sebelumnya dipanggil dengan tangan terbuka.

Seorang ibu boleh punya seribu alasan untuk mati, tapi ia tak perlu alasan untuk mencintai dan melindungi anaknya sendiri. Ratna, hanya sempat terlupa karena cintanya tertumpuk alasan yang membawa pembenaran kematian.

Alasan adalah pembuka jalan, tapi bukan acuan kita dalam berproses ke depan. Karena saat semuanya terasa terlampau berat, mungkin kita hanya terlupa pada apa yang pernah kita cintai begitu rupa tanpa alasan membelakangi.

Seorang penulis ternama, Clive Staples Lewis, pernah berujar, “An explanation of cause is not a justification by reason.”

Mungkin ia bisa menuturkan hal tersebut karena ada hal-hal yang tak butuh alasan sebagai penjelasan kebenaran. Ada alasan yang berubah sebagai afirmasi, dan ada asan (asa atau harap) yang terbendung karenanya.

Jakarta, 23 Oktober 2013

Yang (Ingin) Kita Percayai

Ilustrasi/Spreadshirt

Kau tahu, ada banyak jalan menuju Roma. Tapi bagi banyak orang, hanya ada satu jalan menuju surga. Itu adalah jalanku. Bagiku. Juga jalanmu. Bagimu.

Saya ingat sebuah kejadian pada Juni 2015 yang membuat saya termenung cukup lama. Saat itu saya sedang menghabiskan waktu sendirian di dalam kamar rumah di Jakarta, duduk di lantai berseberangan dengan laptop di atas ranjang. Secangkir kopi hitam terletak di kanan, persis di samping asbak. Keduanya tak jauh dari dinding di bawah jendela yang menghadap jalan kompleks perumahan.

Jendela itu saya biarkan terbuka, hingga ragam suara dari luar bisa bebas lalu lalang di dalam kamar. Entah bunyi knalpot sepeda motor yang terlampau nyaring, obrolan dan tawa satpam kompleks yang membahana, ataupun suara lantang speaker masjid yang mengingatkan waktu sahur saat subuh. Itu hal biasa. Saya tak pernah benar-benar terganggu karenanya.

Hingga kemudian, terdengarlah suara khotbah yang begitu menggebu-gebu.

“Punya anak yang banyak, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sampai 10 kalau masih kuat beranak. Masa, orang Islam anaknya cuma satu, orang Cina anaknya 20?”

Saya tekan tombol pause, menahan laju film yang sedang saya tonton kala itu.

“Entar lama-lama negara kita isinya bukan orang-orang kita, gimana tuh?”

Saya terdiam. Sejujurnya ini menggelikan. Seluruh argumen tersebut, yang entah berasal dari kitab mana, otomatis terpental dari logika saya. Namun tetap saja, pikiran saya melayang tak tentu arah.

Mendadak, saya teringat kejadian yang pernah papa saya alami lebih dari 10 tahun lalu. Saat itu, papa sedang mengunjungi sebuah lahan pemakaman di Gunung Gadung, Bogor, bersama seorang temannya. Di sana, mereka iseng berkeliling sekaligus melihat keadaan kuburan sebelum tiba Hari Raya Ceng Beng; waktunya ziarah kubur bagi orang Cina.

Berbagai persembahan diletakkan di atas makam oleh keluarga yang berkunjung ke sana, dari bunga, hingga beragam makanan yang bisa menggugah selera. Orang Cina memang punya tradisi membawa makanan favorit leluhurnya untuk dijadikan persembahan saat sembahyang. Banyak yang masih melaksanakannya, termasuk kedua orangtua saya yang beragama Buddha. Namun, tak sedikit pula yang mencibirnya sebagai perbuatan berhala.

Seorang pria di lahan pemakaman Gunung Gadung pun tampaknya berpikiran serupa. Tiba-tiba, ia bertanya iseng pada papa saya yang kebetulan ada di dekatnya. “Pak, memangnya itu makanannya bisa ‘sampai’ ya ke ‘atas’ sana?”

Papa saya terdiam sesaat. Lalu sembari melihat makam umat Kristiani, ia membalas, “Lalu, memangnya bunga-bunga yang di sebelah situ harumnya bisa tercium sampai ke ‘atas’ sana?”

“Beda dong. Bunga-bunga itu ditaruh sebagai tanda hormat, menunjukkan rasa bakti kita pada keluarga yang telah pergi.”

