Menyoal Cara Baca Kita Hari-hari Ini

Ilustrasi/PoCer.co

Ada masanya saat saya mampu menghabiskan novel Harry Potter and the Chamber of Secrets setebal 424 halaman dalam waktu sehari.

Saat itu saya masih di bangku Sekolah Dasar (SD). Bila tak salah, saya melahap sebagian besar isi novel tersebut di dalam mobil, di tengah perjalanan liburan keluarga ke luar kota – saya lupa ke mana dan persisnya kapan. Yang pasti, saya benar-benar keranjingan. Bahkan sesampainya di hotel transit, saya tetap lanjut membaca hingga lewat tengah malam karena begitu penasaran dengan akhir ceritanya.

Esoknya, mendadak saya menyesal karena merasa keasyikan yang ada berlalu terlalu cepat, dan saya pun mesti menunggu lama hingga kisah lanjutannya terbit dan terjemahannya keluar di Indonesia.

Sampai saat ini, seluruh kisah yang ada dalam buku itu masih begitu membekas, entah saat berbagai serangan misterius mulai terjadi di Hogwarts hingga membuat banyak korban “membatu”, kala Harry dan Ron terpaksa masuk ke hutan terlarang untuk mencari petunjuk pada laba-laba raksasa Aragog, atau ketika Harry sukses menghabisi Basilisk di kamar terlarang dengan bantuan Fawkes, burung phoenix milik Albus Dumbledore.

Kala itu, membaca terasa begitu menyenangkan dan membawa candu.

Kini pun saya masih rajin membaca, tapi lebih karena tuntutan sebagai wartawan. Bahan bacaan saya kebanyakan berita, entah untuk mengulik latar belakang dan konteks besar sebuah isu agar lebih siap sebelum berangkat liputan, atau agar sekadar tak ketinggalan mengikuti sebuah topik hangat yang sedang ramai diperbincangkan.

Bacaan saya pun datang dari berbagai sumber yang dengan mudahnya bisa didapat lewat mesin pencari Google. Misal, saat mengerjakan sebuah tulisan saya bisa membuka belasan tab di browser, kemudian melompat dari satu laman ke laman lainnya, memindai dengan kilat tiap bacaan dan mencomot berbagai data dan fakta untuk memperkaya tulisan.

Perlahan, tanpa disadari, aktivitas membaca saya di luar tuntutan kerjaan jadi jauh berkurang. Sepanjang 2017 saja, saya belum sempat menghabiskan satu pun novel atau kumpulan cerita pendek, walau bertumpuk karya sastrawan ternama telah saya beli dan menunggu untuk dilahap di rumah.

Bukan berarti saya tak mencoba. Namun, seakan daya konsentrasi dan stamina baca saya telah terkikis begitu dalam.

Contoh, saya butuh waktu kurang lebih dua bulan untuk menghabiskan kumpulan cerita pendek berjudul Mati Baik-Baik, Kawan karya Martin Aleida setebal 211 halaman beberapa waktu silam. Rasanya sulit betul mencari waktu luang untuk melahapnya hingga tuntas. Sekalinya mulai membaca, perhatian saya pun mudah terpecah oleh banyak hal, dari sekadar mengecek pesan masuk di ponsel hingga godaan untuk menelusuri lini massa berbagai media sosial, entah Facebook ataupun Instagram.

Namun, hal ini tak berlaku untuk buku-buku dengan topik bahasan tertentu yang memang sedari awal menarik perhatian saya, misalnya soal sepak bola dan teater. Hanya butuh dua hari bagi saya untuk membaca otobiografi Sir Alex Ferguson, mantan pelatih klub sepak bola Manchester United, setebal kurang lebih 400 halaman. Saya juga cuma perlu beberapa hari untuk melahap habis buku Bertolak dari yang Ada, sebuah kumpulan esai untuk sastrawan dan sutradara teater legendaris Putu Wijaya, dengan tebal 688 halaman. Untuk kedua buku ini, saya justru meluang-luangkan waktu agar bisa segera menghabiskannya.

Singkat kata, lebih mudah bagi saya saat ini untuk mencerna bacaan yang relevan dengan minat saya, yang telah terpatri begitu dalam di memori jangka panjang alias tempat penyimpanan pengetahuan secara permanen di otak selama ini. Sementara itu, butuh waktu lebih lama bagi saya untuk menghabiskan bacaan dengan topik baru, terutama yang berada di luar minat utama saya.

Hal ini rasanya terkait erat dengan perubahan kebiasaan saya belakangan ini yang jadi lebih senang membaca sepintas di dunia maya dibanding melahap sebuah buku fisik selama berjam-jam lamanya.

Dalam studi berjudul “Is Google Making Us Stupid? The Impact of the Internet on Reading Behaviour” karya para peneliti dari Universitas Victoria di Selandia Baru, disebutkan bahwa pembaca buku fisik cenderung lebih baik dalam hal daya konsentrasi, pemahaman, penyerapan dan daya ingat dibanding para pembaca online.

Di sana dijelaskan bahwa sebuah informasi dapat dicerna manusia melalui tiga tahapan: memori sensoris, memori jangka pendek dan memori jangka panjang.

Bila sebuah informasi dapat dipahami, ia akan dengan mudah masuk ke memori jangka pendek atau memori kerja kita. Setelah setidaknya 10 menit, informasi itu baru dapat masuk ke memori jangka panjang hanya bila ia terorganisasi dengan baik dan melalui proses pengulangan konstan.

Masalahnya, saat membaca berbagai tulisan di media online, banyak orang cenderung membaca sepintas tulisan yang ada serta melewatkan atau tak mengacuhkan banyak kata dalam prosesnya.

Itu bisa terjadi karena beragam faktor, entah karena kita terlampau terburu akibat sempitnya waktu luang, atau stamina baca kita memang telah jadi begitu terbatas hingga akhirnya jadi mudah jenuh atau teralihkan perhatiannya dengan puluhan notifikasi dari ponsel pintar di depan mata. Alhasil, jelas saja informasi yang terserap masuk ke memori jangka pendek jadi tidak lengkap hingga ia urung menembus memori jangka panjang yang punya kapasitas penyimpanan informasi tak terbatas.

Ini pun menjelaskan kenapa saya belakangan jadi lebih mudah melupakan detail isi tulisan yang telah saya buat sendiri, terutama untuk topik-topik tertentu yang jarang bersentuhan dengan lingkup kerja utama saya.

Kini, saya adalah wartawan ekonomi yang sehari-hari ditugaskan menulis soal energi, entah terkait dengan isu pertambangan mineral, kelistrikan, serta minyak dan gas. Maka wajar bila saya kadung khatam soal revisi terakhir Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2010 yang membuka jalan untuk relaksasi larangan ekspor mineral untuk konsentrat tembaga, nikel berkadar rendah dan bauksit yang telah melalui proses pencucian. Saya sudah terlalu sering menulis soal itu hingga informasi yang ada telah terorganisasi dan terulang dengan konstan di otak saya.

Di sisi lain, beberapa kali saya juga mesti meliput isu-isu non-energi secara insidental. Suatu hari saya pernah menulis soal bisnis umrah di Indonesia dan berbagai ancaman penipuan di sekelilingnya. Saya yakin saat itu saya telah menuliskannya dengan cukup komprehensif. Namun tetap saja, bila sekarang ada yang bertanya soal angka kelonjakan peserta umrah dalam lima tahun terakhir, atau bahkan tentang perbedaan antara umrah dan ibadah haji, akan sulit bagi saya untuk menjawabnya dengan baik.

Satu-satunya cara untuk mengembalikan stamina baca adalah dengan membangun ulang kebiasaan membaca linear, saat kita melahap sebuah tulisan dari awal hingga akhir, bukan melompat-lompat dari satu bagian ke bagian lainnya tanpa benar-benar menyelesaikannya hingga tuntas.

Mantan dosen saya di kampus dahulu pernah bercerita bahwa ia rutin menyisihkan setidaknya satu jam sebelum tidur tiap malamnya untuk membaca. Lain lagi halnya dengan rekan kantor saya yang menghadiahi dirinya sendiri waktu beberapa jam dalam sehari saat akhir pekan khusus untuk membaca. Ia bahkan sengaja pergi ke tempat sepi yang kondusif baginya untuk menunaikan aktivitas tersebut.

Rasanya sederhana, tapi praktiknya tentu tak akan semudah itu. Apalagi mengingat badai notifikasi dari media sosial ataupun aplikasi pesan singkat yang kerap menyapa lewat ponsel pintar kita. Belum lagi tumpukan pekerjaan yang seakan terus mengintimidasi waktu luang kita sehari-hari.

Namun, mungkin itu harga yang setimpal untuk menemukan kembali candu dalam sebuah buku. Karena saya ingin kembali lagi jadi anak kecil naif itu yang pernah melahap habis kisah Harry Potter hanya dalam waktu semalam. Karena buku memang sudah sepatutnya bermakna seperti itu; menyihir kita untuk tersesat dan enggan kembali lagi.

NB: Artikel ini pertama terbit di PoCer.co pada 19 Februari 2017.

Anak Badung itu Bernama Freeport

Tambang Grasberg PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Mimika, Timika, Papua/Antara (M. Agung Rajasa)

Anda pernah satu sekolah dengan kawan super badung yang setiap hari kerjaannya cuma menceletuk di kelas, hampir tak pernah mengerjakan tugas, serta begitu gemar bolos tiap ada kesempatan, tapi tetap saja bisa naik kelas di akhir tahun ajaran karena orangtuanya kelewat kaya seakan punya tambang emas di mana-mana?

Kalau pernah, saya yakin Anda pasti sering dibuat kesal bukan main. Walau jarang berinteraksi langsung dengan yang dimaksud, tapi melihat tingkahnya dari jauh saja seharusnya bisa bikin kita habis kata-kata hingga cuma bisa geleng-geleng kepala.

Namun, di sisi lain, ada saat-saat tak terduga kala kita juga tanpa sengaja menikmati beragam banyolannya di kelas, ikut tertawa saat yang dimaksud mulai meledek guru atau bahkan mengerjai siswa tak bersalah yang kebetulan duduk tak jauh darinya.

Bahkan, kita juga tak bisa menolak bahagia saat bermain basket di lapangan yang baru saja dicat ulang dan makan enak di kantin yang baru saja dipugar karena hasil sumbangan tak seberapa dari orangtua yang dimaksud.

Serba salah? Iya.

Tapi, ya mau bagaimana lagi? Yang kaya yang punya kuasa, hingga seakan aturan dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Ini berbahaya karena ia tumbuh dari pemakluman dan akan berkembang jauh lebih ganas bila banyak orang telah sepakat bahwa itu hanyalah sebentuk kewajaran, sementara yang lainnya ikut mengangguk karena tak paham atau tak peduli.

Sekarang bayangkan bila sekolah diubah statusnya menjadi negara, yang mengatur tata kelola hidup kita sehari-hari melalui konstitusi, Undang-Undang (UU) serta berbagai peraturan turunannya.

Dalam konteks ini, apa bisa UU ditekuk berkali-kali demi kepentingan anak-anak badung? Ya jelas bisa.

Kasus teraktual terjadi di sektor mineral dan batubara, yang lagi-lagi melibatkan pemain lama yang sudah begitu termasyhur karena kelihaiannya meloloskan diri dari jeratan perundangan: PT Freeport Indonesia.

Sejak 1967, Freeport Indonesia telah mengoperasikan tambang Grasberg di Papua yang berstatus tambang emas terbesar dan tambang tembaga ketiga terbesar di Nusantara. Walau begitu, tiap tahunnya anak usaha perusahaan tambang raksasa asal Amerika Serikat (AS), Freeport McMoRan, tersebut hanya menyetor pada pemerintah 1 persen royalti untuk penambangan emas dan 3,5 persen untuk tembaga.

Merujuk pada Kontrak Karya (KK) terakhirnya, yang berlaku sejak 30 Desember 1991, Freeport Indonesia hanya boleh beroperasi hingga akhir 2021, dengan negosiasi perpanjangan kontrak baru bisa dimulai paling cepat dua tahun sebelum kontrak habis.

