Menjadi Cina di Indonesia

Ilustrasi: warga keturunan Cina bersembahyang di klenteng/loop.co.id

Situasi membara pada Mei 1998. Saat itu saya baru kelas 1 SD dan, sungguh, saya tak paham apa-apa. Saya hanya ingat bahwa pada satu malam, mama dengan terburu menarik saya ke luar rumah, di mana orang-orang telah berkerumun dan berlalu lalang dengan muka tegang. Kompleks tempat saya tinggal di Jakarta Barat memang mayoritas dihuni warga keturunan Cina, termasuk juga saya dan keluarga.

Situasinya tak keruan. Kerusuhan tengah merebak, dan banyak warga keturunan Cina jadi sasaran amuk massa–entah dirampok, dibunuh ataupun diperkosa–sebagai “tumbal reformasi”. Sial, papa saya kala itu terjebak di bandara, tak bisa ke mana-mana karena situasi sedang panas-panasnya. Alhasil, hanya ada mama di rumah bersama tiga anaknya.

Kami bersiaga di luar agar bisa segera kabur bila terjadi apa-apa. Masalahnya, tak ada satu pun orang rumah yang bisa menyetir mobil kecuali papa. Saya ingat, mama segera menemui saudara jauh yang kebetulan tinggal bertetangga dengan kami. Di sana, ada satu sepupu perempuan saya yang baru saja belajar mengemudi.

“Kamu bisa nyetir, kan?” tanya mama.

“Ya kalau kondisinya begini, sih, ya mau enggak mau bisa,” jawab sepupu saya sembari tersenyum gugup.

Untungnya tak ada apa-apa pada malam itu. Semua masuk kembali ke rumah, dan sejauh yang saya tahu, kerusuhan tak sampai menjalar masuk ke kompleks perumahan kami.

Sekali lagi, kala itu saya betul-betul tak paham dan hanya bisa bertanya kenapa?

Tumbuh besar sebagai minoritas membuat saya menyadari bahwa saya adalah liyan di tengah masyarakat. Sejak lahir hingga kuliah, total saya sekeluarga telah pindah rumah tujuh kali, dari Ciledug, Tangerang, ke Margahayu, Bekasi, hingga ke Kebayoran Lama, Jakarta. Namun, di mana pun saya tinggal, kondisinya tak jauh beda.

Sering sekali, terutama saat masa SD hingga SMA, saya mendapati berbagai celetukan bernada tak enak soal latar belakang ras saya, entah kala berjalan santai sepulang sekolah, atau sekadar bermain futsal di sekitar kompleks perumahan.

“Dasar Cina.”

“Woi, Ncek.”

“Lo kira lo keren, hah?”

Begitu kira-kira kata mereka. Dan biasanya, saya bakal otomatis naik pitam, walau sesungguhnya tak bisa berbuat banyak menanggapinya.

Suatu hari, saya pernah mengadukan hal ini pada papa saya. Tapi dia hanya tertawa kecil dan berkata, “Bilang aja sama mereka, ‘ncek’ itu artinya ‘paman’ tahu. Memangnya gue paman lo?”

Saya sangat tak puas dengan jawaban papa saat itu.

Mau tak mau, karena merasa segan dan tak diterima oleh orang-orang non-keturunan Cina, pergaulan saya kian hari kian sempit saja. Hingga SMA, 95 persen teman main saya adalah sesama warga keturunan Cina, dan kebencian akan mereka yang bukan “bagian dari kami” rasanya terus membesar saja.

Biasanya, saya dan kawanan saya punya panggilan terhadap mereka yang mengaku sebagai pribumi atau warga asli itu. Misalnya saja “huanna” yang berarti “orang asing”. Sering pula kami menyebut mereka sebagai “tiko” atau “fan gui” yang sesungguhnya saya sendiri kurang paham artinya. Namun, banyak yang bilang bahwa masing-masing kata itu bermakna “babi” dan “setan”.

Walau tak paham betul maknanya, kata itu begitu sering terucap. Bila dipikir-pikir, rasanya aneh juga. Bila ingin balik mencerca, kenapa harus menggunakan bahasa asing yang sulit dimengerti oleh mereka? Saya merasa ini jadi salah satu bentuk inferioritas saya dan kawan-kawan kala itu, yang berusaha ingin mencela tanpa mereka sadari sehingga secara tak langsung berusaha menghindari konfrontasi.

Tak hanya di lingkup pertemanan, secara tak langsung keluarga besar pun ikut melanggengkan sekat-sekat sosial yang ada. Keluarga bisa geger bila ada salah satu sanak saudara yang menjalin hubungan dengan pribumi. Jangankan berpacaran, sekadar berteman saja bisa mendapat peringatan untuk berhati-hati.

Anehnya, saat masuk SMA saya mulai menemui teman-teman Cina yang takut untuk menjadi “terlalu Cina”. Bila ada seorang kawan yang rambutnya bergaya poni lempar dengan sedikit jabrik di atasnya, mengenakan kalung rantai atau celana panjang cutbray, pastilah ia akan dicela karena katanya terlihat seperti “Cina Kota” alias “Cinko”. Daerah Kota merujuk pada kawasan pecinan di sekitaran Glodok, Jakarta.

Mau tak mau, hal ini membuat saya tumbuh sebagai warga keturunan dengan lingkup pergaulan eksklusif, plus menyimpan perasaan inferior dan khawatir untuk menjadi terlalu Cina. Saya krisis identitas.

Semua baru berubah ketika saya masuk kuliah. Mengambil jurusan jurnalistik di sebuah kampus swasta, saya dihadapkan pada lingkup pergaulan yang jauh lebih beragam. Warga keturunan Cina di jurusan ini tidak dominan. Alhasil, saya perlahan mesti menyesuaikan diri.

Saya jadi berkawan akrab dengan teman dari berbagai latar belakang, entah yang berasal dari suku Jawa, Batak, Flores, Papua, dan sebagainya. Bertahun-tahun bersama mereka, mata saya jadi terbuka, bahwa dunia yang saya jalani sebelumnya begitu sempit dan penuh prasangka.

Pada April 2014, saya sempat mewawancarai Nosa Normanda dalam kapasitasnya saat itu sebagai dosen antropologi dan sosiologi Binus International. Ia menjelaskan, wajar bila seseorang memutuskan untuk berkumpul bersama kawanannya saja, apalagi di tengah kehidupan multikultur kota besar seperti Jakarta, untuk mencari rasa aman.

Namun, ketakutan untuk memperluas pergaulan, artinya semakin sedikit referensi kita akan kelompok lainnya, berpotensi memunculkan prasangka buruk yang berujung pada lahirnya beragam stereotip di tengah masyarakat.

“Semakin tidak ingin tahu semakin besar pula stereotipnya. Karena, ketakutan itu seperti ruang kosong di kepala kita yang kita isi terus dengan asumsi dan imaji. Seakan kita tahu banyak, padahal kita tak tahu apa-apa,” ujar Nosa.

Di sisi lain, mengutip kata-kata sosiolog Herbert Blumer, kelompok mayoritas pun kerap mengembangkan perasaan-perasaan penuh prasangka terhadap minoritas. Prasangka ini bisa mencakup perasaan bahwa diri mereka superior, perasaan bahwa minoritas adalah orang asing, perasaan wajar bila mereka mendapat berbagai fasilitas dan keistimewaan sosial, serta bahkan kekhawatiran bila minoritas bakal merebut berbagai keistimewaan yang mereka miliki sebagai kelompok dominan.

Ini mungkin dapat menjelaskan perlakuan diskriminatif kelompok dominan terhadap saya yang minoritas sedari kecil hingga remaja.

Lebih jauh, ada beberapa pilihan yang bisa diambil kelompok minoritas dalam hubungannya dengan mayoritas. Pertama, mengasimilasi diri mereka dengan mengenakan ciri-ciri yang menjadi atribut khas kelompok dominan. Saya rasa ini yang terjadi pada saya dan teman-teman semasa SMA kala kami khawatir untuk menjadi “terlalu Cina”.

Kedua, memisahkan diri dari masyarakat luas yang dominan dan mendiskriminasi minoritas. Ini pula yang terjadi pada saya sampai sebelum masuk kuliah.

Ketiga, melakukan pemberontakan frontal atau konfrontasi langsung. Yang satu ini tak pernah saya alami.

Mengetahui berbagai hal ini, saya mulai bisa melihat posisi saya di tengah masyarakat dengan lebih jelas. Terlebih lagi, salah satu perbincangan dengan dosen jurnalistik di masa kuliah, Raudy Gathmyr, cukup membuka mata saya.

Sebagai warga keturunan Arab, nyatanya Raudy juga kerap merasakan pengalaman pahit terkait rasisme sedari ia kecil. Hal ini jadi ironis karena garis keturunan keluarga Gathmyr sesungguhnya memiliki sejarah politik kental dan bahkan ikut serta dalam proses menuju kemerdekaan Indonesia.

Sebut saja Ali Gathmyr yang merupakan mantan pejuang dan perintis kemerdekaan asal Palembang, serta pernah menjabat sebagai Ketua DPRD pertama Sumatera Bagian Selatan (meliputi Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan) 1945-1955. Belum lagi adiknya, Abdullah Gathmyr, yang merupakan anggota parlemen Indonesia dari Partai Masyumi di masa awal kemerdekaan.

“Setelah lama berkontemplasi, akhirnya saya dan banyak anggota keluarga kami berkesimpulan bahwa rasisme pada dasarnya tidak akan pernah mati selama ada perbedaan. Itu akan terjadi kapan pun dan di mana pun, selama masih ada relasi mayoritas-minoritas di tengah masyarakat plural. Jadi, it’s taken for granted. Itu kelaziman dalam setiap kemajemukan–meski itu tidak lantas dianggap sebagai sesuatu yang baik,” ujar Raudy.

Jauh menengok ke belakang, diskriminasi terhadap warga keturunan Cina pun sesungguhnya telah terjadi sejak era kolonial Belanda. Diperkirakan, kebijakan “apartheid” Belanda-lah yang secara artifisial menciptakan “minoritas Cina” saat itu, walau warga keturunan ini telah tinggal di Indonesia secara turun-temurun dan sebagian bahkan bisa ditarik garis genealogisnya hingga 1600-an.

Setelahnya, kerap muncul ketegangan dengan warga pribumi hingga keturunan Cina pun sering dijadikan kambing hitam, khususnya bila tengah terjadi krisis nasional, sebut saja kekerasan pada 1947 jelang peristiwa Madiun 1948 hingga pembantaian massal pasa tragedi 1965 yang membuka jalan bagi berdirinya pemerintahan Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto.

Di era Orde Baru tersebut, Soeharto sempat menerapkan kebijakan asimilasi bagi warga keturunan Cina. Dalam buku Orang Indonesia Tionghoa: Mencari Identitas karangan Aimee Dawis (2010), dijelaskan bahwa saat itu segala bentuk kebudayaan yang berbau Cina dilarang untuk ditampilkan di depan umum.