“Ya, sama saja, kan?”

Tak ada bedanya. Cerita soal perdebatan dua jenis persembahan dan khotbah agama di atas adalah cerita soal kompetisi. Bagaimana kita terus berlomba memamerkan yang kita percaya sebagai yang terbaik, terunggul, dan tak terbantahkan. Yang lain hanya liyan, orang-orang di luar kerumunan yang terlanjur memilih jalan salah hingga harus menemui pertobatan sebelum kematian.

Lalu saya kembali asyik menonton film yang sesaat sempat terlupakan. American Hustle. Film keluaran 2013 yang terinspirasi dari operasi Abscam FBI untuk menangkap sejumlah politisi korup Amerika Serikat pada akhir 1970-an dan awal 1980-an.

Dalam film, Irving Rosenfeld dan Sydney Prosser, pasangan penipu kawakan, terpaksa bekerja sama dengan agen FBI, Richie DiMaso, sebagai upaya mendapatkan pembebasan bersyarat. Richie begitu bersemangat membayangkan potensinya jadi pahlawan di ujung jalan setelah memimpin operasi tersebut sendirian.

Sejak awal, Sydney menolak terlibat. Namun akhirnya ia mengangguk setuju agar bisa melenggang bebas bersama Irving. Ia bahkan berencana mendekati dan mengambil hati Richie agar suatu waktu bisa memanipulasinya kala situasi mendesak.

“Kita akan membutuhkan pilihan langkah lainnya. Percayalah padaku, dan kau akan berterima kasih padaku,” ujar Sydney.

“Kunci pada diri seseorang adalah apa yang mereka percayai, dan apa yang ingin mereka percayai.”

Di akhir cerita, FBI berhasil menangkap para pejabat publik korup. Irving dan Sydney pun berhasil mendapatkan kebebasannya setelah memanipulasi Richie yang terlampau menggebu untuk meraih “kejayaan”.

Memang, yang ingin kita percayai nyatanya kerap membutakan mata sendiri. Dan celakanya, hal semacam itu begitu sering terjadi hari-hari ini, di tengah situasi politik yang memanas jelang pemilihan kepala daerah.

Apalagi, kita hidup di tengah zaman kejayaan internet yang membuat kebohongan bisa begitu cepat menyebar ke seluruh pelosok negeri dan dirayakan dengan gegap gempita, saat orang lebih suka “membagikan tautan” dibanding “memerika ulang kebenaran”, saat stamina membaca banyak orang telah terkikis hingga empat sampai lima paragraf saja.

Akhirnya, semua seakan jadi cepat naik darah. Kala agama dijadikan bahan bakar beragitasi, kawan pun bisa jadi lawan hanya karena perbedaan sikap politik.

Beberapa minggu lalu, saya tertawa geli membaca status Facebook seorang kawan saya yang seorang anak band. Di situ, ia terlihat begitu kesal karena kawannya mesti bertengkar dengan kawan lain yang kerap memberi mereka pekerjaan manggung karena beda pendapat soal pasangan calon gubernur DKI Jakarta.

Alhasil, kemungkinan besar mereka bakal kehilangan salah satu sumber pendapatan rutin gara-gara pertikaian tersebut. Dan bukan tak mungkin, nafkah untuk keluarga masing-masing anggota band itu jadi tersendat karenanya.

Buat saya, sulit sekali rasanya mencerna hal ini. Tiap orang tentu berhak menentukan pilihan soal apa yang mereka percayai, dan apa yang ingin mereka percayai. Namun apakah itu benar-benar setara harganya dengan hilangnya persahabatan dan bahkan runtuhnya akal sehat?

Kalau Anda berani menjawab, “Iya,” saya kian yakin saja bahwa Pancasila memang benar-benar cuma utopia.

NB: Artikel ini pertama terbit di Bedaitubiasa.com pada 7 Februari 2017.

Telolet 65

Ilustrasi/Unsplash

Pak Jokowi, telolet, Pak.

Belakangan, pengguna media sosial diramaikan dengan frasa “om telolet om”. Semua berawal dari anak-anak di Jepara yang berkumpul di pinggir jalan sembari membawa kertas karton besar bertuliskan kata-kata sakti tersebut untuk menyambut bus-bus yang lalu-lalang.