Namun, berbagai “kebadungan” Freeport Indonesia telah dimulai jauh sebelum itu.

Untuk memperpanjang kontraknya, perusahaan tersebut diwajibkan untuk memenuhi beberapa prasyarat, termasuk di antaranya adalah kewajiban divestasi atau pelepasan saham serta komitmen untuk pembangunan smelter (fasilitas pengolahan hasil tambang) baru.

Merujuk pada KK, sejatinya Freeport Indonesia wajib melepas 51 persen kepemilikan sahamnya dalam waktu 20 tahun, yang jatuh tempo pada 2011. Namun, setahun jelang tenggat, mendadak keluar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010, yang diikuti dengan tiga revisi lanjutan hingga membuat perusahaan tersebut hanya mesti mendivestasi 30 persen saham mereka, alih-alih 51 persen.

Sementara itu, pembangunan smelter baru yang dimandatkan dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara nyatanya juga tersendat di tengah jalan hingga kini.

Freeport Indonesia mengklaim bahwa mereka telah mengalokasikan belanja modal sebesar 2,2 miliar dollar AS untuk membangun smelter baru. Namun, baru 212,9 juta dollar AS yang telah benar-benar dibelanjakan, termasuk 115 juta dollar AS sebagai deposito jaminan pada pemerintah dan 50 juta dollar AS untuk pengurusan dokumen-dokumen terkait pembangunan smelter seperti analisis dampak lingkungan (Amdal).

Tak usah jauh-jauh, sejak UU terkait terbit pada 2009, hingga saat ini Freeport Indonesia bahkan belum juga menentukan lokasi pasti pembangunan smelter barunya.

“Pada intinya PT Freeport Indonesia berkomitmen untuk membangun smelter. Namun, membangun smelter membutuhkan kepastian lokasi. Karena itu, tentu ada beberapa pertimbangan yang mesti diselesaikan terlebih dahulu, antara lain kepastian perpanjangan kontrak yang berhubungan erat dengan ketersediaan dana untuk pembangunan smelter itu sendiri,” ujar Chappy Hakim, Direktur Utama PT Freeport Indonesia, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 7 Desember 2016.

Jadi, saat pemerintah mensyaratkan perusahaan untuk membangun smelter demi perpanjangan kontraknya, perusahaan justru berbalik mensyaratkan perpanjangan kontrak demi pembangunan smelter.

Hal ini juga jadi mengherankan karena pembangunan smelter baru Freeport Indonesia mestinya dijadikan pertimbangan pemerintah untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga perusahaan itu.

UU No. 4/2009 sesungguhnya memandatkan larangan ekspor sepenuhnya untuk mineral mentah, termasuk salah satunya konsentrat tembaga, pada 2014. Lalu, dengan adanya peraturan yang mendorong para perusahaan tambang untuk membuat smelter baru di dalam negeri, diharapkan industri hilir mineral domestik dapat terbangun dengan baik.

Namun, sejak 2014 hingga 2016, pemerintah begitu berbaik hati menerbitkan lima kali izin ekspor tembaga untuk Freeport Indonesia sebagai pengecualian bagi perusahaan tersebut dari kewajiban yang dimandatkan UU terkait.

Hingga puncaknya pada 11 Januari 2017, terbitlah revisi keempat dari PP 23/2010, diikuti peraturan turunan dalam bentuk Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 5 Tahun 2017 dan Nomor 6 Tahun 2017, yang kembali memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga selama lima tahun lamanya.

Tak hanya tembaga, nikel berkadar rendah, dan bauksit yang telah dilakukan pencucian yang masih dalam kategori mentah juga mendapat relaksasi ini, dengan syarat bahwa seluruh perusahaan tambang wajib memenuhi 30 persen kapasitas input smelter domestik dan mesti berkomitmen (lagi) untuk membangun smelter baru di dalam negeri.

Selain itu, perusahaan tambang seperti Freeport Indonesia juga mesti mengubah KK-nya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang mana mewajibkan perusahaan itu (lagi) untuk mendivestasi 51 persen sahamnya.

Keluarnya aturan relaksasi ini jadi ironis karena beberapa hal. Pertama, pemerintah berkali-kali melanggar sendiri UU yang telah diterbitkannya dengan produk hukum yang kelasnya lebih rendah: PP. Kedua, aturan ini jadi terkesan pilih kasih karena banyak pengusaha yang sesungguhnya telah mengikuti aturan di UU No. 4/2009 untuk mengembangkan industri smelter dalam negeri.

Menurut data Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), dalam kurun lebih dari empat tahun terakhir, ada setidaknya 32 smelter baru telah terbangun di dalam negeri dengan total nilai investasi sebesar 20 miliar dollar AS.

Lalu, kenapa pemerintah malah menganakemaskan segelintir perusahaan saja, termasuk Freeport Indonesia, dengan kembali memberikan relaksasi?

Bagi beberapa orang, jawabannya mudah saja.

Menurut AP3I, Freeport Indonesia telah menyumbang royalti sebesar 2,4 miliar dollar AS dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 1,5 miliar dollar AS dalam periode 2010 hingga 2015.

Selain itu, Freeport Indonesia pun telah menyumbang bea keluar ekspor konsentrat sekiranya 92 juta dollar AS sepanjang 2016 saja, menurut data Kementerian Keuangan.

Di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang senantiasa defisit dari tahun ke tahun, pemasukan dari Freeport Indonesia terasa bagai angin segar bagi pemerintah.

Serba salah? Iya.

Tapi, ya mau bagaimana lagi? Yang kaya yang punya kuasa, hingga seakan aturan dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Ujung-ujungnya kita hanya bisa kehabisan kata-kata dan geleng-geleng kepala, sembari sesekali tertawa kecil menyaksikan pemerintah ketar-ketir menerima segala ledekan dari yang dimaksud.

NB: Artikel ini pertama terbit di Geo Times pada 31 Januari 2017.

Bukan untuk Dikasihani

People-With-Disability

Ilustrasi/lifehacker.com.au

Rezky Yami Putri, 27 tahun, sudah biasa dicemooh. Ia terlahir cacat; lengan kirinya buntung tanpa pergelangan dan jari. Namun, orangtuanya selalu menguatkan hati. Hingga pada satu titik, ia sadar bahwa cacat fisik bukan pembenaran bagi dirinya untuk dimanja dan dikasihani.

“Dari TK, setiap pulang sekolah saya selalu menangis karena dihina terus. Baru saat kelas 3 SD saya enggak menangis lagi,” kata perempuan asal Bengkulu yang akrab disapa Kiki ini.

“Saya sempat enggak mau sekolah, tapi papa dan mama selalu menyemangati. Mereka bilang, bila saya enggak sekolah saya akan semakin dihina orang.”

Masuk SMA, gejolak itu muncul lagi. Emosi Kiki kerap labil hingga ia terus menangis tiap kali orang-orang merendahkan atau mengucilkannya. Namun, perlahan ia berdamai dengan diri sendiri dan mencoba untuk tak peduli. Hidup harus terus berlanjut.

Lantas Kiki masuk ke Universitas Ratu Samban di Bengkulu Utara mengambil jurusan kesehatan masyarakat. Selesai kuliah, ia sempat menjajal kerja di bagian marketing Honda cabang Bengkulu sebelum memutuskan untuk merantau ke Tangerang, berjuang mencari penghidupan lebih baik untuk membantu orangtua.

“Dulu sempat juga melamar di sebuah perusahaan, tapi karena kondisi saya yang ‘kurang’ seperti ini, akhirnya enggak diterima,” kata Kiki.

“Padahal sebenarnya di dalam undang-undang kan disebutkan ada kuota untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, tapi itu tak pernah benar-benar direalisasikan sehingga banyak teman-teman yang mesti menggelandang.”

Menurut data International Labor Organization (ILO), kini ada setidaknya 38 juta penyandang disabilitas di Indonesia yang masih kerap menemui tantangan secara sikap, fisik dan informasi dalam hal kesetaraan di dunia kerja.

Padahal, Indonesia punya UU nomor 4/1997 tentang penyandang cacat yang mengakui hak atas pendidikan, pekerjaan dan penghidupan layak bagi para penyandang disabilitas. Namun, di sana tak dibahas soal hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi.

Kemajuan baru muncul selewat satu dekade kala Indonesia ikut menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hak-hak penyandang disabilitas pada 2007. Meski begitu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru meratifikasinya empat tahun berselang. UU nomor 4/1997 pun baru disahkan revisinya pada Maret 2016.

Revisi itu mengatur pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang bakal memantau implementasi UU tersebut ke depannya. Di sisi lain, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib menyediakan kuota 2 persen bagi penyandang disabilitas dalam rekrutmen karyawannya. Sementara itu, perusahaan swasta wajib menyiapkan kuota 1 persen.

Kemudian, siapa pun yang diketahui melanggar hak para penyandang disabilitas akan dikenakan hukuman penjara antara dua hingga lima tahun, serta denda sebesar Rp 200 juta hingga Rp 500 juta.

Kini, nasib Kiki dan teman-teman seperjuangan lebih terjamin di masyarakat. Perjuangannya tak sia-sia. Sejak Februari 2015 ia bergabung dengan Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa di Cibinong, Jawa Barat. Di sana, para penyandang disabilitas bisa menemui beragam pelatihan seperti penjahitan, desain grafis dan komputer, sembari dipersiapkan mentalnya sebelum masuk ke dunia kerja.

Masalah mental memang bisa jadi begitu pelik. Puspadi Bali, lembaga untuk memberdayakan para penyandang disabilitas di Bali, punya pengalaman soal ini. Pada 2009, mereka berhasil menyalurkan 38 penyandang disabilitas untuk bekerja di berbagai hotel di Bali. Namun selewat dua minggu setelah penempatan kerja, seluruh penyandang disabilitas tersebut mengundurkan diri.

“Masalahnya ada di budaya kerja. Mereka begitu kaget saat harus mengikuti peraturan perusahaan dan jam kerja yang ada,” kata Direktur Puspadi Bali I Nengah Latra. “Mereka sudah dimanjakan oleh keluarga, dimanjakan oleh situasi, dan tidak disiapkan untuk bekerja.”

Julian Sulistianto, 24 tahun, teman seperjuangan Kiki di balai pelatihan di Cibinong, sempat merasakan hal serupa. Selama ini ia hidup dengan penyakit “tulang kaca” yang membuat tulangnya rapuh dan rentan patah. Karena itu, ia mesti beraktivitas menggunakan kursi roda dalam keseharian. Selain itu, pertumbuhannya pun terhambat hingga badannya terlihat seperti anak kecil.

Dengan kondisi tersebut, Julian kadung nyaman mendapat bantuan dari orang-orang sekitar. Namun setelah masuk ke balai, ia dibiasakan untuk berdisiplin, dari bangun pagi hingga mencuci baju sendiri.

“Dulu ke mana-mana saya maunya digendong karena malas harus merangkak. Sekarang dengan banyak bergaul, saya mau merangkak juga santai saja. Memang saya seperti ini. Kalau tidak suka ya biarkan saja. Yang penting saya enggak mengganggu,” ujar Julian.

Dengan diperlakukan sama layaknya orang biasa, perlahan ia mampu berdamai dengan diri sendiri.

“Tantangan utama bagi para penyandang disabilitas adalah untuk menerima dirinya sendiri. Kekurangan kita memang enggak bisa diapa-apakan lagi. Kita harus bisa mengatasi masalah dengan kekurangan kita ini,” kata Julian.

Kiki pun berpikiran serupa. Ia tak mau dikasihani atau diperlakukan berbeda. “Saya mau buktikan, walau secara fisik saya kurang, tapi saya bisa berdiri sendiri,” ujar Kiki.