Pemerintah menutup semua sekolah berbahasa Mandarin. Penggunaan bahasa itu di muka umum juga dicekal. Warga Cina pun diimbau untuk mengubah namanya dengan nama pribumi untuk menunjukkan komitmen pada negara. Akibatnya, kebanyakan orang Cina yang lahir setelah 1966 hanya berbicara, menulis, dan membaca dalam aksara latin dan bahasa Indonesia. Memang ada kelompok Cina totok yang masih mewariskan bahasa Mandarin pada anak-cucunya, tapi itu terbatas pada bahasa percakapan sehari-hari dan biasanya tak dilakukan di depan umum.

Walau menekan warga keturunan Cina dengan kebijakan asimilasi, di sisi lain Soeharto juga memberi ruang besar bagi mereka untuk bergerak di bidang ekonomi. Dawis bahkan mencatat, warga keturunan Cina setidaknya mengendalikan 70 persen sektor perekonomian, walau secara jumlah mereka hanya setara 3 persen dari total 240 juta penduduk Indonesia saat itu.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terang-terangan, dan hak istimewa yang diberikan pada para cukong akhirnya kerap memantik amarah pribumi. Ini menimbulkan kecemburuan sosial dan perlakuan diskriminatif dari pribumi, khususnya kelas menengah ke bawah, pada warga keturunan Cina. Ini pun menjelaskan “ledakan sosial” yang terjadi saat kerusuhan Mei 1998, kala orang-orang Cina tersebut jadi “target kolektif” massa.

Mempertimbangkan semua hal di atas, jadi wajar bila melihat gejolak sosial yang terjadi belakangan di sekitar pemilihan gubernur DKI Jakarta. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok belakangan begitu banyak mendapat tekanan akibat dugaan penistaan agama.

Mendadak, semua jadi serba hitam-putih. Bila Anda mendukung Ahok, seakan sudah pasti Anda mengkhianati ajaran-ajaran Islam. Bila Anda adalah Muslim sejati, sudah sepatutnya Anda menuntut Ahok untuk dipenjara.

Namun sesungguhnya, posisi Ahok serba salah karena ia adalah keturunan Cina, sesederhana itu. Sejarah bangsa ini telah berbicara dengan sendirinya bahwa ia adalah “target kolektif” di tengah pusaran politik nasional.

Belum lagi melihat berbagai cara yang dilakukan masing-masing kubu untuk “membakar” suasana. Dahulu, Vladimir Lenin telah menjelaskan pada kita soal propaganda dan agitasi.

Menurut Lenin, propaganda merupakan penggunaan argumen-argumen filosofis, sejarah, dan ilmu pengetahuan dengan cara persuasif untuk memengaruhi kaum terdidik dan yang berpikiran sehat. Sementara itu, agitasi adalah penggunaan slogan-slogan emosional, parabel-parabel, dan kebenaran yang diungkap sebagian untuk memengaruhi kaum yang tidak terdidik, kaum yang agak terdidik dan yang tidak berpikiran sehat.

Teori Lenin tersebut jadi relevan dengan keseharian kita saat ini, kala debat filosofis jadi keseharian rutin dalam membela pasangan calon favorit jelang pemilihan gubernur. Di sisi lain, kebenaran hanya diungkap sebagian untuk memproduksi hoax dan agama telah jadi bahan bakar utama dalam beragitasi.

Sementara saya, minoritas keturunan Cina ini, hanya bisa bertanya tanpa henti, “Apa ruginya bila saya mati hari ini?”

NB: Artikel ini pertama terbit di Geo Times pada 14 Maret 2017.

Wartawan dan Konsultan

Ilustrasi/Okezone

Bagi wartawan, berurusan dengan konsultan PR itu kerap serba salah. Wartawan butuh jasa mereka untuk menjembatani komunikasi dengan narasumber, tapi kadang juga muak bila mereka sudah mulai terlalu berusaha.

Sering sekali ada perwakilan dari konsultan PR yang menghubungi saya, entah via WhatsApp ataupun email, untuk menawarkan sesi wawancara eksklusif dengan petinggi perusahaan yang jadi klien mereka, entah perusahaan e-commerce, otomotif atau bahkan kosmetik. Tujuannya jelas, untuk menggencarkan promosi dan meningkatkan publikasi perusahaan terkait.

Biasanya saya akan meneruskan tawaran tersebut pada para editor di kantor, sebelum kemudian editor memutuskan untuk menerima atau mengabaikannya. Cukup sering editor menolak tawaran wawancara atau liputan yang dirasa tak ada nilai beritanya dan hanya akan membuat media jadi alat promosi gratis perusahaan. Kalau cuma mau ngiklan, ya hubungi saja bagian sales dan marketing kantor, bukan bagian redaksi.

Namun tetap saja, para konsultan PR itu akan menghubungi dengan gigihnya.

“Halo, Mas. Bagaimana nih, apa ada kabar dari editor soal interview yang kami tawarkan?”

“Untuk wawancara eksklusifnya apakah jadi, Mas?”

Dan sebagainya.

Sekali dua kali, biasanya masih akan saya ladeni. Saya akan jelaskan bahwa reporter tak berhak memutuskan apa-apa dan belum ada arahan dari editor. Tapi kalau terus-terusan dan jadi menyebalkan, saya akan diamkan. Begitu lebih efektif.

Yang lebih menyebalkan lagi adalah bila ada konsultan PR yang tak mengerti apa yang harus dilakukan, serta tak paham apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh wartawan.

Seorang perwakilan dari konsultan PR ternama pernah menghubungi saya via WhatsApp dan bertanya, “Release-nya belum di-published ya, Mas? Saya gak nemu nih soalnya, atau saya yang kelewat yaa. Hehe.”

Sontak, saya langsung emosi.

Namun, saya coba tetap berikan penjelasan baik-baik padanya. “Wah, kita enggak bisa main publish release gitu aja, Mas. Biasanya data dari release kita olah dulu jadi cerita yang menarik, baru bisa di-published.”

Tak lama, dia kembali bertanya, “Eh, Mas, emang biasanya butuh data apa aja sih, or buat interview juga kah?”

“Biasanya memang enggak semuanya kita publish, Mas. Tiap-tiap media kan punya kebijakan sendiri. Kalau data dari release itu dianggap menarik bagi sebuah media, ya kemungkinan untuk di-published-nya lebih besar. Hahaha,” jawab saya.

Sebulan berselang, orang yang sama kembali menghubungi saya.

“Mau nanya pendapat Mas sebagai jurnalis dong. Misal nih, Mas Viriya atau rekan-rekan jurnalis aku invite ke Bali di suatu acara tanggal 10 September, tapi tanggal 12-nya Lebaran dan tanggal 6-9 itu ada acara Galungan di sana, kira-kira rekan jurnalis bakal datang gak yaa, Mas?”

Saya cuma baca pesan darinya, lalu saya diamkan.

Belum lama ini, saya juga baru mengalami kejadian tidak enak saat diundang oleh perusahaan konsultan PR global, Edelman, untuk menghadiri acara peluncuran produk baru PT Shell Indonesia bernama Shell Fleet Card pada Kamis, 9 Maret 2017 di Hotel Dharmawangsa, Jakarta.

Sesaat setelah acara diskusi dan tanya-jawab singkat usai, para petinggi Shell keluar dari pintu di belakang panggung utama. Melihat hal itu, saya yang datang mewakili The Jakarta Post, Andy Dwijayanto dari Kontan, Anastasia Arvirianty dari Media Indonesia dan Thomas Sembiring dari Petromindo, segera beranjak dari kursi untuk mengejar para narasumber itu.

Masih banyak yang ingin kami tanyakan karena diskusi berlangsung sangat singkat dan hampir tak ada data menarik soal Shell yang bisa kami gali lebih jauh dari acara peluncuran produk baru itu. Kalau kami cuma beritakan soal produk itu, jadinya ya cuma promosi gratis untuk Shell. Kalau mau promosi, mending ngiklan saja sekalian di media terkait.

Kami berempat bermaksud keluar dari pintu samping. Namun, sudah ada beberapa perempuan berpakaian hitam yang menunggu di sana dan kemudian menahan laju kami. Kami duga mereka adalah perwakilan dari Edelman.

Kami dilarang untuk keluar. Mereka bilang, “Nanti dulu, belom boleh.” Kami bersikeras, hingga akhirnya beralasan ingin buang air kecil di luar. Akhirnya pintu dibukakan. Mereka memperbolehkan kami keluar dengan enggan sembari berujar, “Sebentar saja ya.”

Lalu, kami segera berlari mengejar orang-orang Shell yang tengah melewati sebuah lorong di hotel tersebut. Para perwakilan Shell yang dimaksud adalah Wahyu Indrawanto (Direktur Retail), Ornuthai Na Chiangmai (GM of Commercial Fleet in Asia) dan Haviez Gautama (GM of External Relations).

Sesampainya kami di sebuah pintu untuk masuk ke lorong yang dimaksud, seorang pria berbadan besar menutup dan menahan pintu tersebut dengan tangannya. Kami coba mendorong pintu itu sembari berulang kali berteriak kesal. “Hey, tidak boleh ini menghalangi kerja jurnalistik!” Setelah beberapa saat, pria berbadan besar itu pergi mengejar para petinggi Shell yang telah mendahului. Namun, perannya menjaga pintu segera digantikan oleh pria lain, kali ini kurus dan berpakaian hitam.

Saat saya coba dorong pintunya kembali, pria kurus itu tiba-tiba berujar lantang, “Tangan saya patah nih! Tangan saya patah nih!” Malas dan muak, saya lepas tangan saya dari pintu. Namun, selama beberapa saat dia tetap saja mengucapkan hal yang sama, sebelum akhirnya melepas pegangannya dari pintu.

Tak pakai lama, kami kembali melanjutkan pengejaran. Di pintu lain, pria berbadan besar kembali menghadang. Katanya, orang-orang Shell harus segera pergi ke acara lain, walau nyatanya mereka justru makan-makan di dalam sebuah ruangan. Lalu, saya beralasan saja kalau saya hanya ingin memberi kartu nama kepada para narasumber itu. “Ya sudah. Sebentar, sebentar,” kata pria berbadan besar, sebelum berpaling dan memanggil Haviez.

Haviez, yang telah masuk ke ruang makan bersama rekan-rekannya yang lain, mendadak berbalik arah menghampiri saya, mengambil kartu nama yang saya sodorkan, kemudian masuk kembali ke dalam ruangan.

Kami kesal bukan kepalang dan segera menghardik si pria berbadan besar. Andy berujar, “Sudah berapa lama sih jadi PR ngurusin media?” Thomas berkata, “Ini pelecehan profesi wartawan tahu, enggak?!” Vivi bilang, “Enggak gitu dong caranya!” Saya berucap, “Cara kaya begini enggak etis!”