Tiap kali bus lewat dan menyahut dengan bunyi klakson bervariasi, anak-anak itu sontak bertepuk tangan sambil tertawa girang. Telolet pun menjadi viral. Orang-orang membicarakannya, dari tetangga sebelah hingga musisi kenamaan dunia. Sebagian menertawakan, walau tak mengerti di mana lucunya.

Fenomena ini memang absurd, dan sekilas mirip dengan apa yang pernah dibahas oleh dramawan legendaris Eugene Ionesco puluhan tahun silam soal “kehadiran” dalam “ketiadaan”, soal bahasa yang gagal menjembatani makna.

Pemikiran tentang bahasa yang gagal menjembatani makna ini bisa kita temukan dalam lakon The Chairs garapan Ionesco pada 1952. Di sana, cerita berfokus pada perbincangan absurd dua tokoh utama, Lelaki Tua dan Wanita Tua, yang menyoal berbagai kenangan manis dan pahit dari masa lalu, entah soal kehancuran kota Paris atau soal anak lelaki mereka yang mengidap Oedipus Complex.

Sepanjang lakon, kita disuguhi perbincangan yang penuh dengan kata-kata absurd, tak masuk akal, dan bahkan kerap tak bermakna. Misalnya, kala Wanita Tua berusaha melipur lara suaminya yang tengah bertindak selayaknya anak kecil, ia berujar, “My pet, my orphan, dworfan, worfan, morphan, orphan… Orphan-ly, orphan-lay, orphan-Io, orphanloo… Li Ion laia, li Ion Ia Iay, orphan-ly, orphan-lay, releerelay, orphan-li-relee-re-Ia…

Di sini, Ionesco seakan ingin menunjukkan kegagalan bahasa dalam menjembatani makna di dalam kehidupan bermasyarakat.

Syahdan, kedatangan tamu-tamu tak kasat mata membuat situasi kian intens. Kehadiran satu tamu selalu ditandai dengan bertambahnya satu kursi kosong di atas panggung. Pasangan tua itu pun mengajak mereka semua berbincang dengan begitu bersemangat (dan klise).

Di sini, “kehadiran” kursi-kursi kosong menunjukkan “ketiadaan” tamu-tamu di atas panggung secara fisik. Walau begitu, kemunculan tamu-tamu itu — setidaknya di benak si pasangan tua — justru menekan arti keberadaan dua tokoh utama tersebut. Mendadak, pasangan tua itu berusaha keras menyesuaikan diri berbincang sesuai norma-norma kesopanan dengan tamu dari berbagai latar berbeda.

Namun, biar bagaimanapun, pada akhirnya mereka merasa tak mampu menyuarakan dirinya sendiri dengan layak. Karena itu, Lelaki Tua memutuskan untuk mendelegasikan pesan terakhirnya pada sang orator bisu dan tuli, sebelum kemudian memutuskan untuk bunuh diri, diikuti pula oleh Wanita Tua tak lama berselang, dan bahagia dalam mati.

***

Pak Jokowi, telolet, Pak.

Setelah lebih dari setengah abad berlalu, rasanya kian absurd untuk membicarakan tragedi 1965. Kata-kata seakan telah kehilangan kekuatannya, tenggelam dalam banalitas dan klise yang tak lagi mampu menjembatani makna.

Pertengahan 2014, pasangan calon presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menegaskan komitmennya bila terpilih saat pemilihan umum yang akan segera berlangsung saat itu: kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu mesti segera dituntaskan. Menurut mereka, berbagai kasus HAM masa lalu—entah tragedi 1965, Talangsari 1989, atau kerusuhan Mei 1998—telah menjadi beban politik yang memberatkan perjalanan bangsa. Karena itu, semua harus dibuat terang benderang, diusut tuntas hingga ke akarnya.

Saat berkampanye di Bekasi pada 4 Juli 2014, Jokowi berujar, “Harus diselesaikan. Sudah pasti kayak gitu, kok. Itu komitmen.” Bagi para korban yang telah terlalu lama merindukan keadilan, janji itu bagai titik terang. Mereka tahu, kebenaran hanya bisa dibuka dengan seonggok keberanian.

Begitu Jokowi terpilih sebagai presiden, pemerintahannya memberikan tenggat untuk penyelesaian itu. Saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, pada 17 Maret 2016 Luhut Binsar Pandjaitan berujar, “Semoga tanggal 2 Mei 2016 bisa dituntaskan.”