Pada September 2015, Kiki dan Julian mencoba peruntungan dengan mendaftar kerja di Bank Mandiri. Bersama delapan penyandang disabilitas lainnya, mereka kemudian diterima di bagian call center bank milik pemerintah tersebut, tepatnya di gedung Disaster Recovery Center Bank Mandiri di Rempoa, Jakarta Selatan.

Selama lebih dari setengah tahun bekerja di sana, Kiki dan Julian tak menemui hambatan berarti dan merasa dapat diterima dengan baik. Walau begitu, para orangtua masing-masing sempat tak percaya dengan keberhasilan Kiki dan Julian.

“Setelah menikmati gaji pertama, saat itu juga saya langsung kirim uangnya ke orangtua. Baru mereka percaya saya kerja di Bank Mandiri,” ujar Kiki.

“Orangtua saya senang banget sampai foto saya disebarluaskan ke teman-temannya sambil bilang saya sekarang kerja di Bank Mandiri,” kata Julian sembari terbahak.

Menurut studi ILO, pekerja penyandang disabilitas justru cenderung lebih rajin dibanding para pekerja biasa. Mereka juga dianggap dapat menaikkan moral pekerja di sekitarnya. Selain itu, keberadaan mereka bisa meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kostumer yang juga penyandang disabilitas.

I Aminarti Widiarti, wakil presiden divisi corporate culture Bank Mandiri, setuju dengan hal ini. Bahkan, melihat kesuksesan perusahaannya mempekerjakan 10 penyandang disabilitas tersebut, ia berencana merekrut lebih banyak penyandang disabilitas ke depannya dengan cakupan lebih luas. Kini seluruh penyandang disabilitas yang bekerja di sana memang hanya dari kelompok tuna daksa. Rencananya, ia akan merekrut pula pekerja dari kelompok tuna rungu.

“Kami menargetkan akan merekrut 120 hingga 180 penyandang disabilitas pada tahun 2016,” kata Aminarti. “Kami harap, akan ada lebih banyak perusahaan yang menunjukkan kepeduliannya pada para penyandang disabilitas, terutama untuk BUMN.”

Bisa dikatakan, peduli tak berarti sama dengan mengasihani. Para penyandang disabilitas seperti Kiki dan Julian pun dapat membuktikan bahwa mereka mampu menantang dunia dengan segala keterbatasannya.

Akhirnya, semua tergantung pada diri kita sendiri.

Belajar Merawat Ingatan

Ilustrasi oleh Kalya Risangdaru

Ilustrasi oleh Kalya Risangdaru

Alzheimer adalah penyakit satu arah: sekali jalan, tak ada cara untuk berputar kembali.

Desiree Sylvia Pojoh tahu benar sifat ibunya: pikun, pemarah, dan gampang curiga. Tak jarang sang ibu mengarang cerita dan menuduh salah satu anaknya, lalu meminta dukungan dari yang lain. Adu domba seperti itu bukan hal baru bagi perempuan yang akrab disapa Chili tersebut.

Chili hanya bisa maklum. Ibu sudah tua, mungkin hanya cari perhatian, pikirnya. Dia tak ambil pusing dengan segala drama yang dibuat-buat sang ibu.

Pada 2011, di usia 85 tahun, sang ibu bahkan tinggal sendiri di rumah seluas 1.200 meter persegi di Cijantung, Jakarta Timur. Dia susah percaya orang lain dan selalu penuh prasangka. Alhasil, Chili yang kerap kebagian tugas mampir untuk menengoknya sembari membereskan pekerjaan rumah sehari-hari.

“Dia kalau ada apa-apa selalu telepon aku, dan aku akan langsung datang ke rumah bantu ini-itu,” kata Chili.

Suatu hari, mendadak sang ibu susah dihubungi. Selama kurang lebih dua minggu Chili berusaha menelepon, tapi tak juga diangkat. Mau datang dan menengok langsung pun tak bisa. Kunci rumah telah diganti karena sang ibu kesal bila Chili mampir dan masuk seenaknya. Satu-satunya yang masih memiliki akses ke sana adalah Ingrid Harriet Eileen Pojoh, kakak perempuan Chili yang disapa Inge.

Singkat cerita, Chili mengajak Inge menengok ibu mereka. Sesampainya di sana, kondisi rumah mengenaskan. Banyak tanaman telah layu. Lampu-lampu tetap menyala di siang bolong. Tiga anjing piaraan sang ibu pun terlihat ceking dan lesu. Tak hanya itu, rumah tersebut kosong. Sang ibu telah raib entah ke mana.

Di kemudian hari, kejadian inilah yang akhirnya membuat Chili sadar, ternyata dia tak tahu apa-apa soal ibunya.

***

Kusuma Dewi Suharya serba salah. Perempuan berusia 44 yang biasa disapa DY (baca: Diway) ini berangkat ke Australia pada pertengahan 2008 untuk meneruskan studi pasca-sarjana di Curtin University. Namun belum genap satu semester, sang ayah, Yaya Suharya, telah memintanya pulang ke Jakarta.

“Mama mau operasi.”

“Operasi apa, Pa?”

“Hernia.”

DY tak bisa pulang begitu saja karena waktu operasi ibunya, Tien Suhertini, bentrok dengan jadwal ujian. Dia menahan cemas dan berdoa dari jauh untuk kesembuhan sang ibu. Dia khawatir atas sejumlah risiko pasca-operasi mengingat ibunya telah berusia 74 tahun.

Sesungguhnya, DY jarang bisa akur dengan sang ibu. Tiap hari ada saja keributan di rumah. Ibunya kerap meledak tanpa aba-aba, entah marah-marah menuduh pembantu rumah tangga mengutil barang, mencurigai suami menaruh hati pada sang pembantu, hingga mengurung diri di kamar karena merasa tak ada yang memihak atau sekadar memedulikannya.

Kadung jengah dengan tingkah ibunya, DY kerap mencari pelarian di luar rumah. Dia kuliah jurnalistik di Ohio State University, Amerika Serikat (lulus 1997), pergi mengejar gelar master ke Australia, serta kerap terlibat dalam kegiatan sosial di berbagai kota di Indonesia. Semua dilakukan karena dia tidak betah berlama-lama di rumah.

Meski begitu, DY memastikan keempat kakaknya bisa mengawali proses operasi dan memberi pesan kepada ayahnya agar mencatat segala omongan dan resep dari dokter. Dia berharap segalanya bisa berjalan baik.

Operasi itu berjalan lancar. Namun, masalah justru datang saat proses pemulihan. Nafsu makan sang ibu mendadak turun drastis. Emosinya kian labil. Keluarga bolak-balik ke dokter di sejumlah rumah sakit untuk mencari tahu penyebabnya.

Salah satu dokter menduga, kondisi gigi dan mulut sang ibu tak sehat sehingga dia enggan makan. Benar saja, setelah diperiksa, ditemukan setumpuk kotoran di sela gigi dan gusi. Imbasnya, dokter harus membersihkan mulut dan merombak gigi, dari mencabut, menambal hingga memasang gigi palsu.

Setelahnya, tetap saja sang ibu enggan makan. Mulut terasa pahit, katanya. Berat badannya terus turun. Belakangan dokter memvonisnya mengidap malnutrisi.

DY terkejut bukan main. Bagaimana mungkin malnutrisi bisa menyerang seorang ibu dari kalangan kaya di Jakarta, yang anak-anaknya bisa disekolahkan ke luar negeri?

Terlebih lagi, ini terjadi saat DY sedang kuliah komunikasi kesehatan di Australia. Seketika, dia merasa mendapat tamparan begitu keras.

***

Chili tak bisa berpikir dengan jernih. Dia segera menelepon kenalan pengacara untuk meminta saran. Mereka sepakat untuk mencari sang ibu di segala tempat yang terpikirkan: panti jompo, rumah sakit, dan kamar mayat.

“Kita sampai mengecek 49 tempat penampungan untuk lansia di Jakarta dan Bogor,” kata Chili.

Namun, kabar baru tiba selewat 29 hari. Ada yang melihat ibunya di wilayah Klender, Jakarta Timur. Jaraknya belasan kilometer dari rumah di Cijantung. Percaya tak percaya, suami Inge segera ditugaskan untuk mengecek ke sana. Ternyata benar, itu dia.

“Kondisinya saat itu sudah seperti gembel. Sandal kiri dan kanan beda. Tasnya juga sudah kosong,” ujar Chili.

Ternyata, sang ibu lupa jalan pulang, berjalan tak tentu arah dari satu tempat ke tempat lain. Beruntung, ada saja tunawisma yang welas asih berbagi tempat tidur dan makanan. Hingga kemudian satuan pamong praja menciduk dan membawanya ke tempat penampungan untuk orang lanjut usia.

Chili dan keluarga langsung membawa ibunya ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lengkap. Kemudian, merujuk ke dokter geriatri atau spesialis penanganan orang lanjut usia. Hasilnya, tes MRI atau pemindaian untuk melihat pencitraan otak menunjukkan bahwa ibu Chili mengidap demensia vaskuler.

Demensia adalah gangguan pembuluh darah di otak yang mampu menyebabkan manusia kehilangan ingatan serta kesulitan berpikir ataupun memecahkan persoalan. Dalam banyak kasus, Alzheimer jadi pintu masuk utama bagi penyakit demensia.

Alzheimer disebabkan oleh munculnya plak dan belitan-belitan di otak hingga menghambat komunikasi antarsel syaraf dan menyebabkan sel-sel itu mati. Penyebabnya beragam, bisa karena bawaan genetik, depresi, stroke ringan, ataupun komplikasi penyakit seperti diabetes, serta tekanan darah dan kadar kolesterol tinggi.

Total, ada tujuh tahapan penyakit Alzheimer yang secara umum terbagi ke tiga level berbeda: ringan, sedang, dan berat. Pada tahap ringan, penderita akan kehilangan memori jangka pendek. Pada tahap sedang, pasien mulai kehilangan fungsi eksekutif otak untuk melakukan kegiatan sehari-hari seperti mandi, memasak, atau mengemudi. Ia pun mengalami disorientasi waktu dan tempat serta kehilangan kemampuan berbahasa dengan baik.

Pada tahap berat, penderita telah kehilangan memori jangka panjang dan sudah tak bisa beraktivitas secara normal, entah tak mampu berjalan atau bahkan menelan makanan.

“Alzheimer itu mulainya pelan, tidak mendadak. Saat keluarga sadar, biasanya terlambat karena pasien sudah masuk ke tahap sedang,” kata Ria Maria Theresa, psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta Selatan.

Ini terjadi karena pikun dan rewel kerap dianggap sepaket dengan bertambahnya usia seseorang. Alhasil, jarang ada keluarga yang langsung mengambil tindakan preventif memeriksakan saudara atau kerabatnya ke dokter saat mulai jadi pelupa. Padahal, hingga kini Alzheimer belum ditemukan obatnya. Yang bisa dilakukan hanyalah menghambat pertumbuhannya supaya tidak semakin parah.

“Ketidaktahuan kita sekeluarga baru terjawab setelah mama hilang,” kata Chili. “Jadi kalau dipikir-pikir, gejala awal demensia pada mama rasanya sudah muncul sejak 15-20 tahun sebelumnya.”

Hal serupa dialami DY dan keluarga. Pada 2009, sang ibu divonis mengidap demensia vaskuler tahap lanjut. Bagi DY, ini menjelaskan segalanya. Alzheimer memang tidak membunuh seseorang secara langsung, tapi yang berbahaya adalah penyakit tumpangannya, entah infeksi saluran kemih, pneumonia, ataupun malnutrisi.

“Dulu setiap kali mama marah dan berteriak, maka dengan senang hati biasanya aku jadi ikut berteriak juga,” tulis DY. “Seandainya aku tahu bahwa kemarahan mama yang meluap-luap, kesulitannya mengontrol emosi, semata-mata hanyalah gejala demensia yang sudah mulai muncul, mestinya aku tidak akan memperlakukan mama seperti itu.”