Namun, tetap saja kami tidak diizinkan masuk.

Di sini, yang benar-benar kami permasalahkan adalah perlakuan pihak penyelenggara acara yang sangat tidak ramah terhadap wartawan.

UU Pers No. 40/1999, terutama pada pasal IV ayat 1 dan 3, telah menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Untuk menjamin kemerdekaan pers, wartawan berhak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Selain itu, pasal 18 ayat 1 bahkan membahas soal ketentuan pidana akibat menghalang-halangi kegiatan pers. Disebutkan, setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan 3 dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Alhasil, kami menumpahkan kekesalan pada Sri Endah yang tak sengaja kami temui di lobi hotel. Sri pernah menjabat sebagai manajer relasi eksternal perusahaan. Ia meminta maaf dan berjanji akan menyampaikan unek-unek kami pada para petinggi Shell.

Lalu, Andy juga sempat menghubungi pihak Edelman untuk menanyakan perihal kejadian itu. Konsultan PR itu mengatakan belum tahu siapa pihak yang menahan agar pintu tidak dibuka. Namun, dikatakan bahwa Edelman bukan satu-satunya penyelenggara karena ada Event Organizer lain dari internal Shell.

Sehari setelah kejadian, pihak Edelman nyatanya mengirimkan email permintaan maaf pada para wartawan terkait, termasuk saya dan Andy.

“Melalui email ini, perkenankan saya mewakili perusahaan untuk menyampaikan permohonan maaf dan menyertakan pernyataan resmi perusahaan terkait kegiatan konferensi media yang berlangsung kemarin,” ujar Amalia Belmika, manajer Edelman Indonesia.

“Kami memastikan bahwa insiden serupa tidak akan terjadi lagi di masa mendatang.”

Tak lama setelah kejadian, Haviez pun menelepon kami berempat satu per satu untuk menyampaikan permintaan maafnya.

Lalu ia sempat berujar pada saya, “Apakah ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk menebus hal ini, Mas?”

“Tidak perlu. Coba lebih manusiawi saja lain kali kalau bikin acara,” balas saya.

Akhirnya, wartawan memang bukan Tuhan, tapi tolong pastikan juga bahwa kalian, para konsultan ternama itu, bukanlah setan.

Al-Asan

Ilustrasi/Merdeka.com (Arie Basuki)

Ada orang yang berhenti berusaha karena ia kehilangan alasan. Ada aksi yang urung terlaksana karena raibnya motivasi. Alhasil, reaksi yang sempat didamba hanya bisa terpekur di pojok utopia.

Tapi, alasan yang mana?

Manusia butuh makan, karena ia punya hidup sebagai alasan. Kita menolong mereka, karena mereka begitu mendamba belas kasihan. Anda memeluk dia, mungkin karena Anda ingin memilikinya.

Lalu bagaimana bila alasan yang ada tidak lagi relevan? Syahdan, Anda bakal enggan memeluk dia, kita tak lagi sudi menolong mereka, dan manusia tak peduli bila hidupnya harus selesai di sini.

Mungkin kita bisa belajar banyak dari Ratna, seorang ibu beranak dua yang tinggal di Jemur Wonosari, Surabaya. Ratna, layaknya warga miskin lainnya di Indonesia, hanyalah “figuran” yang kehadirannya kerap tak diperhitungkan dalam gejolak sosial ekonomi masyarakat.

Pemasukan hasil menjajakan dagangan warung dan gaji sang suami sebagai sekuriti tak pernah bisa benar-benar mencukupi. Utang sebesar 4 juta rupiah merupakan angka yang kelewat besar, dan melelahkan bagi Ratna dan keluarga yang sebelumnya baru menjual sepeda motor untuk melunasi pinjaman lainnya.

Ratna pun secara resmi telah memasuki lingkaran setan keluarga miskin di Indonesia. Pendidikan kurang, gaji rendah, hanya ada doa yang terucap berlebihan, bahkan kadang terasa memuakkan. Alasannya untuk hidup sesungguhnya tak sebesar alasannya untuk mati, setidaknya itu yang dipikirkan Ratna lebih dari setahun silam.

Jumat, 23 Maret 2012, Ratna yang saat itu berusia 35 tahun mengajak dua anaknya, Yusuf (8) dan Ardi (6) untuk bersama-sama menjemput ajal. Ketakutan lebih mudah dihadapi bila kita bersama melewati, mungkin begitu pikir Ratna.

Di saat warga tengah larut dalam suasana salat Jumat siang itu, Ratna justru sibuk melarutkan racun tikus dengan air putih di dalam sebuah gelas bening di kamar kosannya. Usai memaksa dua anaknya untuk menenggak racun oplosan tersebut, Ratna pun tak lupa menghabiskan bagiannya sendiri. Ratna tak sabar untuk mati, ia sudah terlampau siap dengan segudang alasan di belakang sebagai pembenaran.

Namun, tiba-tiba Ratna tertegun menyaksikan kedua anaknya muntah-muntah akibat efek racun. Ada yang berkecamuk dalam pikirannya. Ia sendiri sudah pucat pasi, dan maut bisa menjemput kapan saja dalam hitungan menit ke depan. Namun, mendadak akal sehatnya datang melabrak.

Dengan sempoyongan Ratna berlari ke kamar tetangga sebelah sembari membawa kartu jaminan kesehatan masyarakat. Ratna minta tolong anaknya diselamatkan. Panik, warga segera membawa Ratna dan anak-anaknya ke RSI Jemursari sebelum kemudian dirujuk ke RSU Dr. Soetomo. Di saat-saat akhir, Ratna meninggalkan ajal yang sebelumnya dipanggil dengan tangan terbuka.

Seorang ibu boleh punya seribu alasan untuk mati, tapi ia tak perlu alasan untuk mencintai dan melindungi anaknya sendiri. Ratna, hanya sempat terlupa karena cintanya tertumpuk alasan yang membawa pembenaran kematian.

Alasan adalah pembuka jalan, tapi bukan acuan kita dalam berproses ke depan. Karena saat semuanya terasa terlampau berat, mungkin kita hanya terlupa pada apa yang pernah kita cintai begitu rupa tanpa alasan membelakangi.

Seorang penulis ternama, Clive Staples Lewis, pernah berujar, “An explanation of cause is not a justification by reason.”

Mungkin ia bisa menuturkan hal tersebut karena ada hal-hal yang tak butuh alasan sebagai penjelasan kebenaran. Ada alasan yang berubah sebagai afirmasi, dan ada asan (asa atau harap) yang terbendung karenanya.

Jakarta, 23 Oktober 2013

Yang (Ingin) Kita Percayai

Ilustrasi/Spreadshirt

Kau tahu, ada banyak jalan menuju Roma. Tapi bagi banyak orang, hanya ada satu jalan menuju surga. Itu adalah jalanku. Bagiku. Juga jalanmu. Bagimu.

Saya ingat sebuah kejadian pada Juni 2015 yang membuat saya termenung cukup lama. Saat itu saya sedang menghabiskan waktu sendirian di dalam kamar rumah di Jakarta, duduk di lantai berseberangan dengan laptop di atas ranjang. Secangkir kopi hitam terletak di kanan, persis di samping asbak. Keduanya tak jauh dari dinding di bawah jendela yang menghadap jalan kompleks perumahan.

Jendela itu saya biarkan terbuka, hingga ragam suara dari luar bisa bebas lalu lalang di dalam kamar. Entah bunyi knalpot sepeda motor yang terlampau nyaring, obrolan dan tawa satpam kompleks yang membahana, ataupun suara lantang speaker masjid yang mengingatkan waktu sahur saat subuh. Itu hal biasa. Saya tak pernah benar-benar terganggu karenanya.

Hingga kemudian, terdengarlah suara khotbah yang begitu menggebu-gebu.

“Punya anak yang banyak, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sampai 10 kalau masih kuat beranak. Masa, orang Islam anaknya cuma satu, orang Cina anaknya 20?”

Saya tekan tombol pause, menahan laju film yang sedang saya tonton kala itu.

“Entar lama-lama negara kita isinya bukan orang-orang kita, gimana tuh?”

Saya terdiam. Sejujurnya ini menggelikan. Seluruh argumen tersebut, yang entah berasal dari kitab mana, otomatis terpental dari logika saya. Namun tetap saja, pikiran saya melayang tak tentu arah.

Mendadak, saya teringat kejadian yang pernah papa saya alami lebih dari 10 tahun lalu. Saat itu, papa sedang mengunjungi sebuah lahan pemakaman di Gunung Gadung, Bogor, bersama seorang temannya. Di sana, mereka iseng berkeliling sekaligus melihat keadaan kuburan sebelum tiba Hari Raya Ceng Beng; waktunya ziarah kubur bagi orang Cina.

Berbagai persembahan diletakkan di atas makam oleh keluarga yang berkunjung ke sana, dari bunga, hingga beragam makanan yang bisa menggugah selera. Orang Cina memang punya tradisi membawa makanan favorit leluhurnya untuk dijadikan persembahan saat sembahyang. Banyak yang masih melaksanakannya, termasuk kedua orangtua saya yang beragama Buddha. Namun, tak sedikit pula yang mencibirnya sebagai perbuatan berhala.

Seorang pria di lahan pemakaman Gunung Gadung pun tampaknya berpikiran serupa. Tiba-tiba, ia bertanya iseng pada papa saya yang kebetulan ada di dekatnya. “Pak, memangnya itu makanannya bisa ‘sampai’ ya ke ‘atas’ sana?”

Papa saya terdiam sesaat. Lalu sembari melihat makam umat Kristiani, ia membalas, “Lalu, memangnya bunga-bunga yang di sebelah situ harumnya bisa tercium sampai ke ‘atas’ sana?”

“Beda dong. Bunga-bunga itu ditaruh sebagai tanda hormat, menunjukkan rasa bakti kita pada keluarga yang telah pergi.”

“Ya, sama saja, kan?”

Tak ada bedanya. Cerita soal perdebatan dua jenis persembahan dan khotbah agama di atas adalah cerita soal kompetisi. Bagaimana kita terus berlomba memamerkan yang kita percaya sebagai yang terbaik, terunggul, dan tak terbantahkan. Yang lain hanya liyan, orang-orang di luar kerumunan yang terlanjur memilih jalan salah hingga harus menemui pertobatan sebelum kematian.

Lalu saya kembali asyik menonton film yang sesaat sempat terlupakan. American Hustle. Film keluaran 2013 yang terinspirasi dari operasi Abscam FBI untuk menangkap sejumlah politisi korup Amerika Serikat pada akhir 1970-an dan awal 1980-an.

Dalam film, Irving Rosenfeld dan Sydney Prosser, pasangan penipu kawakan, terpaksa bekerja sama dengan agen FBI, Richie DiMaso, sebagai upaya mendapatkan pembebasan bersyarat. Richie begitu bersemangat membayangkan potensinya jadi pahlawan di ujung jalan setelah memimpin operasi tersebut sendirian.