Bila janji itu terpenuhi, pemerintahan Jokowi bakal menyelesaikan kasus-kasus berusia puluhan tahun—yang telah menelan jutaan nyawa rakyat Indonesia tanpa pandang bulu itu—dalam kisaran waktu hanya dua tahun.

Pertanyaannya kemudian: apakah mungkin?

***

Pak Jokowi, telolet, Pak.

“Rekonsiliasi itu tujuan akhir kita. Tapi, tujuan saya yang paling penting sebenarnya adalah bahwa dunia internasional bisa mengakui bahwa kita sudah menyelesaikan masalah HAM [terkait)] PKI [saat tragedi 1965], sehingga itu tidak menjadi beban generasi ke depan lagi,” ujar Luhut pada 18 Mei 2016, atau 16 hari setelah tenggat yang dijanjikan.

Saat itu, belum juga ada titik terang soal penyelesaian kasus HAM masa lalu. Namun, Luhut ingin dunia internasional melihat bahwa (seakan) ada kemajuan dalam prosesnya, bahkan dengan memaksakan terciptanya rekonsoliasi walau tanpa pengungkapan kebenaran terlebih dahulu.

“Rekonsiliasi yang digagas negara ini benar-benar salah kaprah, karena pada dasarnya rekonsiliasi adalah output dari pengungkapan kebenaran. Kalau misalnya rekonsiliasi dilakukan tanpa pengungkapan kebenaran, kita kan tidak tahu mana yang disebut pelaku, mana yang disebut korban, mana yang mau dipulihkan. Jadinya tidak jelas,” kata peneliti HAM Setara Institute, Ahmad Fanani Rosyidi, sebulan sebelum ucapan Luhut di atas.

Pemerintah memang berniat mencari rekonsiliasi, terutama melalui simposium nasional yang diadakan pada 18–19 April 2016 di Jakarta yang mempertemukan para korban tragedi 1965, akademisi, aktivis dan bahkan perwakilan dari pihak militer. Komnas HAM dan Dewan Pertimbangan Presiden jadi penyelenggaranya.

Tak lama berselang, sejumlah purnawirawan militer mengadakan simposium tandingan pada 1–2 Juni 2016, juga di Jakarta, yang mempertemukan para fundamentalis, perwakilan militer, dan beberapa korban tragedi Madiun 1948.

Alhasil, kedua acara tersebut hanya jadi ajang curhat dan debat. Masing-masing saling menuntut dan menyalahkan tanpa ada penyelesaian.

“Kita mengakui aksi horizontal dalam tragedi 1965, namun demikian kita harus mengakui keterlibatan negara,” kata Sidarto Danusubroto, penasihat panitia simposium April yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

“Yang dibutuhkan negara ini adalah untuk melupakan masa lalu dan fokus menatap masa depan,” ujar ketua simposium Juni, Letnan Jenderal (purnawirawan) Kiki Syahnakri. “Kita tak perlu membuka luka lama.”

Akhirnya malah tak keruan.

***

“Saya akan terus bekerja menyelesaikan masalah itu, saya jamin. Jadi masalah HAM masa lalu yang kemarin sudah tercatat untuk diselesaikan terus kita lanjutkan,” kata Wiranto pada 14 September 2016, kala ia belum lama menggantikan posisi Luhut sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. “Intinya kami tidak mengabaikan [kasus] itu.”

Selewat beberapa bulan setelah dua simposium usai dilangsungkan, masih belum ada juga titik terang. Masing-masing panitia telah menyerahkan rekomendasinya ke pemerintah, yang tak kunjung membeberkan hasilnya ke publik. Bahkan, tekanan dari dunia internasional pun seakan tak mengubah apa-apa.

Pada Juli lalu, majelis hakim internasional dari International People’s Tribunal tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan Indonesia 1965 mengumumkan bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara pasca-peristiwa 1 Oktober 1965. Kejahatan itu mencakup pembunuhan massal, penahanan dalam kondisi tak manusiawi, perbudakan orang-orang di kamp tahanan seperti di Pulau Buru, penyiksaan, penghilangan paksa, dan kekerasan seksual, yang diperkirakan melibatkan ratusan ribu korban.

Namun, pemerintah masih bergeming.

***

Sekali lagi, terlihat bahwa Ionesco ingin menunjukkan bahwa bahasa hanya jadi penghambat dalam kehidupan bermasyarakat. Toh usaha keras pasangan tua dalam lakon itu untuk berbahasa pada tamu-tamu tak kasatmata akhirnya hanya berujung pada kesia-siaan, pada ketiadaan.