Semakin parah kondisinya, emosi pasien pun bisa jadi kian tak stabil. Karena itu, orang dengan demensia kerap begitu sensitif dan bisa marah tanpa alasan jelas. Ini membuat situasi jadi serba salah untuk para pendamping pasien (caregivers). Tekanan fisik dan mental harus mereka hadapi dalam usaha memenuhi kebutuhan pasien sehari-hari.

“Makanya kalau di komunitas caregivers itu kita tidak boleh ada kata-kata ‘yang sabar’ atau ‘yang ikhlas’. Kita semua juga sudah tahu, tapi praktiknya tidak segampang itu,” ujar Ria.

***

Sabtu, 5 Maret 2016. Pukul 10 pagi. Sekira 30 orang telah berkumpul di Function Room Golfhill Terraces Apartment, Jakarta Selatan. Sebagian duduk kalem, sisanya sibuk hilir mudik mempersiapkan acara, di antaranya Chili, DY, dan Ria.

Mereka datang untuk mengikuti “caregivers meeting”, acara rutin sebulan sekali oleh Yayasan Alzheimer’s Indonesia (ALZI). Tujuannya agar ada wadah berbagi untuk para pendamping orang dengan demensia. Saling memberi saran sekaligus meringankan beban.

DY mendirikan ALZI pada 3 Agustus 2013 setelah matanya terbuka melihat penyakit Alzheimer yang diderita ibunya.

“Aku merasa punya kewajiban untuk mengingatkan lebih banyak orang mengenai bahaya Alzheimer, dan pentingnya melakukan deteksi dini, agar tidak terlambat seperti mama,” tulis DY.

Sejak itu, pelbagai program telah dijalankan ALZI, dari advokasi, riset, pelatihan, hingga peningkatan kepedulian dan pemahaman masyarakat secara umum terhadap Alzheimer. Beragam kampanye telah mereka lakukan, entah soal gejala umum ataupun cara-cara mengurangi risiko Alzheimer.

Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, ada setidaknya 44 juta orang di dunia yang mengidap Alzheimer. Satu juta di antaranya berasal dari Indonesia, dan diperkirakan angka itu akan meningkat hingga 4 juta pada 2050.

Karena itu ALZI menekankan pentingnya hidup sehat sebagai pencegahan. Misalnya dengan berolahraga secara produktif, menjaga gizi tetap seimbang, menstimulasi otak, serta bersosialisasi dan beraktivitas secara positif. Ini tak hanya berlaku bagi pasien Alzheimer, tapi juga para caregivers.

Ria menjelaskan saat jadi pembicara di pertemuan bulanan ALZI. Menurutnya, kualitas hidup pasien Alzheimer sangat tergantung pada kualitas hidup pendampingnya. Namun di sisi lain, para pendamping juga rentan terkena stres ataupun depresi karena mereka dituntut selalu hadir selama 24 jam sehari. Bahkan, terdapat angka kematian 63 persen lebih tinggi bagi para pendamping yang mengalami stres dibanding yang tidak stres.

“Banyak yang bilang, usia caregivers lebih pendek dari pasien demensianya. Wajar saja, pasien demensia tidak bisa ingat apa-apa, tidak ada beban. Sementara itu kita tidak lupa sehingga terus membawa bebannya,” kata Ria.

Maka, penting bagi para pendamping untuk senantiasa menyegarkan pikirannya, misalnya sekadar keluar dari rumah, berolahraga, atau berbincang dengan kawan lama.
Titiek Haryati, usia 64 tahun, merasakan betul situasi itu. Kini dia mesti menjaga ibunya, pasien demensia berusia 85 tahun. Seperti yang rutin terjadi, sang ibu suka marah karena hal sepele dan tak mampu mengerjakan aktivitas sehari-hari.

“Kondisinya semakin parah sejak dua bulan lalu saat ibu saya jatuh ke lantai dan patah tulang. Setelahnya, memorinya terus menurun,” kata Titiek. “Kalau siang dia sekarang tidur terus. Tapi pas malam sampai subuh, dia sering terbangun dan colek-colek saya sambil tanya, ‘Ini di mana?’”

Bisa dikatakan, Alzheimer memang penyakit satu arah: sekali jalan, tak ada cara untuk berputar kembali.

Dari sana, Ria Maria Theresa mencoba menemukan tindak pencegahan Alzheimer yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ini jadi fokus penelitiannya saat menjalani program doktoral di Universitas Indonesia. Dia membahas soal tarian sebagai terapi untuk menajamkan fungsi kognitif otak manusia.

“Saya melihat, pebalet yang menari sejak kecil hingga usia lanjut itu fungsi kognitifnya tetap baik. Ia bisa menghafal ratusan macam gerakan dengan ratusan lagu tentunya karena senantiasa memakai fungsi otak,” ujar Ria.

Ria lantas mencari tahu soal beragam jenis tarian. Dia mesti memilih sebuah tarian dengan gerakan cukup kompleks hingga bisa merangsang seluruh bagian otak manusia. Pilihan pertama jatuh pada tari saman, tapi kemudian batal karena gerakannya cukup menyulitkan bagi responden Ria yang kebanyakan berusia relatif tua, antara 45-59 tahun.

Setelah berkonsultasi dengan beberapa pengajar tari dari Institut Kesenian Jakarta, pilihan dijatuhkan pada tari poco-poco. Alasannya sederhana: tarian ini merakyat dan digemari semua kalangan.

Proses terapi dengan tari poco-poco dimulai pada Februari 2014. Selama tiga bulan, 20 responden yang telah mengalami gangguan kognitif alias memasuki tahap pra-demensia rutin menari dua kali seminggu, masing-masing selama 30 menit. Sebanyak 20 responden lain melakukan senam biasa dengan jadwal serupa.

“Tadinya saya hanya berharap agar fungsi otak para responden itu tidak bertambah buruk setelah tiga bulan latihan poco-poco,” kata Ria. “Tapi ternyata setelah dibandingkan hasilnya, kelompok yang menari poco-poco sel neuronnya tambah aktif dan banyak, sementara sel neuron kelompok senam biasa justru bertambah buruk.”

Rekaman otak menunjukkan perbaikan pada kelompok dengan tari poco-poco. Ria menduga karena gerakan tarian itu yang khas, dengan variasi menyilang dan memutar dalam tempo tertentu. Dari sana diketahui, tari poco-poco bisa mencegah terjadinya demensia. Bila dilakukan rutin oleh penderita demensia, meski tidak menyembuhkan tapi mampu menghambat progresivitas penyakit tersebut.

“Dari hasil penelitian saya, satu dari tiga orang akan membaik fungsi kognitif otaknya setelah rutin menari poco-poco,” kata Ria.

DY pun gencar melakukan pendekatan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama dua tahun terakhir agar bisa mendapat tempat untuk mengadakan kegiatan rutin pencegahan Alzheimer di ibu kota. Rencananya, ia bermaksud menjadikan Taman Langsat di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai pusat stimulasi otak bagi para warga lanjut usia.

“Kita ingin agar orang nantinya tahu, sebulan sekali tiap hari Sabtu atau Minggu, di Taman Langsat akan ada lomba poco-poco atau pengerjaan teka-teki silang,” kata DY.

Selain itu, ALZI juga mendapat mandat dari Alzheimer’s Disease International yang berpusat di London, Inggris, untuk mendorong pemerintah pusat mengeluarkan rancangan nasional penanganan Alzheimer di Indonesia. Ada bermacam komponen, misalnya riset, kampanye informasi dan edukasi, serta pelayanan masyarakat yang lebih terstruktur.

“Setelah national plan itu diluncurkan, kita harap tenaga medis sampai di tingkat Puskesmas sudah bisa menjalankan tata laksana yang dibuat Kementerian Kesehatan RI untuk menghadapi pasien Alzheimer,” ujar DY.

Dengan begitu, diharapkan masyarakat tidak lagi maklum dengan pikun dan dapat mencegah demensia sejak dini, khususnya yang disebabkan oleh Alzheimer. Dari sana kita bisa bersama belajar merawat ingatan hingga pengujung hari.*

***

Bacaan pengiring:

Ketika Ibu Melupakanku, DY Suharya & Dian Purnomo (GPU, 2015).

Mengenai Alzheimer dan Pikun
Stages of Alzheimer’s

 

NB: Tulisan ini pertama dimuat di media online Pindai.org pada 11 April 2016.

Suara dari Ciliwung

IMG_3619

Anak-anak Kampung Pulo menghabiskan waktu sore melihat proses pembangunan jalan beton baru di pinggir sungai Ciliwung, Februari 2016/Viriya Paramita

Hampir pukul 2 siang. Irfan, Gugun dan beberapa kawan sedang berbincang di tengah lorong sempit di lantai 3 Rusunawa Jatinegara Barat. Wajah mereka terlihat lelah. Dari dekat, nada suara mereka lebih terdengar seperti gerutu. Gelas kopi dan asbak penuh puntung rokok terletak tak beraturan di atas lantai, menemani kilas balik kisah mereka sedari masih tinggal di Kampung Pulo hingga diusir paksa ke rusunawa tersebut enam bulan silam.

Kontras. Cuaca di luar terik, tapi suasana terlihat mendung di rusunawa tersebut. Sejak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusir 1.041 keluarga di Kampung Pulo pada 20 Agustus 2015, banyak warga terpaksa hidup dalam ketidakpastian, termasuk sekiranya 500 keluarga yang dipindahkan ke rusunawa. Mereka telah mencoba untuk beradaptasi, tapi situasinya lebih sulit dibanding yang kasatmata.

“Kami ini warga berekonomi lemah, pindah ke sini ya semakin lemah,” kata Irfan yang lahir di Kampung Pulo 42 tahun lalu.

Pada rentang tiga bulan pertama, para penghuni dapat tinggal secara cuma-cuma di rusunawa. Mulai Desember 2015, mereka wajib membayar uang sewa Rp 300 ribu per bulan. “Total bisa sampai Rp 800 ribu ditambah dengan biaya air dan listrik,” kata Gugun, 47 tahun, yang tinggal di Kampung Pulo sejak pertengahan 1990an. “Di Kampung Pulo, saya cuma harus mikirin biaya listrik, kira-kira Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu per bulan.”

Masalahnya, banyak penghuni yang telah kehilangan sumber pemasukan utamanya sehari-hari. Di Kampung Pulo dahulu, mereka bisa menjalankan usaha di rumah sendiri, entah membuka warung atau menjajakan makanan. Kini, pihak manajemen hanya mengizinkan mereka untuk berdagang di lantai 2 gedung rusunawa. Orang-orang berlomba mencari peruntungan menjual barang yang sama. Otomatis, pemasukan berkurang jauh.

Gugun mesti tinggal di kamar berukuran 30 meter persegi di Rusunawa Jatinegara Barat bersama dua keluarga sekaligus. Sejak pindah ke sana, ia pun kesulitan mencari pemasukan tetap. Sebagai teknisi listrik lepasan, ia tak mampu mendapat orderan yang sama seperti kala tinggal di rumah lama dahulu.

“Itulah kenapa sebenarnya saya lebih pilih pulang kampung ke Bogor daripada harus tinggal di rusun, tapi saya enggak punya uang. Katanya, uang ganti rugi baru turun kalau normalisasi Sungai Ciliwung sudah beres 75 persen. Ganti ruginya setara 25 persen dari NJOP (nilai jual objek pajak),” kata Gugun.

Para penghuni rusunawa pun kian cemas karena jika tak mampu membayar uang sewa selama tiga bulan berturut-turut, mereka bakal diusir dari sana. Tenggatnya adalah akhir Februari 2016. “Makanya kami mau coba bikin paguyuban untuk solidaritas bila ada intimidasi atau kesewenang-wenangan,” ujar Irfan.

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama terlihat kukuh dengan rencananya merelokasi warga di sepanjang bantaran demi melancarkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung.

“Saya mau sikat semua bangunan liar. Di sungai, waduk, di semua lokasi. Penggusuran tahun ini akan menggila,” kata Ahok pada 26 Januari 2016.