Sejak awal, Sydney menolak terlibat. Namun akhirnya ia mengangguk setuju agar bisa melenggang bebas bersama Irving. Ia bahkan berencana mendekati dan mengambil hati Richie agar suatu waktu bisa memanipulasinya kala situasi mendesak.

“Kita akan membutuhkan pilihan langkah lainnya. Percayalah padaku, dan kau akan berterima kasih padaku,” ujar Sydney.

“Kunci pada diri seseorang adalah apa yang mereka percayai, dan apa yang ingin mereka percayai.”

Di akhir cerita, FBI berhasil menangkap para pejabat publik korup. Irving dan Sydney pun berhasil mendapatkan kebebasannya setelah memanipulasi Richie yang terlampau menggebu untuk meraih “kejayaan”.

Memang, yang ingin kita percayai nyatanya kerap membutakan mata sendiri. Dan celakanya, hal semacam itu begitu sering terjadi hari-hari ini, di tengah situasi politik yang memanas jelang pemilihan kepala daerah.

Apalagi, kita hidup di tengah zaman kejayaan internet yang membuat kebohongan bisa begitu cepat menyebar ke seluruh pelosok negeri dan dirayakan dengan gegap gempita, saat orang lebih suka “membagikan tautan” dibanding “memerika ulang kebenaran”, saat stamina membaca banyak orang telah terkikis hingga empat sampai lima paragraf saja.

Akhirnya, semua seakan jadi cepat naik darah. Kala agama dijadikan bahan bakar beragitasi, kawan pun bisa jadi lawan hanya karena perbedaan sikap politik.

Beberapa minggu lalu, saya tertawa geli membaca status Facebook seorang kawan saya yang seorang anak band. Di situ, ia terlihat begitu kesal karena kawannya mesti bertengkar dengan kawan lain yang kerap memberi mereka pekerjaan manggung karena beda pendapat soal pasangan calon gubernur DKI Jakarta.

Alhasil, kemungkinan besar mereka bakal kehilangan salah satu sumber pendapatan rutin gara-gara pertikaian tersebut. Dan bukan tak mungkin, nafkah untuk keluarga masing-masing anggota band itu jadi tersendat karenanya.

Buat saya, sulit sekali rasanya mencerna hal ini. Tiap orang tentu berhak menentukan pilihan soal apa yang mereka percayai, dan apa yang ingin mereka percayai. Namun apakah itu benar-benar setara harganya dengan hilangnya persahabatan dan bahkan runtuhnya akal sehat?

Kalau Anda berani menjawab, “Iya,” saya kian yakin saja bahwa Pancasila memang benar-benar cuma utopia.

NB: Artikel ini pertama terbit di Bedaitubiasa.com pada 7 Februari 2017.

Telolet 65

Ilustrasi/Unsplash

Pak Jokowi, telolet, Pak.

Belakangan, pengguna media sosial diramaikan dengan frasa “om telolet om”. Semua berawal dari anak-anak di Jepara yang berkumpul di pinggir jalan sembari membawa kertas karton besar bertuliskan kata-kata sakti tersebut untuk menyambut bus-bus yang lalu-lalang.

Tiap kali bus lewat dan menyahut dengan bunyi klakson bervariasi, anak-anak itu sontak bertepuk tangan sambil tertawa girang. Telolet pun menjadi viral. Orang-orang membicarakannya, dari tetangga sebelah hingga musisi kenamaan dunia. Sebagian menertawakan, walau tak mengerti di mana lucunya.

Fenomena ini memang absurd, dan sekilas mirip dengan apa yang pernah dibahas oleh dramawan legendaris Eugene Ionesco puluhan tahun silam soal “kehadiran” dalam “ketiadaan”, soal bahasa yang gagal menjembatani makna.

Pemikiran tentang bahasa yang gagal menjembatani makna ini bisa kita temukan dalam lakon The Chairs garapan Ionesco pada 1952. Di sana, cerita berfokus pada perbincangan absurd dua tokoh utama, Lelaki Tua dan Wanita Tua, yang menyoal berbagai kenangan manis dan pahit dari masa lalu, entah soal kehancuran kota Paris atau soal anak lelaki mereka yang mengidap Oedipus Complex.

Sepanjang lakon, kita disuguhi perbincangan yang penuh dengan kata-kata absurd, tak masuk akal, dan bahkan kerap tak bermakna. Misalnya, kala Wanita Tua berusaha melipur lara suaminya yang tengah bertindak selayaknya anak kecil, ia berujar, “My pet, my orphan, dworfan, worfan, morphan, orphan… Orphan-ly, orphan-lay, orphan-Io, orphanloo… Li Ion laia, li Ion Ia Iay, orphan-ly, orphan-lay, releerelay, orphan-li-relee-re-Ia…

Di sini, Ionesco seakan ingin menunjukkan kegagalan bahasa dalam menjembatani makna di dalam kehidupan bermasyarakat.

Syahdan, kedatangan tamu-tamu tak kasat mata membuat situasi kian intens. Kehadiran satu tamu selalu ditandai dengan bertambahnya satu kursi kosong di atas panggung. Pasangan tua itu pun mengajak mereka semua berbincang dengan begitu bersemangat (dan klise).

Di sini, “kehadiran” kursi-kursi kosong menunjukkan “ketiadaan” tamu-tamu di atas panggung secara fisik. Walau begitu, kemunculan tamu-tamu itu — setidaknya di benak si pasangan tua — justru menekan arti keberadaan dua tokoh utama tersebut. Mendadak, pasangan tua itu berusaha keras menyesuaikan diri berbincang sesuai norma-norma kesopanan dengan tamu dari berbagai latar berbeda.

Namun, biar bagaimanapun, pada akhirnya mereka merasa tak mampu menyuarakan dirinya sendiri dengan layak. Karena itu, Lelaki Tua memutuskan untuk mendelegasikan pesan terakhirnya pada sang orator bisu dan tuli, sebelum kemudian memutuskan untuk bunuh diri, diikuti pula oleh Wanita Tua tak lama berselang, dan bahagia dalam mati.

***

Pak Jokowi, telolet, Pak.

Setelah lebih dari setengah abad berlalu, rasanya kian absurd untuk membicarakan tragedi 1965. Kata-kata seakan telah kehilangan kekuatannya, tenggelam dalam banalitas dan klise yang tak lagi mampu menjembatani makna.

Pertengahan 2014, pasangan calon presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menegaskan komitmennya bila terpilih saat pemilihan umum yang akan segera berlangsung saat itu: kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu mesti segera dituntaskan. Menurut mereka, berbagai kasus HAM masa lalu—entah tragedi 1965, Talangsari 1989, atau kerusuhan Mei 1998—telah menjadi beban politik yang memberatkan perjalanan bangsa. Karena itu, semua harus dibuat terang benderang, diusut tuntas hingga ke akarnya.

Saat berkampanye di Bekasi pada 4 Juli 2014, Jokowi berujar, “Harus diselesaikan. Sudah pasti kayak gitu, kok. Itu komitmen.” Bagi para korban yang telah terlalu lama merindukan keadilan, janji itu bagai titik terang. Mereka tahu, kebenaran hanya bisa dibuka dengan seonggok keberanian.

Begitu Jokowi terpilih sebagai presiden, pemerintahannya memberikan tenggat untuk penyelesaian itu. Saat masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, pada 17 Maret 2016 Luhut Binsar Pandjaitan berujar, “Semoga tanggal 2 Mei 2016 bisa dituntaskan.”

Bila janji itu terpenuhi, pemerintahan Jokowi bakal menyelesaikan kasus-kasus berusia puluhan tahun—yang telah menelan jutaan nyawa rakyat Indonesia tanpa pandang bulu itu—dalam kisaran waktu hanya dua tahun.

Pertanyaannya kemudian: apakah mungkin?

***

Pak Jokowi, telolet, Pak.

“Rekonsiliasi itu tujuan akhir kita. Tapi, tujuan saya yang paling penting sebenarnya adalah bahwa dunia internasional bisa mengakui bahwa kita sudah menyelesaikan masalah HAM [terkait)] PKI [saat tragedi 1965], sehingga itu tidak menjadi beban generasi ke depan lagi,” ujar Luhut pada 18 Mei 2016, atau 16 hari setelah tenggat yang dijanjikan.

Saat itu, belum juga ada titik terang soal penyelesaian kasus HAM masa lalu. Namun, Luhut ingin dunia internasional melihat bahwa (seakan) ada kemajuan dalam prosesnya, bahkan dengan memaksakan terciptanya rekonsoliasi walau tanpa pengungkapan kebenaran terlebih dahulu.

“Rekonsiliasi yang digagas negara ini benar-benar salah kaprah, karena pada dasarnya rekonsiliasi adalah output dari pengungkapan kebenaran. Kalau misalnya rekonsiliasi dilakukan tanpa pengungkapan kebenaran, kita kan tidak tahu mana yang disebut pelaku, mana yang disebut korban, mana yang mau dipulihkan. Jadinya tidak jelas,” kata peneliti HAM Setara Institute, Ahmad Fanani Rosyidi, sebulan sebelum ucapan Luhut di atas.

Pemerintah memang berniat mencari rekonsiliasi, terutama melalui simposium nasional yang diadakan pada 18–19 April 2016 di Jakarta yang mempertemukan para korban tragedi 1965, akademisi, aktivis dan bahkan perwakilan dari pihak militer. Komnas HAM dan Dewan Pertimbangan Presiden jadi penyelenggaranya.

Tak lama berselang, sejumlah purnawirawan militer mengadakan simposium tandingan pada 1–2 Juni 2016, juga di Jakarta, yang mempertemukan para fundamentalis, perwakilan militer, dan beberapa korban tragedi Madiun 1948.

Alhasil, kedua acara tersebut hanya jadi ajang curhat dan debat. Masing-masing saling menuntut dan menyalahkan tanpa ada penyelesaian.

“Kita mengakui aksi horizontal dalam tragedi 1965, namun demikian kita harus mengakui keterlibatan negara,” kata Sidarto Danusubroto, penasihat panitia simposium April yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

“Yang dibutuhkan negara ini adalah untuk melupakan masa lalu dan fokus menatap masa depan,” ujar ketua simposium Juni, Letnan Jenderal (purnawirawan) Kiki Syahnakri. “Kita tak perlu membuka luka lama.”

Akhirnya malah tak keruan.

***

“Saya akan terus bekerja menyelesaikan masalah itu, saya jamin. Jadi masalah HAM masa lalu yang kemarin sudah tercatat untuk diselesaikan terus kita lanjutkan,” kata Wiranto pada 14 September 2016, kala ia belum lama menggantikan posisi Luhut sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. “Intinya kami tidak mengabaikan [kasus] itu.”