Sama halnya dengan anak-anak di Jepara yang mencari penghiburan dari tamu-tamu berbentuk bus yang lalu-lalang di jalan, dan begitu bahagia saat “pesan”-nya diterima dan disambut dalam bentuk suara klakson lantang.

Kehadiran bus-bus itu pun jadi ironis, karena di balik setiap tepuk tangan dan sorakan anak-anak tersebut, ada banalitas yang selama ini begitu kental menyapa kehidupan mereka, yang mendorong mereka mencari penghiburan pelarian dari keseharian.

Terlebih lagi, pesan mereka, “om telolet om”, juga jadi penanda kegagalan bahasa. Mungkin aksi mereka tak akan sama menariknya bila yang ditulis adalah “Bolehkah bunyikan klaksonnya, Bapak Supir?”

Bahasa yang terpenjara norma mungkin tak pernah bisa efektif menjembatani makna sosial kehidupan anak-anak tersebut, karena mereka, biar bagaimanapun, datang dari golongan sosial yang terlampau sering “kalah” dan pasrah. Sebaliknya, kegembiraan sesaat bisa tercapai melalui kata-kata racau buatan yang sekilas terlihat tak bermakna: “telolet”.

Sama halnya pula dengan para penyintas tragedi 1965 yang sudah terlampau sering bersuara tanpa mendapatkan hasil nyata. Mereka adalah Lelaki Tua dan Wanita Tua yang telah kehabisan kata-kata, tapi terus berusaha bersuara dengan absurd soal pahit dan getir masa lalu, yang sayangnya, tak pernah berujung pada kejelasan penyelesaian.

Dan, sepanjang 2016 pemerintah hanya muncul sebagai pelengkap kesengsaraan mereka. Janji pemerintah ada, pun juga tiada. Namun, para penyintas itu tetap bertepuk tangan kala pemerintah “membunyikan klakson”-nya, dan mungkin tengah bersiap “bunuh diri” di akhir cerita, walau semua tetap sia-sia.

Lantas, kita pun hanya bisa tertawa menyaksikan segalanya.

Pak Jokowi, telolet, Pak.

NB: Artikel ini pertama terbit di Ingat 65 pada 11 Januari 2017.

Karena SBY Cuma Ingin Didengarkan

Susilo Bambang Yudhoyono/BBC

Tahukah Anda cara terbaik menenangkan teman yang dirundung lara? Jadilah pendengar yang baik. Tak usah terlampau banyak menimpali saat dia curhat. Cukup pasang telinga dan nikmati ceritanya.

Maka saat guru besar curhat Indonesia Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mulai berkoar-koar di Twitter belakangan ini, saya paham bahwa sesungguhnya ia hanya butuh didengarkan.

Bagaimanapun usaha kita untuk menasihati, menegur, atau menyindirnya rasanya akan sia-sia karena niscaya omongan kita cuma akan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Justru, semakin kita tekan dia akan semakin menjadi; racauannya bakal kian liar karena ia merasa tak satu pun orang sudi memahami dan berempati.

Lihat saja kompilasi kegundahan SBY hari-hari ini, dari soal Lebaran Kuda, hoax, penyadapan, hingga pertanyaannya soal hak untuk tinggal di negeri ini usai mendapati ratusan orang berunjuk rasa di kediamannya di Kuningan, Jakarta Selatan. Semakin gencar netizen meledek SBY dengan meme, semakin kencang pula curhatannya.

Di sini, sesekali kita mesti belajar untuk melihat dunia dari sisi SBY.

Selama 10 tahun SBY menjabat sebagai Presiden RI, dia telah menelurkan lebih dari 40 lagu yang terangkum dalam lima album musiknya. Nah, polanya sudah jelas bukan? SBY memang se-sensitif itu. Setumpuk masalah bangsa yang tak kunjung bisa dipecahkan akhirnya mendorongnya jadi begitu melankolis. Alih-alih mencari solusi, ia justru memilih untuk jadi musisi.

Di sisi lain, 10 tahun masa SBY berkuasa sebagai presiden mungkin tanpa disadari juga jadi masalah untuknya. Anda pernah dengar soal sindrom Hubris? Sindrom ini biasa menimpa seorang pemimpin yang telah terlampau lama berkuasa dan lahir dari campuran rasa harga diri dan percaya diri yang kelewat tinggi serta ketidakpercayaan – atau bahkan rasa hina – seseorang saat memandang orang-orang lain di sekitarnya.