IMG_3550

Seorang warga Kampung Pulo sedang mencuci baju di samping jalan beton baru di pinggir sungai Ciliwung, Februari 2016/Viriya Paramita

Memang benar, pada 12 Januari, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah kembali menjalankan aksinya. Mereka menghancurkan 94 rumah di bantaran Sungai Ciliwung yang termasuk ke dalam wilayah Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Sekiranya 150 keluarga terpaksa dipindahkan ke Rusunawa Cipinang Besar Selatan dan Rusunawa Pulo Gebang. Penggusuran ini tetap terjadi walau proses hukum tengah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta soal surat peringatan penggusuran yang sebelumnya diterima warga Bukit Duri. Seakan warga sama sekali tak punya posisi tawar untuk memperjuangkan nasibnya di Jakarta.

Masalah utama bagi para warga tersebut adalah mereka tak memiliki sertifikat tanah. Kebanyakan hanya memiliki surat tagihan pajak Eigendom Verponding yang diterbitkan oleh pemerintahan di zaman penjajahan Belanda. Banyak warga kesulitan mengurus pembaharuan surat-surat tanahnya karena terpentok persoalan birokrasi dan biaya. “Ahok bilang mau ganti rugi kalau kita punya sertifikat, tapi siapa yang punya?” kata Gugun.

Selain itu, konflik internal yang terjadi di tengah warga pun kian memperuncing situasi. Tokoh masyarakat Kampung Pulo, Habib Soleh, berujar bahwa beberapa provokator mencoba menyebar isu miring mengenai dirinya dan Sandyawan Sumardi, Ketua Komunitas Ciliwung Merdeka yang selama ini kerap mendampingi warga bantaran Sungai Ciliwung. Itu terjadi sesaat setelah penggusuran pada Agustus tahun lalu. “Ada yang bilang saya pindah ke Kristen karena bergaul dengan Pak Sandy,” kata Habib.

Tak hanya itu, banyak media mengonstruksi warga Kampung Pulo dan Bukit Duri dalam pemberitaannya hanya sebagai kriminal yang telah membangun rumah di atas tanah negara. “Makanya ada beberapa orang di sini yang curiga dan kesal sama wartawan,” kata Sandyawan.

Padahal, Sandyawan dan para relawan Ciliwung Merdeka lainnya selama ini berusaha memperjuangkan hak-hak warga dan mendorong pemerintah untuk bersikap lebih manusiawi. “Seakan kami ini hanya warga yang berguna untuk peristiwa elektoral saja,” ujar Sandyawan.

Ciliwung Merdeka juga membantu warga setempat mengumpulkan berbagai dokumen sebagai bukti legal kepemilikan mereka atas tanah dan bangunan yang ada di Kampung Pulo dan Bukit Duri. Dokumen-dokumen itu mencakup sertifikat tanah, girik, Eigendom Verponding, akta jual beli ataupun hak guna bangunan.

Mereka pun sempat mendorong dialog antara warga dan Gubernur Jakarta Ahok pada masa sebelum dan setelah penggusuran paksa di Kampung Pulo. Mereka menawarkan sebuah desain pembangunan baru yang disebut Kampung Susun Berbasis Komunitas. Dalam perencanaannya, Kampung Pulo dapat dibangun secara vertikal sembari tetap menyisakan tempat untuk ruang terbuka hijau.

Jika pemukiman Kampung Pulo dapat ditata dengan baik, bukan tak mungkin ia mampu menarik datangnya wisatawan. Di sana terdapat beberapa situs sejarah. Misal, tiga makam keramat dengan usia berkisar antara 63 hingga 186 tahun. “Kampung Pulo sudah ada dari abad ke-17. Dulu, ini adalah kampong para pejuang kemerdekaan,” kata Habib yang lahir di Kampung Pulo pada 1958.

Selain itu, ada pula beberapa komunitas yang menawarkan jasa mengarungi Sungai Ciliwung, salah satunya Komunitas Ciliwung Condet di Jakarta Timur. Bila warga dan pemerintah bekerja sama untuk membersihkan sungai dan menjaganya dari polusi, aktivitas ini tentu dapat mendatangkan lebih banyak keuntungan bagi penduduk setempat.

IMG_3543

Getek di sungai Ciliwung/Viriya Paramita

Namun tetap saja, seluruh perencanaan dan perjuangan warga bantaran ini akan jadi sia-sia bila mereka terus dipandang sebagai sampah masyarakat. Pada akhirnya mereka hanya bisa menggerutu dengan wajah lelah dengan hanya ditemani oleh gelas kopi dan asbak penuh puntung rokok.

 

NB: Liputan untuk tulisan ini dilakukan dalam kapasitas sebagai calon reporter The Jakarta Post pada Februari 2016.

Bila Akademisi Malas Meneliti

books

Sumber: uglydogbooks.com

Saldi Isra tak sabar mendengar jawaban Franz Astani. Menurutnya, Franz terlalu bertele-tele. Ironis, 11 gelar yang melengkapi nama Franz ternyata tak jadi jaminan baginya untuk meyakinkan para anggota tim pakar saat uji kelayakan dan kepatutan calon hakim Mahkamah Konstitusi pada Maret 2014.

Saat itu, Saldi bertanya soal bagaimana Franz mengidentifikasi dirinya sendiri dengan banyaknya gelar yang disandang. Karena jawaban Franz tak memuaskan, Saldi pun menyela, “Jangan berbelit-belit, Pak, langsung saja Anda mengidentifikasikan diri Bapak sebagai apa?”

Akhirnya, pria kelahiran Semarang, 2 Oktober 1953 tersebut mengidentifikasi diri sebagai seorang pakar hukum. Wajar bila Franz kebingungan, gelar S1 hingga S3 dari berbagai rumpun ilmu telah dimilikinya, dari teknik sipil, ekonomi, hukum, pemasaran hingga kenotariatan.

Tak hanya Saldi, anggota tim pakar lainnya, Musni Umar, juga melontarkan rasa heran sekaligus sentilan. “Saya cek, gelar Anda paling panjang, tetapi kontribusi tulisan Anda tidak ada. Ilmu dan gelar Anda tidak dimanfaatkan bagi orang lain, hanya untuk diri sendiri,” ujar Musni.

Rasa heran di benak Musni dirasa wajar oleh Guru Besar Antropologi Universitas Gadjah Mada, Heddy Shri Ahimsa-Putra. Menurut Heddy, hal ini bisa terjadi karena kurangnya inisiatif dan semangat untuk melakukan penelitian di kalangan intelektual.

“Masalahnya bukan soal dana penelitian, tapi kurangnya semangat dan niat untuk melakukan penelitian di masyarakat. Ada dua kemungkinan alasannya. Pertama, karena seseorang memang kurang mampu melakukan penelitian. Kedua, dosen-dosen di perguruan tinggi memiliki beban mengajar terlalu besar, sehingga tidak memiliki waktu untuk meneliti,” ujar Heddy.

Hal ini akhirnya berimbas pada tersendatnya produktivitas pembuatan jurnal ilmiah di Indonesia. Bahkan, sebuah survei keluaran Scientific American pada 1994 menunjukkan bahwa kontribusi para peneliti dan cendekiawan Indonesia pada dunia ilmu pengetahuan dan teknologi begitu minim: 0,012 persen. Di lain pihak, menurut hasil survei yang sama, Singapura berada jauh di atas Indonesia dengan tingkat kontribusi 0,179 persen. Lebih jauh, negara adidaya seperti Amerika Serikat berhasil meraih lebih dari 20 persen. Ini membuat posisi peneliti Indonesia jadi kian kecil saja di mata dunia.

“Bahkan, (jurnal ilmiah lokal) juga belum disertai abstrak dalam bahasa Inggris. Akibatnya jurnal ilmiah kita tidak begitu dihiraukan oleh dunia saintifik,” ujar Mudasir, peneliti Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari Universitas Gadjah Mada pada Antara, April 2014.

Karena itu, pada Januari 2012, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan sebuah surat edaran yang mengatur agar tiap lulusan perguruan tinggi di Indonesia bisa menghasilkan sebuah makalah yang terbit dalam sebuah jurnal ilmiah. Lulusan S2 diharapkan dapat menerbitkannya di jurnal ilmiah nasional, dan skala internasional bagi lulusan S3.

Surat edaran itu menyebutkan, yang menjadi dasar ketentuan adalah minimnya jumlah karya ilmiah dari perguruan tinggi tanah air yang dibanding Malaysia hanya berjumlah sepertujuhnya.

Pada awal 2013, Singapura tercatat telah memiliki 94 jurnal internasional, 45 untuk Malaysia dan hanya 12 bagi Indonesia.

Padahal, pemerintah telah mengatur hal ini dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Di sana disebutkan bahwa fungsi dan peran perguruan tinggi dilaksanakan melalui kegiatan tridharma: menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Maka, penelitian menjadi hal wajib bagi para sivitas akademika di sebuah kampus, terutama untuk para tenaga pengajarnya. Hal ini diakui betul oleh Agustinus Prasetyantoko, dosen ekonomi Universitas Atma Jaya.

“Dosen di mana pun terikat dengan evaluasi penilaian kinerja yang disebut tridharma perguruan tinggi. Ini wajib dilaksanakan semua dosen, apalagi dosen yang sudah disertifikasi. Jadi, hukumnya wajib,” kata Agustinus.

Rudi Hartono Manurung, Sekretaris Jurusan Sastra Jepang Bina Nusantara, melontarkan hal senada. Di tempatnya mengajar, satu tim peneliti dari sebuah rumpun ilmu diwajibkan untuk membuat satu penelitian per tahun yang didanai secara internal ataupun eksternal.

“Selain itu, setiap semester, seorang faculty member juga wajib menghasilkan sebuah tulisan untuk satu jurnal humaniora yang disebut cultura lingua, di luar dari penelitian yang didanai,” ujar Rudi.

Hasil penelitian yang dikeluarkan sebuah kampus pun bervariasi. Di Atma Jaya, Agustinus menjelaskan soal dua tipe penelitian yang biasa dilakukannya bersama rekan-rekan seprofesi.

“Ada dua kelompok penelitian besar di Atma Jaya. Pertama untuk kelompok kebijakan, yang mana output-nya adalah rekomendasi kebijakan. Biasanya tipe ini dilakukan bekerja sama dengan lembaga multilateral seperti World Bank atau UNICEF. Lalu di kluster kedua ada riset akademik dengan output publikasi ke jurnal nasional ataupun internasional. Kalau dana risetnya dari pihak asing biasanya publikasinya internasional, tapi kalau dana internal kampus biasanya untuk nasional,” jelas Agustinus.

Beda halnya dengan Heddy yang biasa melaksanakan penelitian murni di Universitas Gadjah Mada. Maksudnya, penelitian yang dilakukan bersifat lebih teoritis dengan mengambil wacana teraktual yang sedang berkembang di dunia ilmiah sehingga tidak melulu bersinggungan dengan kebijakan pemerintah.

“Penelitian murni itu topiknya lebih bebas dan menurut saya itu lebih penting buat rekan-rekan serta juga memiliki kontribusi keilmuan. Penelitiannya biasanya didanai pemerintah entah dari departemen kehutanan, kebudayaan dan lainnya,” ujar Heddy kembali.

Lalu, karya yang dihasilkan para peneliti juga bisa memiliki berbagai macam varian skala. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan salah seorang staf Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, Dina.

“Hasilnya kalau dari DRPM bisa berupa jurnal ilmiah nasional terakreditasi ataupun jurnal internasional. Ada juga jurnal nasional tidak terakreditasi, tapi kami harapkan seluruhnya minimal bisa terakreditasi,” tutur Dina.

Guru Besar juga wajib untuk meneliti dan menghasilkan karya secara konsisten. Karena itu, ia bisa mendapat tunjangan dari pemerintah sebesar 10 hingga 13 juta rupiah per bulan untuk mendukung riset yang dilakukan. Namun bila ia berhenti berkarya secara kontinyu, tunjangannya otomatis dihentikan oleh pemerintah.