Selewat beberapa bulan setelah dua simposium usai dilangsungkan, masih belum ada juga titik terang. Masing-masing panitia telah menyerahkan rekomendasinya ke pemerintah, yang tak kunjung membeberkan hasilnya ke publik. Bahkan, tekanan dari dunia internasional pun seakan tak mengubah apa-apa.

Pada Juli lalu, majelis hakim internasional dari International People’s Tribunal tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan Indonesia 1965 mengumumkan bahwa telah terjadi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara pasca-peristiwa 1 Oktober 1965. Kejahatan itu mencakup pembunuhan massal, penahanan dalam kondisi tak manusiawi, perbudakan orang-orang di kamp tahanan seperti di Pulau Buru, penyiksaan, penghilangan paksa, dan kekerasan seksual, yang diperkirakan melibatkan ratusan ribu korban.

Namun, pemerintah masih bergeming.

***

Sekali lagi, terlihat bahwa Ionesco ingin menunjukkan bahwa bahasa hanya jadi penghambat dalam kehidupan bermasyarakat. Toh usaha keras pasangan tua dalam lakon itu untuk berbahasa pada tamu-tamu tak kasatmata akhirnya hanya berujung pada kesia-siaan, pada ketiadaan.

Sama halnya dengan anak-anak di Jepara yang mencari penghiburan dari tamu-tamu berbentuk bus yang lalu-lalang di jalan, dan begitu bahagia saat “pesan”-nya diterima dan disambut dalam bentuk suara klakson lantang.

Kehadiran bus-bus itu pun jadi ironis, karena di balik setiap tepuk tangan dan sorakan anak-anak tersebut, ada banalitas yang selama ini begitu kental menyapa kehidupan mereka, yang mendorong mereka mencari penghiburan pelarian dari keseharian.

Terlebih lagi, pesan mereka, “om telolet om”, juga jadi penanda kegagalan bahasa. Mungkin aksi mereka tak akan sama menariknya bila yang ditulis adalah “Bolehkah bunyikan klaksonnya, Bapak Supir?”

Bahasa yang terpenjara norma mungkin tak pernah bisa efektif menjembatani makna sosial kehidupan anak-anak tersebut, karena mereka, biar bagaimanapun, datang dari golongan sosial yang terlampau sering “kalah” dan pasrah. Sebaliknya, kegembiraan sesaat bisa tercapai melalui kata-kata racau buatan yang sekilas terlihat tak bermakna: “telolet”.

Sama halnya pula dengan para penyintas tragedi 1965 yang sudah terlampau sering bersuara tanpa mendapatkan hasil nyata. Mereka adalah Lelaki Tua dan Wanita Tua yang telah kehabisan kata-kata, tapi terus berusaha bersuara dengan absurd soal pahit dan getir masa lalu, yang sayangnya, tak pernah berujung pada kejelasan penyelesaian.

Dan, sepanjang 2016 pemerintah hanya muncul sebagai pelengkap kesengsaraan mereka. Janji pemerintah ada, pun juga tiada. Namun, para penyintas itu tetap bertepuk tangan kala pemerintah “membunyikan klakson”-nya, dan mungkin tengah bersiap “bunuh diri” di akhir cerita, walau semua tetap sia-sia.

Lantas, kita pun hanya bisa tertawa menyaksikan segalanya.

Pak Jokowi, telolet, Pak.

NB: Artikel ini pertama terbit di Ingat 65 pada 11 Januari 2017.

Karena SBY Cuma Ingin Didengarkan

Susilo Bambang Yudhoyono/BBC

Tahukah Anda cara terbaik menenangkan teman yang dirundung lara? Jadilah pendengar yang baik. Tak usah terlampau banyak menimpali saat dia curhat. Cukup pasang telinga dan nikmati ceritanya.

Maka saat guru besar curhat Indonesia Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mulai berkoar-koar di Twitter belakangan ini, saya paham bahwa sesungguhnya ia hanya butuh didengarkan.

Bagaimanapun usaha kita untuk menasihati, menegur, atau menyindirnya rasanya akan sia-sia karena niscaya omongan kita cuma akan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Justru, semakin kita tekan dia akan semakin menjadi; racauannya bakal kian liar karena ia merasa tak satu pun orang sudi memahami dan berempati.

Lihat saja kompilasi kegundahan SBY hari-hari ini, dari soal Lebaran Kuda, hoax, penyadapan, hingga pertanyaannya soal hak untuk tinggal di negeri ini usai mendapati ratusan orang berunjuk rasa di kediamannya di Kuningan, Jakarta Selatan. Semakin gencar netizen meledek SBY dengan meme, semakin kencang pula curhatannya.

Di sini, sesekali kita mesti belajar untuk melihat dunia dari sisi SBY.

Selama 10 tahun SBY menjabat sebagai Presiden RI, dia telah menelurkan lebih dari 40 lagu yang terangkum dalam lima album musiknya. Nah, polanya sudah jelas bukan? SBY memang se-sensitif itu. Setumpuk masalah bangsa yang tak kunjung bisa dipecahkan akhirnya mendorongnya jadi begitu melankolis. Alih-alih mencari solusi, ia justru memilih untuk jadi musisi.

Di sisi lain, 10 tahun masa SBY berkuasa sebagai presiden mungkin tanpa disadari juga jadi masalah untuknya. Anda pernah dengar soal sindrom Hubris? Sindrom ini biasa menimpa seorang pemimpin yang telah terlampau lama berkuasa dan lahir dari campuran rasa harga diri dan percaya diri yang kelewat tinggi serta ketidakpercayaan – atau bahkan rasa hina – seseorang saat memandang orang-orang lain di sekitarnya.

Beberapa gejala dari sindrom Hubris adalah kecenderungan untuk menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengglorifikasi diri sendiri, secara obsesif berusaha keras untuk menjaga citra diri, sulit untuk membedakan antara realita dan fiksi, serta kerap mengambil keputusan dengan gegabah dan impulsif.

Singkat kata, sindrom ini berpengaruh besar terhadap penilaian dan pengambilan keputusan seorang pemimpin.

Tak percaya? Lihat saja bagaimana pemerintahan SBY mengeluarkan Permen ESDM No. 1/2014 yang memperpanjang izin ekspor konsentrat untuk Freeport Indonesia hingga 11 Januari 2017 – walau UU No. 4/2009 tentang mineral dan batubara jelas-jelas telah melarang ekspor komoditas terkait. Permen itu keluar pada 11 Januari 2014, sehari jelang larangan ekspor berlaku.

Masih tak percaya? Lihat saja bagaimana di tahun yang sama keluar PP No. 51/2014 yang jadi dasar legalisasi reklamasi Teluk Benoa yang begitu keras ditentang oleh masyarakat Bali.

SBY mengeluarkan beragam jurus mabuk di saat-saat akhirnya berkuasa sebagai presiden.

Dan kini, di tengah masa pensiunnya, SBY kembali berulah, mengeluarkan cuitan demi cuitan di Twitter yang jelas sekali usahanya untuk menarik perhatian publik.

Untuk memahami hal ini, rasanya kita mesti melihat hasil studi Hong Kong Playground Association yang mewawancarai 2.142 pensiunan di Hong Kong sepanjang kurun waktu hampir delapan bulan di 2016.

Hasil studi itu menyebutkan bahwa mayoritas pensiunan yang ada mulanya menikmati waktu-waktu pensiun mereka, entah dengan beristirahat atau duduk-duduk santai, dengan alokasi waktu senggang selama sekiranya delapan jam per hari. Namun selewat satu atau dua tahun, kesehatan jiwa mereka perlahan terganggu.

Wajar saja, mendadak mereka merasa sepi di hari tuanya setelah aktif bekerja selama puluhan tahun sebelum mencapai masa pensiun. Alhasil, banyak kekhawatiran yang timbul di benak pensiunan tersebut, dari soal kematian sanak saudara atau kawan sepermainan hingga pemikiran bahwa mereka tak lagi diakui karena tak lagi punya nilai di tengah masyarakat.

Untuk lebih meyakinkan Anda, saya akan mengutip sebuah studi lain berjudul “The Retirement Syndrome: The Psychology of Letting Go” keluaran sekolah bisnis Insead.

“Waktu pensiun yang kian dekat membuat para pemimpin berusia tua berhadapan dengan sejumlah realita menyakitkan yang datang bersamaan dengan kesadaran untuk merelakan, seperti hilangnya pekerjaan, kemungkinan hilangnya kesehatan dan vitalitas diri, hilangnya sorotan dan kontak publik serta hilangnya pengaruh, kekuasaan, perhatian dan kekaguman. Ditambah lagi, mereka berhadapan dengan prospek menghabiskan waktu di rumah dengan pasangan yang telah menjelma jadi orang asing yang sesungguhnya,” tulis studi itu.

Jadi, wajar bila hari-hari ini ada kecenderungan SBY untuk mencari ulang kekuasaan dengan caranya sendiri. Bila anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono, telah disodorkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta, bukan tak mungkin nanti sang istri, Ani Yudhoyono – yang tak kalah bapernya itu – didorong jadi calon presiden di 2019.

Maka saat muncul berita SBY hadir dalam kampanye Agus di Stadion Soemantri Brodjonegoro, Kuningan, Jakarta, pada 11 Februari 2017, dan bertanya pada penonton, “Masih kenal saya?” tak usahlah netizen terlampau semangat membuat meme baru untuk menyindirnya.

Apalagi di saat yang sama, SBY juga mengajak penonton bernyanyi, “Tuhan berikanlah aku gubernur yang baik hati, yang mencintai rakyatnya apa adanya.”

Sudah sepantasnya kita tertawa saja. Karena itu hanya tingkah orang tua yang mencoba untuk tetap relevan di dunia yang telah jauh meninggalkannya.

Jakarta, 13 Februari 2017

Ode untuk Esther

215

Sehabis rapat desk bisnis The Jakarta Post.

Selasa, 8 November 2016. Hari itu saya mengirim berita soal kebijakan BBM satu harga Pertamina pada pukul 6.24 petang, telat hampir setengah jam dari tenggat yang ditetapkan editor.

Lega, saya putuskan bersantai sejenak di kedai langganan dalam kompleks Taman Ismail Marzuki (TIM) sembari menunggu lewatnya jam macet bubaran kantor. Saya baru beranjak pulang setelah sekiranya satu jam kemudian, usai santap makan malam dan menghabiskan beberapa batang rokok.

Saya segera mengambil sepeda motor di parkiran dan melaju keluar TIM dengan santai. Selewat beberapa ratus meter, mendadak ponsel saya berdering nyaring. Ternyata Kak Esther Samboh yang menelepon.

“Vir, di mana?” tanyanya ramah.

“Di motor, Kak, lagi jalan pulang dari Cikini. Kenapa?”

“Hehehe. Gimana? Mood hari ini lagi bagus, enggak?”

Perasaan saya mendadak tak enak. Kalau tiba-tiba Kak Esther telepon dan tanya basa-basi begini, kemungkinan besar tulisan saya bermasalah.

“Aman, Kak, aman.”