Beberapa gejala dari sindrom Hubris adalah kecenderungan untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengglorifikasi diri sendiri, secara obsesif berusaha keras untuk menjaga citra diri, sulit untuk membedakan antara realita dan fiksi, serta kerap mengambil keputusan dengan gegabah dan impulsif.

Singkat kata, sindrom ini berpengaruh besar terhadap penilaian dan pengambilan keputusan seorang pemimpin.

Tak percaya? Lihat saja bagaimana pemerintahan SBY mengeluarkan Permen ESDM No. 1/2014 yang memperpanjang izin ekspor konsentrat untuk Freeport Indonesia hingga 11 Januari 2017 – walau UU No. 4/2009 tentang mineral dan batubara jelas-jelas telah melarang ekspor komoditas terkait. Permen itu keluar pada 11 Januari 2014, sehari jelang larangan ekspor berlaku.

Masih tak percaya? Lihat saja bagaimana di tahun yang sama keluar PP No. 51/2014 yang jadi dasar legalisasi reklamasi Teluk Benoa yang begitu keras ditentang oleh masyarakat Bali.

SBY mengeluarkan beragam jurus mabuk di saat-saat akhirnya berkuasa sebagai presiden.

Dan kini, di tengah masa pensiunnya, SBY kembali berulah, mengeluarkan cuitan demi cuitan di Twitter yang jelas sekali usahanya untuk menarik perhatian publik.

Untuk memahami hal ini, rasanya kita mesti melihat hasil studi Hong Kong Playground Association yang mewawancarai 2.142 pensiunan di Hong Kong sepanjang kurun waktu hampir delapan bulan di 2016.

Hasil studi itu menyebutkan bahwa mayoritas pensiunan yang ada mulanya menikmati waktu-waktu pensiun mereka, entah dengan beristirahat atau duduk-duduk santai, dengan alokasi waktu senggang selama sekiranya delapan jam per hari. Namun selewat satu atau dua tahun, kesehatan jiwa mereka perlahan terganggu.

Wajar saja, mendadak mereka merasa sepi di hari tuanya setelah aktif bekerja selama puluhan tahun sebelum mencapai masa pensiun. Alhasil, banyak kekhawatiran yang timbul di benak pensiunan tersebut, dari soal kematian sanak saudara atau kawan sepermainan hingga pemikiran bahwa mereka tak lagi diakui karena tak lagi punya nilai di tengah masyarakat.

Untuk lebih meyakinkan Anda, saya akan mengutip sebuah studi lain berjudul “The Retirement Syndrome: The Psychology of Letting Go” keluaran sekolah bisnis Insead.

“Waktu pensiun yang kian dekat membuat para pemimpin berusia tua berhadapan dengan sejumlah realita menyakitkan yang datang bersamaan dengan kesadaran untuk merelakan, seperti hilangnya pekerjaan, kemungkinan hilangnya kesehatan dan vitalitas diri, hilangnya sorotan dan kontak publik serta hilangnya pengaruh, kekuasaan, perhatian dan kekaguman. Ditambah lagi, mereka berhadapan dengan prospek menghabiskan waktu di rumah dengan pasangan yang telah menjelma jadi orang asing yang sesungguhnya,” tulis studi itu.

Jadi, wajar bila hari-hari ini ada kecenderungan SBY untuk mencari ulang kekuasaan dengan caranya sendiri. Bila anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono, telah disodorkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta, bukan tak mungkin nanti sang istri, Ani Yudhoyono – yang tak kalah bapernya itu – didorong jadi calon presiden di 2019.

Maka saat muncul berita SBY hadir dalam kampanye Agus di Stadion Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta, pada 11 Februari 2017, dan bertanya pada penonton, “Masih kenal saya?” tak usahlah netizen terlampau semangat membuat meme baru untuk menyindirnya.

Apalagi di saat yang sama, SBY juga mengajak penonton bernyanyi, “Tuhan berikanlah aku gubernur yang baik hati, yang mencintai rakyatnya apa adanya.”

Sudah sepantasnya kita tertawa saja. Karena itu hanya tingkah orang tua yang mencoba untuk tetap relevan di dunia yang telah jauh meninggalkannya.

Jakarta, 13 Februari 2017