“Guru Besar punya tanggung jawab untuk menulis buku atau sekadar membuat bahan ajar setidaknya setahun sekali. Tuntutan itu datang dari pihak internal Atma Jaya karena ada tunjangan untuk hal itu juga, baik dari kampus dan pemerintah. Namun kalau ia tidak menghasilkan karya dalam waktu lama, tunjangannya akan dihentikan,” kata Agustinus kembali.

Lebih jauh, diakui pula oleh Rudi bahwa tunjangan yang didapat oleh Guru Besar atau dosen bersertifikat adalah sebuah peningkatan kemampuan ekonomi sebagai imbas kenaikan strata akademisnya sendiri.

Walau begitu, dengan berbagai dukungan terhadap proses penelitian, nyatanya perguruan tinggi di Indonesia – entah negeri ataupun swasta – belum dapat mendorong pertumbuhan jurnal ilmiahnya secara signifikan.

Lima perguruan tinggi negeri terbaik 2014 versi 4International College and Universities (4ICU) secara berurut adalah Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya dan Universitas Sebelas Maret. Sementara itu untuk perguruan tinggi swasta terbaik secara beruntun adalah Universitas Gunadarma, Bina Nusantara, Universitas Mercu Buana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Atma Jaya.

Namun, dalam daftar jurnal ilmiah yang terakreditasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) pada periode 2011-2013, hanya ada beberapa nama dari daftar lima besar perguruan tinggi di atas yang secara rutin menelurkan jurnal terbarunya.

Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada menjadi penyumbang terbanyak dengan jumlah masing-masing 15 dan 12 jurnal. Sementara itu Institut Teknologi Bandung berhasil mengeluarkan lima jurnal, dan masing-masing satu jurnal untuk Universitas Brawijaya dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Selain itu, surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menggalakkan pembuatan makalah untuk penerbitan jurnal ilmiah juga dirasa banyak pihak tidak berjalan secara efektif.

“Belum ada obligasi atau kewajiban mengikat bagi para mahasiswa S1 Atma Jaya untuk melakukan hal itu. Jadi, secara umum kita belum terlalu melaksanakannya. Namun, untuk S2 dan S3 sudah mulai dijalankan,” tutur Agustinus.

Peneliti Pusat Pengkajian Komunikasi dan Media sekaligus dosen komunikasi politik Universitas Islam Negeri, Gun Gun Heryanto, berujar bahwa tujuan dari diedarkannya ketentuan tersebut sesungguhnya positif. Namun, ia sendiri baru bisa menyetujuinya di level gagasan saja.

“Sebenarnya niatnya bagus, supaya teman-teman yang jadi akademisi punya produktivitas karya yang juga kredibel. Karyanya itu juga akan dihargai dan diapresiasi. Saya setuju di level gagasan, tapi gagasan yang bagus itu seharusnya juga ditunjang oleh peran pemerintah untuk mendongkrak terbitan jurnal-jurnal kredibel di level internasional,” kata Gun Gun.

Selain itu, masalah lain yang muncul di pembuatan jurnal ilmiah Indonesia menurutnya adalah tiadanya keseragaman panduan pembuatan di berbagai perguruan tinggi. Hal itu dapat dilihat dari cara penulisan footnote atau kesepakatan jumlah bidang ilmu yang berbeda-beda di jurnal ilmiah keluaran berbagai kampus.

Kemudian, hal itu juga dirasa akan membebani mahasiswa untuk mencapai kelulusan, khususnya untuk yang mengikuti program S3. “Prosedur yang harus dilakukan untuk membuat sebuah jurnal internasional sangatlah panjang dan sulit. Lalu bayangkan, setiap tahunnya akan ada ratusan mahasiswa S3 yang mengantre untuk bisa menerbitkan tulisannya dalam jurnal internasional,” ujar Gun Gun.

“Akhirnya ide yang bagus secara praktis tidak mudah direalisasikan. Dampaknya, sekolah di dalam negeri bisa jadi lebih lama dibandingkan dengan sekolah di luar negeri.”

Kewajiban penerbitan jurnal ilmiah juga dianggapnya berpotensi memicu berbagai masalah lain. Misal, dapat muncul banyak jurnal berkualitas di bawah rata-rata karena hanya ingin memenuhi syarat kelulusan kampus. Lalu, dapat muncul pula proyek-proyek sampingan baru yang membuat kita harus membayar mahal di luar ketentuan yang ada untuk menerbitkan sebuah jurnal ilmiah.

Setelahnya, Gun Gun juga menjabarkan soal perubahan budaya yang harus dihadapi masyarakat Indonesia yang akhirnya berimbas pada lemahnya kemampuan membaca dan menulis bagi individu.

“Ada social jumping di masyarakat kita dari masyarakat agraris ke era industri informasi televisi yang meninabobokan banyak orang. Hal ini menciptakan sebuah blind spot di bagian literasi media masyarakat, sehingga prosesnya menjadi patah. Karena, seharusnya ada sebuah tahapan gradual di sana sebelum masyarakat masuk ke era saat ini,” jelas Gun Gun.

Untuk itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah agar bisa memperbaiki keadaan saat ini. Pertama, Gun Gun menegaskan bahwa pemerintah harus menganggap dosen sebagai aset yang senantiasa mesti diberdayakan. Maka, pelatihan serta pembaruan metode penelitian diharap dapat diberikan pada para dosen secara konsisten.

“Lalu, pemerintah saya harap juga jangan terlalu birokratis dalam tahapan jenjang karir akademis. Saya sendiri sempat merasakan saat mengurus pengajuan Lektor Kepala. Prosesnya baru selesai selewat dua tahun. Bahkan ada yang ditolak walau berkas-berkas dan persyaratannya sudah lengkap sehingga jadinya tidak masuk di akal,” tegas Gun Gun.

Walau begitu, Gun Gun tetap menekankan bahwa kemauan untuk mulai menulis karya harus dimulai dari diri sendiri. “Kita harus menulis agar regenerasi tokoh intelektual publik bisa terus berjalan. Publikasikan, atau kita akan hilang begitu saja.”

Bila begitu, rasanya Franz harus segera mulai menulis atau ia akan hilang ditelan zaman dengan sendirinya.

 

NB: Liputan untuk tulisan ini dilakukan dalam kapasitas sebagai wartawan The Geo Times pada April 2014.

Menengok Jurus Propaganda Era Pendudukan Jepang

Hanya tiga tahun waktu Jepang berkuasa di Indonesia (1942-1945). Namun, kehadirannya sempat membangkitkan dunia sandiwara serta menghasilkan banyak aktor dan penulis naskah mumpuni.

Bagi Jepang, sandiwara bukan hanya sarana hiburan, melainkan juga medium propaganda perang untuk meraih dukungan masyarakat, meningkatkan moral tentara, hingga pencarian modal dan bekal dalam usahanya menaklukkan Sekutu.

Itulah sekiranya yang dibahas Fandy Hutari dalam buku Sandiwara dan Perang: Propaganda di Panggung Sandiwara Modern Zaman Jepang. Buku ini diangkat dari skripsinya saat menjalani studi di jurusan sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran, Bandung. Dalam prosesnya, ia mesti tenggelam di tengah tumpukan arsip tua dari berbagai perpustakaan dan pusat dokumentasi sastra untuk menjahit ulang perjalanan awal seni pertunjukan di Indonesia, khususnya Jakarta.

Ini menarik karena tak banyak orang memberi perhatian lebih pada sejarah seni dan bersusah payah menuangkannya dalam karya, khususnya di konteks era pendudukan Jepang. Selain itu, melalui buku ini kita bisa melihat sandiwara sebagai buah penanda zaman.

Sebuah produk seni memang kerap hadir dengan karakter khas yang mewakili semangat zamannya. Misal, lakon Hamlet karya William Shakespeare yang dianggap menunjukkan pertentangan antara pengaruh dua agama: Kristen Katolik dan Protestan. Ia dibuat pada rentang 1599-1601, di akhir era Renaissance yang kerap dianggap sebagai jembatan transisi antara abad pertengahan dan era modern di Eropa. Saat itu jugalah Luther dan kawan-kawan sedang mendorong terjadinya reformasi protestan. Luther mengkritik keras komersialisasi pengampunan dosa dalam doktrin Katolik.

Beda halnya dengan adaptasi Hamlet yang dipentaskan Bengkel Teater bentukan W.S. Rendra pada 1994. Di sana, sosok Hamlet jadi begitu tajam lidahnya dalam mengkritik penguasa. Saat itu tengah berlangsung era otoriter pemerintahan Orde Baru. Siapa berani menentang, niscaya akan dilibas begitu saja. Pada medio 1970an, Bengkel Teater pun sempat kesulitan mendapat izin tampil di muka umum karena kerap “menampar” wajah pemerintah lewat pementasannya. Maka, Hamlet pada 1994 adalah bentuk perlawanan terhadap pemerintahan yang semena-mena di zamannya.

Dalam Sandiwara dan Perang, dijelaskan soal taktik propaganda yang dijalankan Gunseikanbu (pemerintahan militer Jepang) tak lama setelah kedatangan mereka ke Indonesia pada Maret 1942. Lima bulan berselang, segera dibentuk Sendenbu, departemen propaganda yang mengatur ketat berbagai corong komunikasi dan medium kesenian Tanah Air, dari siaran radio, koran, usaha film dan distribusinya, hingga sandiwara. Film dan produk kebudayaan Barat lain juga urung ditampilkan di muka publik.

Pada Januari 1943, Sendenbu mengeluarkan beberapa peraturan untuk mengawasi jalannya sandiwara di Jawa, khususnya Jakarta. Kelompok-kelompok yang rutin mengadakan pertunjukan wajib melaporkan diri. Setiap naskah yang akan dimainkan juga mesti diperiksa terlebih dahulu.

Hukuman berat menanti para pelanggar. Fandy mengambil contoh Tjak Doerasim, seniman ludruk asal Surabaya yang meninggal setelah disiksa aparat militer Jepang karena menambahkan kata-kata baru dalam pementasannya. Kalimat yang dipermasalahkan adalah, “Bekupon omahe doro, melu Nippon tambah sengsoro.” Itu kurang lebih artinya, “Bekupon adalah rumahnya burung dara, ikut Jepang tambah sengsara.”

Pada April 1943, dibentuk pula Keimin Bunka Shidosho yang berperan sebagai pusat kebudayaan yang menangani seluruh urusan kesenian. Di sana, Jasoeda memimpin bagian sandiwara dan tari. Dalam sambutannya di majalah Djawa Baroe, ia berujar:

“Tidak salah jika saya katakan bahwa sandiwara dan tari-menari itu dalam zaman peperangan modern ini adalah satu senjata yang tajam dalam melakukan ‘peperangan pikiran’. Bukankah rakyat terbanyak, yang tidak tahu membaca dan menulis itu, mudah mendapat penerangan dan pendidikan apabila semua ini dilakukan dengan perantaraan sandiwara?”

Pada 1944-1945, berbagai kelompok sandiwara kian gamblang menonjolkan kepentingan militer dalam tiap pertunjukannya. Hasil pendapatan mereka banyak disumbangkan untuk mendanai tentara PETA (Pembela Tanah Air). Naskah yang dimainkan pun kerap berisi pesan soal kerelaan berjuang, entah sebagai tentara ataupun romusha. Selain itu, masyarakat diajak untuk rela berbagi, entah hasil bumi sebagai perbekalan ataupun uang dan perhiasan sebagai modal perang Jepang.

Contohnya lakon Koeli dan Roomusya karya J. Hoetagaloeng yang sempat dimuat di majalah Djawa Baroe. Dalam sebuah adegan, terlihat tokoh bernama Soeprapto, seorang dokter romusha di Deli, sedang menjelaskan pada para romusha soal pentingnya peran mereka dalam perang. Soeprapto berujar, pekerjaan sebagai romusha sangatlah mulia, jauh bila dibandingkan kuli kontrak zaman Hindia Belanda yang kerap diperlakukan semena-mena. Padahal faktanya, menjadi romusha bahkan bisa dikatakan lebih tidak manusiawi.