“Oh, gitu. Jadi begini, Vir… Eh, berisik banget. Itu suara apaan deh?”

“Ondel-ondel, Kak. Aku habis ngelewatin ondel-ondel, nih.”

Sontak Kak Esther ngakak.

“Apaan, sih? Kok bisa ada ondel-ondel?”

Lalu dia lanjut ngakak selama kira-kira satu menit.

“Hahaha, enggak tahu, Kak. Kebetulan aja ngelewatin.”

Setelah Kak Esther menenangkan diri, barulah dia menjelaskan. Benar saja, menurutnya tulisan saya soal BBM satu harga kurang data.

“Kamu ada tambahan data pendukung enggak buat dimasukin ke tulisan? Kalau ada coba kirim ulang ya. Kalau enggak ada, kemungkinan tulisannya di-dropped,” lanjut Kak Esther, masih dengan nada ceria.

Saya sontak pusing.

“Oke, Kak. Coba aku cari dulu ya.”

Singkat cerita, saya segera banting setir, mampir ke gerai Dunkin Donuts di dalam kompleks SPBU Cikini. Selewat 20 menit, saya sudah kirimkan revisi tulisan yang telah berisi data-data tambahan.

Saya pun kembali lega.

Kalau ingat kejadian tersebut, saya suka geleng-geleng kepala sendiri. Kak Esther memang selalu begitu. Ia pandai, sangat pandai bahkan, menjalin hubungan dengan para reporter, hingga ia bisa saja mengkritik sebuah tulisan sembari memberi tugas tambahan dengan riang sampai reporternya lupa untuk kesal atau tersinggung. Ia bahkan masih sempat tertawa lepas saat menemukan keseharian yang jenaka, seperti suara ondel-ondel dari pinggir jalan itu, biarpun tenggat sedang mengancam tanpa belas kasihan.

Saya dan kawan-kawan reporter lain di desk bisnis The Jakarta Post, rasanya sudah terlalu sering bersyukur bisa bekerja di bawah arahan Kak Esther.

Sebagai kepala desk bisnis, Kak Esther jauh dari kesan galak dan berjarak. Reporter bisa menyambangi mejanya kapan saja tanpa segan. Bahkan di tengah jam deadline sekalipun, ia (hampir) selalu dapat membuka diri untuk konsultasi tulisan atau sekadar bertukar gosip kantor.

Terkadang, editor lainnya yang harus mengingatkan reporter agar jangan dulu mengganggu Kak Esther bila memang kerjaan sedang begitu menumpuk. “Jangan ajak ngobrol Esther! Dia lagi ngedit halaman 1,” kata Kak Tassia, editor lain di desk bisnis, suatu hari.

313

Para editor bisnis The Jakarta Post: (kiri ke kanan) Kak Esther, Kak Tassia dan Mas Argun.

Di sisi lain, reporter pun menaruh respek begitu besar pada Kak Esther, entah karena kemampuannya mengedit tulisan amburadul jadi kinclong, caranya menjelaskan hal rumit jadi sederhana, serta perhatian dan apresiasinya pada tiap reporter.

Pada pertengahan Agustus 2016, saya kebagian meliput Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai, Tangerang. Saya yang seumur-umur tidak pernah menulis soal otomotif, terpaksa belajar memahami seluk beluk mesin sepeda motor atau bahkan ukuran ban truk.

Lalu, jadilah saya menulis soal peluncuran sports bike terbaru Astra Honda Motor bernama CBR250RR. Karena tulisan itu dialokasikan untuk terbit di koran Senin, maka saya punya cukup banyak waktu untuk menggarapnya di Sabtu sebelumnya. Seharian saya kerjakan tulisan itu dengan dahi berkerut, mencari data soal produk 250 cc Honda sebelumnya hingga angka penjualan sepeda motor nasional selama beberapa tahun terakhir.

Saya kirim tulisan tersebut Sabtu malam. Lalu pada Minggu sore tiba-tiba Kak Esther menyapa via WhatsApp.

“Story Astramu (lima gambar jempol). Sampe terharu bacanya.”

Baca pesan Kak Esther, saya langsung sumringah. Maklum, itu baru bulan kedua saya jadi reporter desk bisnis. Selama di sana, saya rutin stres, entah kala berusaha membaca prospektus perusahaan untuk pertama kalinya, terbengong-bengong mendapati berbagai istilah alien di sektor perbankan, sampai kepala pening usai dihajar tumpukan data ekspor-impor terbaru keluaran Badan Pusat Statistik (BPS).

Di waktu lain, saya sempat menulis soal cashless society pada akhir November 2016 dalam rangka pemenuhan tugas mingguan. Tiap beberapa minggu sekali, reporter di desk bisnis memang wajib bergantian mengerjakan tugas liputan mendalam selama satu minggu penuh dengan hasil akhir dua hingga tiga tulisan (sedikit lebih) panjang dari biasanya. Saat itu, kami dibebaskan dari tugas rutin harian di beat masing-masing.

Namun, selewat kurang lebih seminggu setelah saya kirim hasil liputan ke editor, tulisan saya itu tak kunjung naik cetak. Heran, saya sempat menanyakan hal ini ke Kak Linda, salah satu editor.

“Tenang, Vir. Tulisanmu oke kok, makanya disimpan. Kalau pas lagi seret, itu kita keluarin biar ada yang cetar,” kata Kak Linda yang memang selalu riang dan positif.

Walau begitu, entah kenapa saya tetap tak tenang.

Benar saja, besoknya ketika saya mampir ke kantor, saya menanyakan hal yang sama ke Kak Esther yang langsung menjawab, “Aku enggak ngerti kamu mau ngomong apa sih di tulisan itu?”

Ya salam.

Kak Esther memang sangat fair saat memberi penilaian, dan saya justru lebih senang bila diperlakukan seperti itu.

Banyak hal lain yang membuat saya begitu segan padanya, entah pencapaiannya yang bisa jadi kepala desk bisnis di usia belum mencapai kepala tiga, atau juga berbagai kisah legendarisnya saat masih berstatus reporter.

Beberapa tahun silam, Kak Esther pernah ditugaskan meliput Investor Day di Bursa Efek Indonesia, acara yang jadi ajang berkumpulnya para emiten untuk melakukan paparan publik soal kinerja dan rencana ekspansi mereka ke depan. Saat itu, Kak Esther sempat dalam satu hari mengirimkan 13 berita online dan empat artikel koran.

Mendengarnya, saya cuma bisa bengong. Apalah saya ini yang paling banyak cuma kirim dua artikel koran saat meliput Investor Day pada Agustus tahun lalu? Cuma remah Malkist Abon kalau dibanding Kak Esther.

Namun, satu hal yang saya tak akan pernah lupa adalah pesan Kak Esther saat saya masih berstatus calon reporter di desk bisnis.

“Selalu kasih yang terbaik, bukan untuk kantor, bukan untuk editor, tapi untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu kasih yang terbaik demi kantor, akan ada banyak kecewanya. Makanya kamu harus lakukan yang terbaik untuk diri kamu sendiri, untuk bekal kamu ke depannya.”

Dan, akhirnya itu pula yang ia ucapkan saat memberi kata-kata perpisahan pada seluruh rekan-rekan reporter dan editor desk bisnis pada 11 Januari 2017.

Mulanya, banyak dari kami seakan tak terima dengan keputusan Kak Esther, terutama saat ia pertama kali mengumumkannya secara resmi pada pertengahan Desember 2016. Tiap reporter di dalam ruang rapat saat itu cuma bisa terdiam, terjebak dalam canggung yang menyesakkan.

I should give this new job a try. I’ve been in this small box for a long time. Sampai ke titik bahkan kadang-kadang bikinin outline untuk liputan kalian aja cuma butuh lima sampai 10 menit. And it’s bad when you have reached that point. It’s like you’re on autopilot mode. So, I feel the need to expand myself, and I need more time with my family,” kata Kak Esther.

Akhirnya kita memang harus terus maju. Mesin di “kotak kecil” ini mesti lanjut berjalan biarpun banyak lubang menunggu di depan.

And now, it’s about time for us to give it a try.

img_3665

Perpisahan dengan Kak Esther.

Racau Balau

Belakangan saya sedang sering sentimental. Banyak hal terjadi dalam beberapa bulan terakhir yang bikin saya bertanya ulang pada diri sendiri, sebenarnya saya mau ngapain sih ke depannya?

Pertama, pada 1 November lalu, tiba-tiba kawan saya Benediktus Krisna kasih kabar kalau ia bakal dipindahtugaskan jadi wartawan harian Kompas cabang Yogyakarta per 3 November sampai batas waktu yang tak ditentukan. Wih, mendadak sekali pikir saya.

Bene adalah sohib saya sejak semester 1 kuliah di Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Tangerang. Saat itu, dia adalah satu dari segelintir cowok yang terjebak di kelas Ilkom A angkatan 2009 yang didominasi oleh kaum hawa.

Selain saya dan Bene, ada pula Rafael Miku Beding, Lambertus Guntoro, Silvanus Alvin dan Rhesa Jonathan.

Raff saat ini sudah berkarier di kampung halamannya, Flores, sementara Alvin baru saja berangkat ke Leicester, Inggris, untuk melanjutkan studi S2. Selain itu, selama lebih dari setahun terakhir pun Rhesa telah bekerja di Riau. Otomatis, dari sedikit teman-teman cowok saya di tahun pertama kuliah, tinggal Toro yang kini bekerja di Tangerang yang masih sering saya temui.

1

Toro, Raff, saya dan Bene di tahun pertama kuliah.

Tak hanya mereka sebenarnya. Satu per satu, teman-teman yang dulu pernah begitu dekat dengan saya, teman nongkrong dan bodoh-bodohan bareng selama bertahun-tahun lamanya, semuanya berpencar mengejar impiannya masing-masing.

Sontak, saya merasa tertinggal dengan mereka yang telah mengambil langkah-langkah besar dalam hidupnya tersebut.

Belum lagi, belakangan ini banyak pula teman-teman yang melangsungkan pernikahan. Ada Fachrul Sidiq, teman kantor yang menikah pada September lalu, Stephanie Nursalim, sahabat sejak zaman kuliah, pada akhir Oktober hingga Tommy Salim, karib semasa SMP, pada awal November ini.

Beberapa lainnya juga akan menikah dalam waktu dekat, dari teman kampus Fenny Djaja dan Limia De Sinta di akhir tahun ini, hingga teman eks cub reporter The Jakarta Post Reza Susilo di awal tahun depan.

Bagaimana dengan saya?

Bila ditanya, saya selalu bilang ingin menikah di umur 30-an – kini saya berusia 25. Karena, masih ada begitu banyak hal yang ingin saya lakukan dan capai ke depannya, dari sekolah S2 di luar negeri, menulis buku lagi, mengembangkan Teater KataK, hingga memajukan bisnis kaus saya bareng kawan-kawan.