Di sini, saya teringat propaganda masif pemerintah Orde Baru seusai tragedi 1965. Segala hal berbau Cina dilarang untuk ditampilkan di depan umum. Berbagai kisah beredar untuk menegaskan bahwa PKI itu tak bermoral dan tak ber-Tuhan, bahkan, disampaikan langsung pada murid sekolahan oleh para gurunya. Dan tentu, pemutaran wajib film Pengkhianatan G 30 S PKI setiap tahunnya. Bila saat pendudukan Jepang televisi telah marak, cara ini niscaya juga akan diterapkan.

Menariknya, segala usaha propaganda Jepang tersebut sesungguhnya tidak benar-benar tepat sasaran. Masyarakat miskin yang jadi sasaran utama “rayuan” untuk jadi tentara ataupun romusha disebut enggan untuk membeli tiket untuk menyaksikan sandiwara modern di gedung-gedung pertunjukan. Mereka lebih senang menonton ludruk atau ketoprak dengan biaya lebih murah.

Di sisi lain, kaum terpelajar telah menyadari betul tujuan dari berbagai pentas “pesanan” pemerintahan militer Jepang. Banyak dari mereka tak mengacuhkannya. Tren pembuatan naskah sandiwara sempat muncul di antara kaum ini, tapi karya mereka jarang dipentaskan. Kebanyakan, hanya untuk didiskusikan.

Membaca buku Sandiwara dan Perang akhirnya justru mendorong munculnya banyak pertanyaan baru. Bagaimanakah bentuk perjuangan para seniman yang tak “seiman” dengan pemerintahan militer Jepang saat fungsi kritik sosial teater dihilangkan sepenuhnya? Bagaimana nasib para seniman yang getol melakukan propaganda setelah Jepang pergi? Adakah sanksi sosial yang mesti mereka hadapi? Apa pengaruh praktik propaganda ini terhadap bentuk seni pertunjukan di awal kemerdekaan Indonesia?

Pembahasan yang ada dalam buku ini memang hanya berupa “uraian katalog”. Teknik penulisan ala skripsi juga kental terasa dengan begitu banyak repetisi data dan fakta yang membuatnya jadi terkesan mubazir.

Namun buat saya ini tetap buku penting yang membuka jalan dan membangkitkan rasa penasaran. Khususnya, bagi para pekerja teater yang tertarik untuk memahami konteks sejarah proses awal berkesenian di Indonesia. Lantas, kita bisa menarik relevansinya dengan masa kini.

Sejak 1947 dunia sandiwara mengalami kemunduran pesat. Kepergian Jepang memberikan pukulan telak pada para pelaku seni. Mayoritas urung bertahan karena kesulitan menutup ongkos produksi. Dahulu, Jepang yang rutin mendanai. Bisa dikatakan, proses berkarya baru dapat berjalan konsisten bila ada pemodal besar di belakang, walau dengan embel-embel propaganda sekalipun.

Bukankah itu pula yang dialami dunia teater saat ini? Saat pemerintah absen, industri rokok hadir menyokong. Tentu dengan perang dan propaganda yang berbeda.

***

Judul buku: Sandiwara dan Perang: Propaganda di Panggung Sandiwara Modern Zaman Jepang
Penulis: Fandy Hutari
Editor: Maria Puspitasari
Isi: 222 halaman
Penerbit: Indie Book Corner, Februari 2015

 

NB: Tulisan ini pertama dimuat di media online Jakartabeat pada 1 Januari 2016.

50 Kencan Pertama Bersama Tragedi 1965

Illustrasi-LKIP-50-Kencan-Pertama-Bersama-Tragedi-1965-NOV-01-1024x517

Ilustrasi/IndoProgress

SABTU, 27 Agustus 1988. Nano Riantiarno mesti menghadapi interogasi di kantor Badan Koordinasi Intelijen Negara selama tiga jam, dari pukul 1 siang hingga 4 sore. Pertanyaan-pertanyaan dilontarkan dengan sopan, walau terkadang menggelikan.

“Mengapa saudara berniat menyulap Gedung Kesenian Jakarta menjadi bersuasana Cina?”

“Mengapa properti panggung dan spanduk di depan gedung teater ditulis dalam huruf-huruf Cina?”

“Apa ada anggota Teater Koma yang berasal dari Cina?”

Pangkal masalahnya sederhana. Nano dan kawan-kawan dari Teater Koma bermaksud mementaskan Sampek Engtay untuk pertama kalinya di GKJ. Lakon itu memang berasal dari Cina, tapi Nano telah menyadurnya ke dalam latar Sunda dan Betawi. Walau begitu, atmosfer Cina tetap penting untuk dihadirkan sebagai ciri lakon. Maka, tari barongsai dan liong pun muncul dalam adegan pernikahan dalam pentas tersebut.

Namun, para petugas intel tak peduli akan kebutuhan artistik dan masuk akalnya dunia cerita. Izin pentas turun pada hari yang sama pada pukul 19.30 WIB dengan syarat: huruf-huruf Cina serta tari barongsai dan liong tidak boleh muncul selama pementasan berlangsung.

“Pak, itu huruf Latin yang ditulis dengan kaligrafi Cina,” kata Nano ngeyel lewat sambungan telepon.

“Pokoknya tidak ada huruf Cina. Kalau dilanggar, pentas akan langsung kami batalkan.”

Nano mengalah. Penyesuaian kilat di dalam maupun luar panggung segera dilakukan. Pentas pun berlangsung meriah. Sayang, hal sama tak terulang kala Sampek Engtay akan dimainkan di Medan, Mei 1989. Pertunjukan dilarang pentas tanpa alasan jelas. Semua pihak yang berwenang bungkam dan saling melempar tanggung jawab.

“Saya tiba-tiba merasa bahwa kita sudah terbiasa menghadapi kesewenang-wenangan, sehingga kezaliman bisa dipandang sebagai kelaziman,” tulis Nano dalam buku pentas Sampek Engtay, yang dimainkan ulang untuk kesekian kalinya pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2015 di Indonesia Convention Exhibition, BSD, Tangerang Selatan.

Paranoid. Rasa takut dan waspada berlebihan memang menyelimuti benak mayoritas masyarakat Indonesia. Semua karena tragedi yang terjadi pada 30 September 1965. Setelahnya bagaikan neraka. Seluruh pihak yang dianggap sebagai simpatisan komunis dibantai atau diasingkan. Jumlah korban jiwa tak pernah bisa dipastikan.

“Perkiraan moderat memang menyebutkan angka 500.000 jiwa. Perhitungan lain berkisar antara satu juta sampai dua juta jiwa. Tetapi Sarwo Edhie, yang berada di lapangan pasca-peristiwa tersebut, baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun Bali, suatu ketika pernah menyebut angka tiga juta jiwa,” kata Rum Aly, redaktur mingguan Mahasiswa Indonesia, dalam buku Titik Silang Jalan Kekuasaan Tahun 1966 (2006).

Kebijakan negara bekerja bahu-membahu dengan doktrin lewat media untuk melanggengkan paranoia tersebut. Komunisme diharamkan keberadaannya di Indonesia. Segala bentuk kebudayaan yang berbau Cina dilarang untuk ditampilkan di depan umum.

Film Pengkhianatan G 30 S PKI menjadi tontonan wajib bagi para siswa sekolah. Berbagai kisah yang beredar menegaskan bahwa PKI tak bermoral dan tak ber-Tuhan. Hal ini sempat dibahas Budiawan dalam bukunya, Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto (2004).

…seorang guru mengajarkan para murid-muridnya untuk minta kembang gula kepada Tuhan. Mengikuti apa yang diucapkan gurunya, anak-anak itu mengucapkan bersama-sama sambil menutup mata dan menadahkan tangan mereka, “Ya Tuhan, berilah kami bonbon.” Kemudian guru bertanya, “Sekarang buka matamu. Apakah ada kembang gula di tanganmu?” Anak-anak itu menjawab, “Tidak, Bu.” Ibu Guru menyahut. “Tentu saja tidak. Itu berarti Tuhan itu tidak ada.” Kemudian katanya lagi kepada anak-anak, “Sekarang, mintalah kepada gurumu!” Sambil menutup mata dan menadahkan tangan mereka, anak-anak itu berkata, “Ya, Guru, berilah kami kembang gula.” Ketika anak-anak itu “berdoa”, Ibu Guru menaruh kembang gula di telapak tangan anak-anak, dan kemudian berkata, “Baiklah, anak-anak. Sekarang bukalah matamu. Apakah ada kembang gula di tanganmu?” Mereka semua serempak menyahut, “Ya, Bu.” Ibu Guru menyahut, “Tentu saja! Mengapa? Karena gurumu memang benar-benar ada, di sini, di depan kamu semua. Tapi Tuhan? Tidak! Jadi, kamu semua tidak perlu percaya pada apa yang tidak ada.

Itulah salah satu dari beberapa kisah yang kerap didengar Budiawan di sekolah dari para gurunya, sejak ia menginjak bangku SD pada 1970-an hingga SMA bertahun-tahun kemudian. Biasanya, guru agama dan guru Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang menanamkan kisah-kisah tersebut. Selain di kelas, para guru juga kerap menceritakannya saat upacara bendera, hari besar agama, ataupun hari raya nasional; khususnya hari peringatan “kesaktian” Pancasila setiap 1 Oktober.

Kisah-kisah semacam itu datang bukan dari pengalaman historis, melainkan penanaman pemikiran secara politik dan sosial. Kita diajak untuk membayangkan diri sebagai anggota komunitas besar yang disebut “bangsa” dan diminta untuk mengenali siapa saja “musuh bangsa”. PKI dianggap berusaha mencabut (khususnya) sila pertama Pancasila, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga bertentangan dengan watak bangsa Indonesia. Alhasil, cerita yang beredar mengatakan, kegagalan PKI terjadi karena mereka tidak mendapat restu dari Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan doktrin semacam itu selama puluhan tahun, wajar jika masih banyak “barisan salah kaprah” yang terjebak dalam prasangka dan menaruh dendam membara pada PKI saat ini. Hal-hal seperti itulah yang membuat Forum Muslim Yogyakarta rajin membubarkan acara pemutaran film dokumenter Senyap di Yogyakarta. Itu pula yang membuat Sakban Rosidi, dosen budaya populer Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang mengkritik keras film dokumenter Samin Vs Semen. Menurutnya,

“Film ini jelas membawa pesan, pesannya adalah pesan sosialisme, pesan komunisme, itu jelas gitu, lho, kalau pembaca yang paling bodoh pun juga mengerti.”

Lalu kalau benar film itu membawa pesan sosialisme dan komunisme, memangnya kenapa?

Kini, selewat setengah abad setelah terjadinya G30S, nyatanya bangsa kita masih naif. Sudah 50 kali tahun berganti, sejarah dan pikiran kita belum juga diluruskan.

Lantas, apa bedanya bangsa ini dengan Lucy Whitmore dalam film 50 First Dates? Diceritakan, Lucy sempat mengalami kecelakaan mobil parah hingga ia terkena amnesia anterograde. Singkat kata, tidak ada memori baru yang bisa masuk ke dalam otak Lucy. Ingatan di kepalanya hanya berkisar pada hidup sebelum kecelakan itu terjadi. Dalam sehari, ia bisa bertemu siapa saja dan melakukan apa saja. Namun, esoknya ia akan lupa.

Henry Roth yang jatuh cinta pada Lucy pun berusaha sekuat tenaga menyembuhkan penyakit itu. Bahkan, ia rela membuat Lucy jatuh cinta lagi dan lagi tiap harinya. Dari sanalah judul film ini berasal. Butuh setidaknya 50 kencan pertama sebelum akhirnya keluarga merestui dan Lucy menikah dengan Henry. Namun, hingga Lucy tua pun, Henry mesti terus mengingatkan kembali tiap pagi soal apa yang telah terjadi, tentang kecelakaan itu dan asmara mereka.

Sudah 50 kali tahun berganti, nyatanya bangsa Indonesia masih perlu diingatkan kembali tiap pagi, bahwa apa yang terjadi pada 30 September 1965 bukanlah parade kemenangan, melainkan tragedi besar yang harus dibayar dengan tumpukan nyawa.

 

NB: Tulisan ini pertama terbit di media online IndoProgress pada 21 November 2015.

Sumpah Pemuda dan Candaan yang Tak Lucu

8. Sumpah! Pemuda...

Ilustrasi makna Sumpah Pemuda kini/Instagram @harga.diri

Terhitung, 87 tahun telah berlalu sejak Sumpah Pemuda dikumandangkan pada 1928. Dahulu, ia berperan penting dalam menegaskan cita-cita bangsa di era pergerakan menuju kemerdekaan. Kini, ia hanya sebentuk peringatan seremonial sesaat jelang pesta Halloween.

Alhasil, kepedulian kita pada Hari Sumpah Pemuda pun kerap hanya sebatas menulis status dan berbagi artikel bagus di media sosial. Dengan satu klik di tombol “share” kita seakan bisa jemawa mencitrakan diri sebagai seorang nasionalis sejati.

Memangnya apa, sih, nasionalisme itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ia didefinisikan sebagai paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri; sifat kenasionalan.

Max Lane, seorang Indonesianis sekaligus peneliti politik dari Universitas Victoria, Melbourne, Australia, sempat menjabarkan karakterisitik sebuah nasion atau bangsa. Menurutnya, nasion adalah komunitas yang terbentuk dalam proses perkembangan sejarah nan stabil. Di komunitas tersebut, orang-orangnya mesti memiliki wilayah yang dihuni bersama, bahasa yang dipakai bersama, kehidupan ekonomi bersama, dan watak psikologis yang tercermin dalam satu kebudayaan bersama.

Keempat sifat tersebut bisa didapat melalui sebuah proses panjang. Ia bukan hal instan. Bila dilihat, Sumpah Pemuda pun merupakan hasil dari sebuah pergolakan panjang di masa penjajahan. Ia adalah perwujudan nasionalisme para pemuda dalam bentuk pengakuan akan satu bangsa, tanah air, dan bahasa, yaitu Indonesia.

Masalahnya, setelah merdeka, Indonesia mesti berulang kali menghadapi tembok besar yang menghalangi pembangunannya sebagai sebuah bangsa. Misalnya di bidang ekonomi. Di bawah kepemimpinan Soekarno, Indonesia muda seakan belum menemukan strategi pembangunan yang tepat. Perekonomian nasional kala itu masih banyak dibumbui defisit anggaran belanja, inflasi, dan sebagainya. Saat itu sempat muncul Program Benteng untuk melindungi pengusaha pribumi dan memperketat persaingan mereka dengan pengusaha keturunan Cina.

Saat kestabilan belum diraih, datanglah tragedi 1965. Soeharto naik takhta dan kehidupan ekonomi berubah 180 derajat. Modal asing masuk, kontrol devisa dilonggarkan, serta keran ekspor dan impor dibuka lebar. Indonesia mendadak jadi begitu bersahabat dengan dunia Barat. Pada masa Orde Baru, orang-orang Cina diyakini mengendalikan 70 persen sektor perekonomian negeri, walau jumlah mereka hanya minoritas dari total jutaan penduduk Indonesia saat itu. Ini sukses menimbulkan kecemburuan sosial dari pribumi terhadap Cina.

Belum lagi propaganda anti-komunis yang dilakukan secara masif oleh Soeharto. Orang-orang Cina kerap dikaitkan dengan komunis dan jadi sasaran diskriminasi. Lalu, muncullah program asimilasi yang melarang segala hal yang berhubungan dengan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina untuk ditampilkan di depan umum. Sekolah-sekolah berbahasa Mandarin ditutup, nama orang-orang Cina juga diimbau untuk diganti dengan nama Indonesia. Ini dilakukan dalam nuansa pemerintahan yang otoriter dan penuh nepotisme.

Maka, bisa dikatakan karakter nasion yang ada di zaman Orde Baru, entah bahasa, kehidupan ekonomi, hingga watak psikologis masyarakat, dibentuk secara searah oleh pemerintahan bertangan besi. Siapa berani melawan, niscaya ia akan segera disingkirkan.

Konsekuensinya, warisan budaya dan ekonomi dari zaman Orde Baru pun bersifat artifisial. Segalanya bermuka dua. Bilangnya demokrasi, tapi pers dibungkam. Katanya menjunjung tinggi hak asasi, tapi penembak misterius alias petrus berkeliaran di mana-mana. Bikin program asimilasi, tapi justru kian meruncingkan sentimen antara warga pribumi dan keturunan Cina.

Watak seperti itu, mau tak mau, terus terbawa hingga masa reformasi. Apalagi di era digital seperti ini, saat banjir informasi bisa bikin orang jadi sangat pandai atau sangat dungu sekaligus. Segalanya bermuka dua. Bilangnya mau rekonsiliasi, tapi minta maaf pada korban tragedi 1965 saja susahnya setengah mati. Katanya menjunjung tinggi kebebasan pers, tapi majalah pers mahasiswa saja bisa diberedel di Salatiga. Bikin program bela negara, tapi membela korban bencana asap saja belum becus.

Boro-boro bicara nasionalisme, pembangunan Indonesia sebagai sebuah nasion saja terus mengalami kemunduran. Ia bagai Benjamin Button yang terlahir tua, lalu tumbuh semakin muda, dan akhirnya mati sebagai bayi tanpa bisa mengingat apa-apa.

Alhasil, jangan heran bila banyak anak muda kini lebih sibuk mencari pinjaman kostum Halloween dibanding mencari tahu soal apa yang pernah terjadi pada 28 Oktober 1928. Nasionalisme di Indonesia kini hanya berupa candaan tak lucu yang terlalu sering diulang dari waktu ke waktu. Salah satunya di Hari Sumpah Pemuda.

 

NB: Tulisan ini pertama dimuat di media online Geotimes.co.id pada 28 Oktober 2015.

Semangka dan Kemandirian Petani Pandeglang

IMG_5974

Biji semangka yang dikumpulkan para petani Pandeglang/Viriya Paramita.

Pukul 8 pagi di Panimbang, Pandeglang, Banten, 13 Oktober 2015. Potongan semangka berserakan di tanah. Warna dagingnya yang merah menyala menarik perhatian di tengah tanah gembur dan rerumputan. Orang-orang beragam usia duduk membentuk dua kelompok besar beralaskan terpal biru dan putih kusam. Mereka sibuk mengorek dan mengumpulkan biji semangka, bukan dagingnya. Biji-biji itulah yang menghidupi warga selama ini.

Mayoritas warga memang kini berprofesi sebagai petani benih semangka. Mereka bekerja sama dengan sebuah perusahaan pengembangan benih dalam proses produksinya. Dengan membeli satu paket benih tanaman induk seharga Rp 1 juta dari perusahaan itu, mereka dapat menanam satu blok berisi seribu populasi semangka.

Perinciannya: 25 persen tanaman jantan dan 75 persen tanaman betina. Kedua jenis itu akan dikawinkan untuk menghasilkan semangka dengan biji atau benih unggul. Dalam setahun bisa tiga kali panen. Sekali panen, para petani bisa mendapatkan 8-10 kilogram biji semangka. Padahal, perusahaan hanya menargetkan 5,5 kilogram. Nantinya benih unggul itu dijual ke petani semangka konsumsi. Dari sana barulah dihasilkan semangka untuk dijual di pasar dan dikonsumsi masyarakat luas.

Satu kilogram benih unggul dijual ke perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelum proses tanam, yaitu Rp 1.730.000. Jadi, bila petani mampu mendapatkan 30 kilogram biji semangka (Rp 51,9 juta) dari tiga paket benih tanaman induk (Rp 3 juta) dalam satu masa panen, mereka mengantongi Rp 48,9 juta.

IMG_6027

Biji semangka sedang dikeringkan di bawah teriknya matahari/Viriya Paramita

Alhasil, banyak petani yang meningkat taraf hidupnya setelah ikut memproduksi benih unggul semangka. Salah satunya Saikad, Ketua Kelompok Tani Tunas Mulya yang beranggotakan 180 orang. Para petani yang mengambil benih dari Saikad mesti menyisihkan 2 persen keuntungan untuknya. Setahun sekali ia pun mendapat bagian 2 persen keuntungan dari perusahaan. Total Saikad bisa mendapatkan Rp 60 juta dalam setahun. Belum lagi pemasukan dari dua blok kebun semangka miliknya.

Melihat hidup Saikad sebelumnya, kesuksesan ini sungguh tak terduga. Dulu, di sekitaran Pandeglang ia dikenal sebagai jawara. “Waktu itu saya pengangguran. Kerjaan saya cuma menantang orang, main cewek, dan menghabiskan duit orang tua,” ujarnya.

Semua berubah pada awal 2003. Kala itu Saikad berjumpa dengan Suroso, petugas lapangan PT East West Seed Indonesia. Dari sana, ia tergiur belajar menanam sayuran, entah semangka, peria, ataupun oyong. Setelah belajar tiga bulan, Saikad menguasai proses penanaman, polinasi (pengawinan bunga), pemeliharaan, hingga panen.

Melihat keuntungan yang diraih, ia mengajak warga sekitar. Prosesnya tak mudah. Banyak yang takut mengambil risiko dan justru berbalik mencemooh. Namun, Saikad tak gampang menyerah. Pria kelahiran 1969 ini rajin mengajak warga, terutama saat acara kumpul-kumpul seperti pengajian atau kala ada kegiatan di kantor desa dan pos pelayanan terpadu. “Dulu ada tetangga yang meledek saya terus, tapi akhirnya ikut menanam semangka dan sekarang lebih sukses dari saya. Dia sudah punya mobil,” katanya.

Kini, pendapatan Kelompok Tani Tunas Mulya rata-rata lebih dari Rp 1 miliar per tahun. Tenaga kerja yang terserap pun ribuan. Perhitungannya, dari total 180 anggota, masing-masing mempekerjakan 4 hingga 7 petani untuk menggarap kebunnya. Selain itu, bertani benih semangka menjadi favorit karena risikonya lebih kecil dibanding menanam padi. Bertani benih semangka tak butuh banyak air sehingga saat kemarau pun aktivitas tetap berlanjut.

IMG_6033

Kebun semangka di Pandeglang/Viriya Paramita

Hal itu mendorong sejumlah petani sayur dari Banten dan Jawa Barat bersama Asosiasi Perusahaan Perbenihan Hortikultura Indonesia mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Hortikultura pada Maret 2014. UU itu mengatur perusahaan multinasional hanya boleh berinvestasi maksimal 30 persen di usaha hortikultura, termasuk sektor perbenihan di dalamnya. Para petani khawatir, perusahaan benih asing yang telah menghidupi mereka selama ini akan kabur dari Indonesia. Padahal, industri benih lokal diyakini belum mampu menghasilkan benih unggul dengan kualitas setara.

Namun petani di Pandeglang ini bersama perusahaan terkait toh bisa memanfaatkan lahan kering untuk mengembangkan varietas lokal yang hasilnya baik. Dengan benih itulah petani konsumsi bisa memproduksi tiga hingga empat kali lipat lebih banyak, dengan kualitas lebih baik, dibanding menggunakan benih lokal. Alhasil, para petani di lapangan seakan tak mau tahu. Selama ini mereka hidup sejahtera dari benih perusahaan tersebut. Anak-anak mereka bisa makan dan bersekolah. Petugas perusahaan juga mendampingi dan membina mereka secara intensif.

Bila ingin industri benih lokal berdiri tegak dan mandiri, selama ini ke mana saja pemerintah?

 

NB: Tulisan ini pertama dimuat di media online Geotimes.co.id pada 25 Oktober 2015.