Di sisi lain, pekerjaan saya di The Jakarta Post juga begitu menyita waktu sehari-hari. Setiap hari rasanya hampir tak ada waktu untuk sekadar bersantai mencari pemenuhan diri. Seharian liputan, malamnya sampai rumah sudah terlalu lelah untuk sekadar membaca novel atau menonton film unduhan.

226

Tanda jadi sebagai wartawan The Jakarta Post.

Oktober kemarin rasanya jadi puncak kelelahan. Setelah saya diangkat sebagai wartawan The Jakarta Post, sepanjang bulan itu saya sempat dinas ke Bali dan Jepang, lalu pentas teater di Lampung dan pergi kondangan Nursalim di Solo.

Akhirnya, saya merasa jadi robot, hidup terjebak pilihan sendiri tanpa ada peluang negosiasi. Kalau sudah begini, saya cuma bisa ketawa miris. Hahahaha.

Belum lagi, mendadak pada 31 Oktober lalu, papa saya masuk ke rumah sakit lagi karena gula darahnya kelewat tinggi. Gejalanya persis sama seperti saat ia dirawat karena penyakit jantung pada 2012 silam. Saya pun tersentak betul saat ini terjadi untuk kedua kalinya.

Saya jadi merasa semakin diburu waktu hingga mesti menyempitkan prioritas dan fokus ke depan. Di antara karier dan asmara, saya pilih karier.

Saya tahu, pilihan ini membawa banyak risiko, utamanya pada hubungan dengan orang-orang terdekat saya selama ini. Tapi, semakin saya ditarik untuk bertahan, semakin keras pula usaha saya untuk melawan.

Karena itu, saya meminta maaf sesungguh hati, sejujur-jujurnya, pada tiap orang yang terkena konsekuensi pilihan-pilihan yang saya buat selama ini.

Saya berjanji, ada waktunya kita akan membangun hubungan dari awal lagi di jalan yang berbeda, di masa yang berbeda.

Sementara ini, kita tempuh dulu apa yang ada di depan mata.

img_0085

You know, Vincent Van Gogh once said, “The fishermen know that the sea is dangerous and the storm terrible, but they have never found these dangers sufficient reason for remaining ashore.”

And I guess, I haven’t found any sufficient reason for remaining ashore in the near future.

The Jakarta Post: Prolog

48

Para calon wartawan The Jakarta Post angkatan 2016 bersama Mba Ati Nurbaiti (mentor, kiri) dan Mba Maria Hartiningsih (pembicara, tengah) pada Februari 2016.

Semua bermula saat saya bergerilya mencari tempat magang pada pertengahan 2012. Pilihan awal saya jatuhkan pada Kompas dan Tempo, dua media senior dengan reputasi menjulang. Namun, mendadak saya berubah pikiran karena sebuah obrolan santai dengan Mas Andreas Harsono.

“Kalau di media tersebut, jenjang karier kamu ke depan sudah jelas. Dalam 10 atau 20 tahun, mungkin kamu akan jadi redaktur. Tapi kalau kamu coba di media berbahasa Inggris, pilihan kamu akan lebih luas,” kata Mas Andreas saat saya bertamu ke kantor Yayasan Pantau di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Saya bimbang.

“Ya, tapi tergantung seberapa besar mimpi kamu, sih.”

Singkat cerita, beberapa minggu kemudian saya telah mulai bekerja magang di The Jakarta Globe. Walau bahasa Inggris pas-pasan, saya bermodal nekat saja.

Toh nyatanya di sana saya tetap diwajibkan menulis dalam bahasa Indonesia. Sehari-hari, tulisan saya diterbitkan di BeritaSatu.com. Hanya beberapa artikel terpilih yang diterjemahkan dan naik cetak di The Jakarta Globe.

Namun, obsesi saya untuk bekerja di media berbahasa Inggris dimulai di sana.

Dengan Mas Heru di redaksi JG (1)

Saya bersama Mas Heru Andriyanto, mentor di The Jakarta Globe, pada September 2012.

Untuk memperbaiki kemampuan Inggris, saya mendaftarkan diri di Wall Street English (WSE) cabang Ratu Plaza pada Agustus 2013. Saya cocok dengan jadwal kursus di sana: sesuka hati.

Jadi, ada 68 unit atau tingkatan di WSE. Di tiap unit, kita mesti menyelesaikan tiga lesson dan satu encounter class sebagai ujian kenaikan tingkat. Tiap lesson bisa kita kerjakan di speaking center WSE kapan saja kita mau, asalkan sesuai dengan jam kerja WSE. Barulah kita harus menyesuaikan jadwal untuk mengikuti encounter class, yang idealnya dilakukan sebulan dua kali.

Masalahnya, karena terlalu bebas saya jadi suka bablas. Kalau sedang rajin, saya bisa datang ke WSE seminggu tiga kali. Kalau sedang malas, tiga minggu sekali pun sudah syukur.

Namun, perlahan saya merasa mulai berkembang di sana. Apalagi, saya masuk WSE di bulan yang sama dengan saya diterima kerja magang di kantor berita Reuters.

Saya magang selama tiga bulan di Reuters, dari Agustus hingga November 2013. Di sana, saya belajar banyak dari para wartawan asing seperti Michael Taylor, Fergus Jensen, Kanupriya Kapoor, Randy Fabi dan Jonathan Thatcher.

Mulanya memang sulit karena saya tak familiar dengan isu-isu yang Reuters angkat, seperti keuangan, perbankan, ataupun energi. Belum lagi, interaksi sehari-hari di kantor juga kebanyakan dilakukan dalam bahasa Inggris, kecuali dengan beberapa wartawan lokal seperti Mba Rieka, Mba Detta atau Mas Janeman. Namun di situlah saya terpaksa untuk belajar, dan belajar.

Perlahan saya mulai berani bicara dalam rapat, bercanda dengan para wartawan asing, dan yang terpenting, memahami topik apa yang sekiranya menarik untuk dibaca pembaca internasional serta tema apa yang konteksnya terlalu lokal.

IMG_0512

Saya bersama Michael Taylor (kiri), Fergus Jensen (kanan) dan Mba Detta (belakang) di kantor Reuters pada November 2013.

Selepas dari Reuters, saya bekerja di media baru bernama The Geo Times setelah diajak oleh Mas Didit, mantan redaktur di BeritaSatu.com dahulu. Saya bertahan di sana selama satu tahun tiga bulan, sebelum memutuskan untuk beralih jadi penulis lepas. Kenapa? Karena saya mengincar masuk The Jakarta Post.

Lowongan masuk reporter baru The Jakarta Post dibuka pada Agustus 2015. Saya segera mengirimkan surat lamaran dan CV. Sembari menunggu jawaban, saya menghabiskan waktu di atas panggung bersama Teater KataK.

Selewat beberapa bulan, panggilan tak kunjung datang. Saya pasrah. Mungkin memang belum jalannya ke sana. Saya mulai mencari opsi lain. Namun tiba-tiba, saya diminta datang ke kantor The Jakarta Post pada Oktober.

Sepanjang bulan itu, saya mesti melakoni tiga tes wawancara, serta masing-masing satu tes bidang, psikologis dan kesehatan. Yang terberat adalah sesi wawancara terakhir bersama Pemimpin Redaksi Meidyatama Suryodiningrat atau yang akrab disapa Pak Dimas.

Selama setengah jam berada di ruangannya, pertahanan saya serasa runtuh diterjang berbagai pertanyaan tajam.

“Dalam lima tahun ke depan kamu mau menikah? Hahaha.”

“Jadi selama beberapa bulan terakhir kamu menganggur saja? Enggak malu ya sama orangtua kamu?”

“Lalu kalau enggak diterima di sini, kamu mau ngapain?”

Banyak hal lain soal keluarga, pilihan hidup, dan pandangan ke depan yang ditanyakan pada saya. Seluruhnya dilontarkan Pak Dimas dengan gaya khasnya yang slengean dan arogan. Saya merasa sesi wawancara itu terasa lebih seperti uji mental sekaligus cara untuk melihat bagaimana saya bereaksi dalam tekanan. Mba Pita, HRD The Jakarta Post, terus saja mengamati saya tajam sembari sesekali mencatat selama sesi tersebut.

Yang pasti, setelahnya kepercayaan diri saya runtuh seketika. Saya merasa seakan apa yang telah saya pilih dan jalani selama ini sia-sia.

Belakangan, baru saya tahu kalau memang begitu cara Pak Dimas berinteraksi sehari-hari. Walau begitu, menurut cerita beberapa wartawan senior, sesungguhnya ia begitu memikirkan orang-orang di sekitarnya.

Ia adalah orang pertama yang selalu siap pasang badan bila The Jakarta Post diusik, seperti yang pernah terjadi beberapa kali saat ia menjabat sebagai pemimpin redaksi, entah kala koran itu mendukung Joko Widodo di Pilpres 2014 atau kasus karikatur ISIS setelahnya.

Kemudian, saya menandatangani kontrak pada November 2015 dan efektif bekerja di The Jakarta Post pada Januari 2016.

Tak lama setelah saya masuk, Pak Dimas nyatanya harus pergi. Ia ditunjuk sebagai direktur utama kantor berita Antara. Pak Endy pun dipanggil kembali dari masa pensiun untuk menggantikan Pak Dimas sebagai pemimpin redaksi. Walau hanya sempat bertemu sesaat, tapi Pak Dimas telah meninggalkan kesan cukup dalam bagi saya pribadi.

21

Para calon wartawan The Jakarta Post angkatan 2016 (minus Reza) bersama Pak Dimas.

Selama dua bulan pertama, saya dan delapan calon wartawan lain wajib mengikuti beragam kelas di kantor, entah soal dasar-dasar jurnalistik ataupun penulisan bahasa Inggris. Di luar itu, secara bergantian kami diminta membantu proses proofreading koran dari sore hingga tengah malam.

Kami juga wajib memilih satu topik untuk liputan bersama satu angkatan di akhir kelas. Kebetulan kami memilih tema soal mati di Jakarta. Untuk itu, kami mesti berkeliling ke berbagai kuburan dan rumah duka, mewawancarai tukang rias mayat dan para tokoh agama, dan sebagainya. Liputan ini cukup berkesan. Apalagi saya mesti menjalaninya di tengah suasana Imlek.

Setelahnya, pada Maret 2016, saya dan teman-teman mulai dibagi ke berbagai desk untuk menjalani on-the-job training. Tantangan sesungguhnya ada di sini.

Saya dan Sepsha kebagian masuk redaksi online, sementara yang lainnya masuk ke tim koran: Fachrul dan Reza di desk City, Moses dan Winda di National, serta Adhit, Winny dan Vany di Business.

Karena berada di tim online, saya dan Sepsha bisa kebagian meliput apa saja tanpa ada desk pasti. Namun, kebanyakan liputan saya adalah soal isu politik, hukum dan keamanan, sementara Sepsha soal bisnis.

Kami memulai dengan was-was, tak yakin apa yang menanti kami di depan. Sungguh, biarpun saya dan Sepsha sebelumnya telah bekerja sebagai wartawan, tapi bekerja di media bahasa Inggris adalah hal baru untuk kami.

Saya merasa benar-benar memulai dari nol kembali, terutama soal kecepatan dan kemampuan menyusun kerangka tulisan.

Sebelumnya, di The Geo Times saya bekerja untuk tim majalah. Karena itu, saya terbiasa menulis panjang, antara 500-600 kata. Untuk tulisan feature, saya bahkan biasa menulis lebih dari 1.000 kata. Belum lagi saat menulis lepas. Saya pernah mengirim tulisan soal seniman Putu Wijaya untuk Pindai.org pada Desember 2015 sepanjang 4.000 kata.

Karena itu, saya merasa kesulitan di awal saat harus membuat tulisan-tulisan ringkas sepanjang 200 kata untuk redaksi online The Jakarta Post. Kasarnya, saya terbiasa bertele-tele, sementara berita online menuntut kita untuk langsung ke tujuan. Ringkas, padat.

Di sisi lain, sebelumnya saya kadung telah menemukan ritme dan gaya khas ketika menulis dalam bahasa Indonesia. Saya percaya diri dengan tulisan saya, dengan pilihan kata dan presentasi ceritanya. Kata-kata telah menjadi bagian dari kebanggaan saya sebagai wartawan.

Saat menulis dalam bahasa Inggris, yang terjadi benar-benar sebaliknya. Saya jadi lelet. Diksi saya terbatas. Saya mengerti ide besarnya, tapi belum khatam bagaimana menyajikannya. Saya kehilangan rasa percaya diri pada tulisan sendiri.

Mau tak mau, saya mesti mulai membiasakan diri. Saya coba lebih banyak membaca tulisan-tulisan Inggris dan mencari gaya yang sesuai. Saya pun jadi lebih rajin datang ke WSE, hingga kemudian saya menamatkan unit terakhir di sana pada pertengahan Juni lalu.

Saya cukup bangga dengan kelulusan saya dari WSE, mengingat sebelumnya saya pernah dua kali kursus bahasa Inggris – masing-masing saat SD dan awal kuliah – tapi saya tinggalkan begitu saja karena malas.

Gw lulus Wall Street (2)

Saya lulus dari Wall Street English pada pertengahan Juni 2016.

Pada akhir Juni, saya mulai merasa nyaman bekerja sebagai wartawan online The Jakarta Post. Ritmenya sudah terasa stabil. Kepercayaan diri pun telah membaik. Tapi itu tak lama, karena di awal Juli, saya dan teman-teman seangkatan harus kembali dirotasi.

Mulanya, saya benar-benar berharap bisa menghindari desk Business. Sungguh, saya sama sekali tak tertarik dengan angka, serta berbagai istilah keuangan dan perbankan yang njelimet itu. Namun bagai kena tulah, di sanalah saya ditempatkan.

Mulai 1 Juli 2016, saya pun bekerja sebagai wartawan bisnis bersama Moses. Sementara itu, Fachrul dan Winny masuk ke desk National, Sepsha dan Adhit ke City, serta Winda, Vany dan Reza ke tim online.

Alhasil, kini saya tengah berusaha jatuh cinta pada bisnis dan segala hal menakutkan di sekitarnya.

Kalau kata Moses, teman seperjuangan, “Kita pas bayi tadinya enggak bisa jalan, terus sekarang bisa jalan. Dulu kita enggak bisa ngomong, sekarang kita bisa ngomong. Bisalah. Pokoknya bisa.”

Entahlah. Saya tak tahu lagi harus apa selain berusaha. Saya sudah sejauh ini, dan tantangan seharusnya hanya akan membuat kita jadi lebih baik lagi.

Selain itu, saya percaya, kadang kita harus berani mengambil hal yang lebih besar dari kita agar kita bisa ikut terbawa besarnya.

Panama Papers yang Mana?

Pagi ini, saya menghadiri diskusi panel tentang infrastruktur dan konstruksi yang diadakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat. Saya tiba di sana pukul 8.30 pagi, sesuai dengan waktu yang tertera di undangan, tapi acara baru mulai sekiranya 45 menit kemudian.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dijadwalkan hadir dan jadi pembicara di acara tersebut, tapi ia berhalangan dan diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal Taufik Widjoyono. Selain itu, hadir pula para petinggi Kadin, seperti ketua umum Rosan Perkasa Roeslani, wakil ketua umum bidang konstruksi dan infrastruktur Erwin Aksa, serta para perwakilan Kadin daerah.

Seperti biasa, selama acara berlangsung saya menyalakan alat perekam suara sekaligus mencatat cepat di ponsel soal apa yang diperbincangkan. Terus seperti itu, dari sambutan Erwin dan Rosan, penandatanganan nota kesepahaman antara Kadin dan beberapa asosiasi serta Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Fakultas Teknik Universitas Indonesia, hingga sesi pemaparan Taufik.

Setelahnya, Taufik berjalan keluar ruangan ditemani Rosan dan Erwin, hanya untuk dikerumuni dan ditodong setumpuk pertanyaan oleh belasan wartawan yang telah menunggu di depan. Ada wartawan media daring, cetak dan televisi di sana, salah satunya saya.

Komposisinya seperti biasa: wartawan televisi berdiri di belakang dengan kameranya yang besar-besar, sisanya di depan mencari celah menyodorkan perekam suara – ada yang duduk, berlutut dan membungkuk.

Sesi doorstop dimulai dengan pertanyaan seputar pembagian porsi penggarapan proyek pembangunan antara BUMN dan perusahaan kontraktor swasta. Selang tiga menit, seorang wartawan bertanya, “Pak Rosan, boleh minta komentarnya soal Panama Papers?”

“Nah, ini yang ditunggu-tunggu,” kata seorang wartawan persis di sebelah saya.

Awalnya saya bingung. Saya baru dengar nama Rosan tercatat pula dalam Panama Papers. Saya pikir, saya ketinggalan berita sekali.

Alhasil, saya ikuti saja alur yang ada. Rosan menjawab, pendirian sebuah special purposes vehicle di luar negeri adalah hal wajar di kalangan pebisnis Indonesia, dan itu tak otomatis berarti ilegal.

Tak lama, para wartawan mengajukan pertanyaan soal hal sama ke Erwin. Saya kaget lagi.

Kok saya terlambat betul, ya? Padahal sebelumnya saya sudah baca-baca laporan soal Panama Papers di beberapa media. Tempo, satu-satunya media Indonesia yang terlibat dalam investigasi the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) soal Panama Papers, bahkan tak menyebutkan dalam laporannya soal keterlibatan Rosan dan Erwin.

Sebelumnya saya juga sempat baca sebuah berita yang mengatakan jumlah nama individu dan perusahaan Indonesia yang ada di Panama Papers mencapai 2.961. Angka yang fantastis. Namun tetap saja, saya tidak tahu bila Rosan dan Erwin termasuk di dalamnya.

Singkat cerita, seusai acara saya langsung mencari tempat menulis yang nyaman di daerah Menteng. Lalu saya cek beberapa situs media daring. Ternyata, banyak yang sudah menerbitkan berita soal tanggapan Rosan dan Erwin tersebut.

Tak mau kalah, saya segera bikin berita yang sama dan kirim ke redaksi The Jakarta Post digital. Lalu saya mulai menulis berita kedua soal seruan Kadin agar pemerintah memastikan kontraktor swasta mendapat porsi lebih dalam proyek pembangunan nasional.

Setelah tulisan kedua rampung, saya bersantai sejenak dengan membakar rokok sembari mencek kotak masuk surel. Saat itulah saya tergemap.

Mas Argun, salah satu editor di kantor, menegur agar saya mencek ulang data soal Panama Papers. Ia bilang, banyak wartawan dan media yang mencampuradukkan data offshore leaks (juga diinvestigasi ICIJ) yang beredar pada 2013 dengan data Panama Papers yang baru ramai diberitakan pada Minggu, pekan lalu.

Ini menimbulkan kerancuan. Namun yang pasti, nama Rosan dan Erwin tak pernah disebut masuk dalam skandal Panama Papers, setidaknya belum. Nama mereka hanya pernah masuk dalam daftar 2.961 individu dan perusahaan di data offshore leaks 2013.

Saya merasa bodoh sekali.

Ternyata, berita sebelumnya yang saya baca juga salah kira bahwa data offshore leaks 2013 sama dengan data Panama Papers. Alhasil, mereka bisa menulis:

“Kegaduhan yang terjadi menyusul tersiarnya data dari firma hukum Mossack Fonseca di Panama, dan kini mencuat dengan nama skandal “The Panama Papers”, juga menyentuh Indonesia.

Dalam tautan milik Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ), ada 2.961 nama individu ataupun perusahaan yang muncul, saat kata kunci “Indonesia” dimasukkan.

Selain itu, pada laman yang sama pun muncul 2.400 alamat di Indonesia yang terdata dalam kolom “Listed Addresses”.”

Salah saya pula tak memeriksa ulang keabsahan data tersebut di sumber resmi data offshore leaks 2013 dan Panama Papers. Padahal, praktik membikin offshore company memang hal wajar di dunia bisnis, dan benar kata Rosan, itu tak otomatis berarti ilegal. Beda halnya dengan Panama Papers yang disebut-sebut memang memuat data para pengemplang pajak dan pelaku pencucian uang dari seluruh dunia – itu pun belum tentu semuanya.

Mas Argun bahkan memberikan pula tautan tulisan di Rappler.com soal kebingungan media-media di Filipina dalam membedakan dua kasus yang sama-sama pernah digarap oleh ICIJ tersebut.

Tulisan tersebut menjelaskan, offshore leaks 2013 adalah kumpulan 2,5 juta data soal lebih dari 120 ribu perusahaan offshore di seluruh dunia. Sementara itu, bocoran 11,5 juta dokumen pada Panama Papers hanya berasal dari satu firma hukum di Panama bernama Mossack Fonseca. Dokumen itu memuat nama lebih dari 214 ribu perusahaan offshore yang berurusan dengan Mossack Fonseca sejak 40 tahun silam.

Saya lalu teringat belasan wartawan yang terburu menodong Rosan dan Erwin dengan pertanyaan soal keberadaan nama mereka di Panama Papers. Kok bisa semua wartawan itu, termasuk saya, terjebak dalam satu kesalahan yang sama? Dan kok bisa-bisanya Rosan dan Erwin latah ikut menanggapi hal itu.

Biar bagaimana pun, saya merasa benar-benar tertampar. Saya merasa gagal betul jadi wartawan. Lah untuk sekadar rajin verifikasi saja saya lalai. Akhirnya saya meminta maaf pada teman-teman redaksi The Jakarta Post digital yang hampir saja saya rugikan.

Ini jadi pengingat bahwa saya harus kerja lebih keras lagi ke depannya.